Oleh Abdul Hakim | Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Nusantara Kota Tangerang
Serangan Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari pada mulanya dirancang sebagai demonstrasi kekuatan yang cepat, presisi, dan menentukan, sebuah operasi militer yang, dalam kalkulasi Gedung Putih, akan mengulang pola intervensi singkat dengan tujuan politik yang jelas: pergantian rezim.
Dalam imajinasi strategis Donald Trump, perang bukanlah medan kontestasi jangka panjang, melainkan instrumen koersif yang harus bekerja seperti transaksi bisnis: cepat, efisien, dan menghasilkan keuntungan politik instan. Rekam jejaknya menunjukkan preferensi ini: dari operasi penculikan Nicolás Maduro yang ambisius hingga serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025, semuanya dirancang sebagai aksi kilat.
Sebalikya, sebagaimana sering terjadi dalam sejarah militer modern, keinginan untuk perang singkat justru menjadi pintu masuk bagi konflik berkepanjangan. Serangan hari pertama yang berhasil menewaskan pemimpin tertinggi Iran, komandan IRGC, kepala staf militer, dan sejumlah elite pertahanan tampak seperti kemenangan telak, sebuah “decapitation strike” klasik.
Tetapi sejarah berulang dengan ironi yang kejam: kemenangan taktis tidak pernah identik dengan kemenangan strategis. Dalam hitungan hari, ekspektasi operasi satu bulan meluas menjadi delapan minggu, lalu bergeser lagi menjadi kampanye lebih dari 100 hari. Retorika perubahan rezim pun mulai dilunakkan. Realitas, sekali lagi, memaksa kekuasaan untuk menegosiasikan ulang ilusi-ilusinya sendiri.
Akar kegagalan kalkulasi ini terletak pada kesalahan pembacaan mendasar terhadap anatomi kekuasaan Republik Islam Iran. Berbeda dengan rezim-rezim Timur Tengah lain yang runtuh seperti kartu domino, seperti Irak di bawah Saddam Hussein, Libya di bawah Muammar Qaddafi, atau Suriah yang nyaris ambruk bersama pelarian Bashar al-Assad, Iran bukanlah negara yang dibangun di atas figur tunggal.
Rezim-rezim tersebut, meskipun berbeda konteks, berbagi satu karakter fatal: personalisme ekstrem. Ketika pusat kekuasaan dihancurkan, seluruh bangunan politik ikut runtuh. Itulah sebabnya Amerika Serikat pernah mencoba membunuh Saddam sebelum invasi darat, NATO memburu Qaddafi secara personal, dan Suriah kehilangan kohesi politiknya begitu Assad melarikan diri.
Faktanya, Iran adalah anomali yang mengganggu asumsi ini. Ia dirancang bukan untuk melindungi individu, melainkan untuk melestarikan sistem. Dengan kata lain, Washington bertempur melawan sebuah arsitektur kekuasaan, bukan sekadar rezim. Kesalahan konseptual Trump tampak jelas: ia memperlakukan Iran seolah-olah ia adalah Irak tahun 2003 atau Libya tahun 2011.
Dalam logika ini, eliminasi Ali Khamenei dan elite militer seharusnya menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu keruntuhan internal, baik melalui konflik elite, munculnya pemimpin yang lebih kompromistis, atau pemberontakan rakyat yang selama ini ditekan.
Semua ekspektasi ini runtuh di hadapan realitas struktural Iran. Alih-alih kolaps, rezim justru menunjukkan elastisitas yang mengesankan. Bahkan laporan intelijen Amerika sendiri, yang tampaknya diabaikan oleh Gedung Putih, telah memperingatkan bahwa perang skala besar tidak akan dengan mudah menghasilkan perubahan rezim.
Dalam perspektif sejarah militer, ini bukanlah kejutan. Negara dengan institusi yang terdistribusi dan ideologi yang mengakar cenderung lebih tahan terhadap serangan eksternal dibandingkan negara yang bergantung pada loyalitas personal.
Kekuatan ini dapat dipahami dengan menelusuri bagaimana keputusan strategis di Iran diambil. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) berfungsi sebagai pusat gravitasi kebijakan, menggabungkan elite militer, politik, dan intelijen dalam sebuah mekanisme deliberatif yang kolegial. Ini bukan sistem komando satu arah, melainkan jaringan konsensus yang dilegitimasi oleh pemimpin tertinggi.
Dalam kerangka ini, kematian satu atau bahkan beberapa tokoh kunci tidak melumpuhkan proses pengambilan keputusan. Sejarah menunjukkan bahwa sistem semacam ini, meskipun sering kali lamban dan penuh kompromi justru lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
Dalam istilah militer klasik, Iran telah menginternalisasi prinsip redundansi struktural: kehilangan satu simpul tidak memutus jaringan. Hal yang sama berlaku dalam organisasi militernya, khususnya Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Berbeda dengan militer konvensional yang hierarkis, IRGC beroperasi dengan struktur yang lebih horizontal dan terdesentralisasi.
