KABUPATEN TANGERANG, PUSATBERITA – Kelompok sipil yang menamai dirinya Aktivis dan Warga TPA Jatiwaringin Menggugat menyampaikan penolakan atas rencana Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menjadikan TPA Jatiwaringin sebagai lokasi Pengolahan Sampah Energi Listrik. Penolakan yang disampaikan pada Senin, 27 Oktober 2025 di Kampung Tanjakan Mekar, Kabupaten Tangerang.
Koordinator Aktivis dan Warga TPA Jatiwaringin Menggugat, Aditya Nugeraha menyampaikan bahwa rencana PSEL hanya menambah daftar panjang ketidakadilan bagi warga sekitar.
“Proyek PSEL yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar mencerminkan tata kelola Pemerintahan yang buruk, banyak dari masyarakat dirampas haknya mulai dari udara yang bersih, kesehatan kulit, hingga air untuk dikonsumsi,” kata Aditya Nugeraha.
Lebih lanjut, dirinya memaparkan bahwa pembangunan PSEL di TPA Jatiwaringin untuk pengelolaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan adalah kebijakan yang hanya memberikan penderitaan bagi warga.
“Kelola sampah Kabupaten Tangerang saja kita tidak optimal, apalagi ditambah sampah dari luar, otomatis akan terjadi peningkatan volume dan dampaknya kepada masyarakat sekitar,” terang Aditya kepada media massa.
Terpisah, Direktur Eksekutif Teratai Institut menyoroti Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mencari solusi atas permasalahan sampah di Indonesia.
“Jika kita memiliki tekad mengatasi sampah dan menekan volumenya, seharusnya pemerintah lebih menekankan pada sumber timbulan, termasuk industri. Hadirnya aturan itu dinilai hanya sebagai bentuk cuci tangan corporate melalui pemerintah,” kata Yanto.
Selain itu, menurut warga tangerang itu, kebijakan yang dilakukan tanpa partisipasi publik, tidak akan mencerminkan kebijakan pro rakyat.
“Peran serta masyarakat sangat terbatas dalam aturan tersebut (Perpres No 109/2025), bahkan hampir tidak memiliki celah untuk memberikan pertimbangan maupun penolakan, sehingga kebijakan yang diambil diragukan dan memunculkan problematik sosial,” tutup Yanto.
Terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan oleh kelompok Aktivis dan Warga TPA Jatiwaringin Menggugat, diantaranya:
1. Mendesak Menteri Lingkungan Hidup untuk mengkaji kembali TPA Jatiwaringin sebagai lokasi PSEL.
2. Mendesak Menteri Lingkungan Hidup untuk tidak menyertakan sampah dari kota lain untuk dibuang ke TPA Jatiwaringin jika PSEL dilakukan.
3. Mendesak Bupati Tangerang untuk segera memberikan hak masyarakat sekitar TPA Jatiwaringin termasuk Air Bersih, Pengobatan Gratis, hingga Kompensasi lainnya.
