TANGERANG, PUSATBERITA — Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan setelah sebelumnya membuka peluang pemangkasan besar-besaran anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedekatan waktu keduanya kini menjadi sorotan di tengah besarnya anggaran program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Sebelum digantikan, Purbaya menyebut anggaran MBG yang semula berada di kisaran Rp330 triliun telah turun menjadi sekitar Rp240 triliun. Ia bahkan membuka peluang agar anggaran tersebut kembali ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Pernyataan itu disampaikan beberapa hari sebelum Purbaya digantikan dari posisi Menteri Keuangan. Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang, Topan Bagaskara, menilai rangkaian tersebut menarik dicermati karena menyangkut arah pengelolaan anggaran salah satu program terbesar pemerintah.
“Purbaya sudah memberikan sinyal yang cukup jelas bahwa efisiensi MBG masih sangat mungkin dilakukan. Ketika setelah itu terjadi pergantian Menteri Keuangan, wajar kalau publik kemudian memperhatikan apakah ada perubahan arah kebijakan anggaran,” kata Topan, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap perubahan kebijakan anggaran dapat dijelaskan secara terbuka. Jika efisiensi hingga di bawah Rp200 triliun memang memungkinkan, pemerintah perlu menunjukkan dasar perhitungannya.
“Kalau memang bisa lebih efisien, publik harus tahu bagian mana yang dipangkas dan bagaimana dampaknya terhadap penerima manfaat. Jangan hanya bicara angka, tetapi tidak menjelaskan logikanya,” ujarnya.
Sebaliknya, apabila pemerintah tetap mempertahankan anggaran MBG dalam jumlah besar, kebutuhan dan alasan penggunaan anggaran tersebut juga perlu disampaikan secara transparan.
Ia menilai persoalan MBG tidak seharusnya berhenti pada pergantian pejabat. Program dengan anggaran sangat besar harus terus diawasi dari sisi efektivitas, efisiensi, hingga pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
“Pergantian menteri adalah keputusan politik pemerintah. Tetapi uang yang dikelola tetap uang publik. Karena itu, apa pun skema anggaran MBG setelah ini, pemerintah harus bisa menjelaskannya secara terbuka,” kata Topan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang menyebut pencopotan Purbaya berkaitan langsung dengan sikapnya terhadap anggaran MBG. Namun, pernyataan mengenai peluang pemangkasan anggaran dan pergantian Menteri Keuangan yang berlangsung dalam waktu berdekatan menjadi konteks yang patut dicermati dalam melihat arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
Komentar