TANGERANG, PUSATBERITA – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang mengkritisi rencana penerapan sistem parkir digital di kawasan Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang.
Dalam keterangannya, Selasa (22/6/2026), Sekretaris Umum SEMMI Tangerang, Aditya Nugraha, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak mengurangi akses masyarakat terhadap fasilitas publik.
Aditya mengatakan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai simbol kemajuan teknologi. Menurutnya, kebijakan publik harus tetap berorientasi pada kemudahan, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
”Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi jargon modernisasi. Ukuran keberhasilan kebijakan publik bukan seberapa canggih sistemnya, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Aditya.
Ia menilai Stadion Benteng merupakan ruang publik yang harus tetap mudah diakses semua kalangan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan parkir digital tidak berubah menjadi bentuk komersialisasi fasilitas publik yang justru membatasi akses masyarakat.
Aditya menilai kebijakan parkir digital berpotensi menjadi paradoks jika hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas parkir dan ekonomi di kawasan Stadion Benteng.
”Jangan sampai pemerintah sibuk mengejar PAD, tetapi lupa menjaga pendapatan rakyat. Jika pemasukan daerah naik sementara masyarakat sekitar kehilangan ruang ekonominya, itu bukan kemajuan, melainkan paradoks kebijakan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penerapan parkir digital harus dilihat dari perspektif sosiologis, bukan semata perubahan sistem teknis. Menurutnya, setiap kebijakan publik memiliki dampak sosial yang nyata, terutama terhadap relasi warga dengan ruang publik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.
”Ruang publik bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga ruang hidup sosial masyarakat. Karena itu, digitalisasi tidak boleh mengubah akses warga menjadi lebih terbatas atau menciptakan jarak sosial baru. Stadion Benteng harus tetap menjadi ruang yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat,” pungkas Aditya.
Terakhir Aditya menambahkan, modernisasi harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari seberapa canggih sistem yang diterapkan. Menurutnya, setiap kebijakan publik harus berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada warga sebagai pengguna utama fasilitas tersebut.