Setiap provinsi memiliki rantai komando sendiri, dengan otonomi operasional yang signifikan. Dalam kondisi perang, doktrin “Mosaic Defence” memungkinkan unit-unit lokal bertindak secara independen, bahkan tanpa koordinasi pusat. Ini adalah evolusi dari pengalaman historis sejak 1979, termasuk konflik Kurdi dan Perang Iran-Irak, yang mengajarkan bahwa fleksibilitas dan desentralisasi adalah kunci bertahan hidup.
Dalam perspektif sejarah militer, pendekatan ini mengingatkan pada strategi perang rakyat ala Vietnam, di mana kekuatan tidak diukur dari superioritas teknologi, melainkan dari kemampuan bertahan dan menyebar. Cara bertempur Iran mencerminkan filosofi ini.
Di udara, meskipun kalah secara konvensional dari dominasi Amerika dan Israel, Iran mengandalkan drone murah dan fleksibel yang dapat diluncurkan dari berbagai lokasi. Ini bukan sekadar solusi teknis, melainkan strategi ekonomi militer: memaksimalkan dampak dengan biaya minimal.
Dalam perang modern, di mana logistik dan biaya menjadi faktor penentu, pendekatan ini menciptakan asimetri yang menguntungkan pihak yang lebih lemah. Bahkan jika persediaan rudal Iran berkurang, kemampuan produksi drone yang terdesentralisasi memastikan keberlanjutan serangan. Dengan kata lain, Iran tidak perlu memenangkan perang; cukup membuatnya terlalu mahal untuk dimenangkan oleh lawan.
Di laut, pola serupa terlihat dalam taktik IRGC. Pengalaman Perang Iran-Irak menunjukkan bahwa kekuatan angkatan laut Iran tidak terletak pada kapal besar, melainkan pada taktik gerilya laut, terutama serangan cepat dengan kapal kecil yang sulit dideteksi. Strategi “swarming” ini, yang mengandalkan kejutan dan jumlah, telah disempurnakan selama dekade terakhir.
Ironisnya, kehancuran armada konvensional Iran justru memperkuat efektivitas pendekatan ini. Dalam logika perang asimetris, kelemahan sering kali menjadi kekuatan ketika diadaptasi dengan benar. Dengan demikian, klaim kemenangan atas dominasi laut Iran menjadi problematis: Amerika mungkin menguasai laut, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan ancaman di dalamnya.
Jika konflik ini berkembang menjadi invasi darat, tantangannya akan jauh lebih besar. IRGC bukan sekadar militer, melainkan produk dari tradisi gerilya revolusioner. Akar historisnya dapat ditelusuri ke pelatihan di kamp-kamp PLO dan pengaruh strategi Vietnam. Ini adalah institusi yang dibentuk untuk bertahan dalam kondisi inferioritas, bukan untuk memenangkan perang konvensional.
Dalam sejarah militer, kekuatan semacam ini jarang dikalahkan secara cepat. Amerika Serikat telah belajar pelajaran ini di Vietnam, Irak, dan Afghanistan, bahwa superioritas teknologi tidak menjamin kemenangan melawan musuh yang mampu menyerap kerugian dan terus bertempur.
Namun, bukan berarti Iran tak terkalahkan. Sistem yang terdesentralisasi juga memiliki kerentanan, terutama potensi fragmentasi internal dan pembelotan unit. Dalam teori perang, kohesi internal adalah kunci bagi keberlanjutan resistensi. Jika ini retak, bahkan struktur paling tangguh pun dapat runtuh.
Amerika dan Israel, secara teoritis, dapat mengeksploitasi celah ini melalui tekanan militer berkelanjutan. Tetapi strategi semacam itu menuntut waktu, sumber daya, dan faktor yang paling krusial adalah dukungan politik domestik yang stabil.
Di sinilah dilema terbesar Washington muncul. Perang yang awalnya dirancang sebagai operasi cepat kini berpotensi berubah menjadi perang atrisi yang panjang dan mahal. Dalam konteks politik Amerika, ini adalah skenario yang berbahaya.
Sejarah menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap perang cenderung menurun seiring waktu, terutama ketika kemenangan tidak terlihat jelas. Dengan pemilu paruh waktu yang mendekat, Trump menghadapi tekanan politik yang dapat membatasi ruang geraknya.
Dengan demikian, konflik ini tidak hanya menjadi ujian bagi kekuatan militer Amerika, tetapi juga bagi ketahanan politik domestiknya. Perang ini mengungkap paradoks klasik dalam sejarah militer: semakin kuat sebuah negara, semakin besar risiko ia terjebak dalam konflik yang tidak dapat dimenangkannya dengan cepat.
Iran, dengan segala keterbatasannya, telah membangun sistem yang dirancang untuk menghadapi skenario semacam ini. Dan Amerika, dengan segala keunggulannya, kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa kekuatan tidak selalu berarti kendali.
