TANGERANG, PUSATBERITA – Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Tangerang, Topan Bagaskara, menilai pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama yang tengah dihadapi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Topan, pergantian pimpinan di tubuh BGN hanya menyentuh aspek struktural, sementara berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada level kebijakan dan tata kelola program.
”Publik jangan terjebak pada pergantian figur. Persoalan utama yang harus dibahas adalah apakah Program Makan Bergizi Gratis masih layak untuk terus dijalankan. Sebab yang dihadapi hari ini bukan sekadar persoalan kepemimpinan, melainkan persoalan tata kelola, efektivitas program, pengawasan, dan penggunaan anggaran negara,” ujar Topan, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan bahwa banyaknya persoalan yang mengiringi pelaksanaan MBG seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih berani daripada sekadar melakukan evaluasi rutin.
”Menurut kami, MBG sudah tidak cukup hanya dievaluasi. Program ini perlu dihentikan sebagai langkah paling rasional agar pemerintah dapat melakukan audit dan peninjauan secara menyeluruh. Jangan sampai program terus dipaksakan berjalan sementara berbagai persoalan mendasar belum terselesaikan,” tegasnya.
Topan juga menyoroti munculnya dugaan keterlibatan sedikitnya 26 nama tokoh dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga organisasi yang diduga ikut mengintervensi pelaksanaan program nasional tersebut.
Informasi tersebut, Topan berkata, harus ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
”Negara tidak boleh membiarkan program dengan anggaran besar tetap berjalan di tengah banyaknya pertanyaan yang belum terjawab. Penghentian justru memberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa tekanan target pelaksanaan program,” ungkap Topan.
Lebih lanjut, Topan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara yang sangat besar untuk membiayai program tersebut. Menurutnya, setiap kebijakan yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar harus mampu menunjukkan dampak yang terukur terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
”Yang perlu dijawab pemerintah bukan siapa Kepala BGN yang baru, tetapi apakah triliunan rupiah yang digelontorkan untuk MBG benar-benar menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kualitas gizi, produktivitas masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia,” ucapnya.
Topan kembal menegaskan, pergantian Kepala BGN tidak boleh menjadi gimik yang menggeser perhatian publik dari substansi persoalan yang sesungguhnya.
”Jangan sampai publik hanya disuguhi pergantian pejabat, sementara persoalan mendasar dalam pelaksanaan program tetap dibiarkan. Uang rakyat harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan dipertahankan demi menjaga citra sebuah program,” pungkasnya.
