Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Provinsi Banten diwarnai sorotan tajam terhadap tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan. Berdasarkan data tahun ajaran 2023/2024, tercatat sebanyak 13.684 siswa jenjang SMA/SMK di Banten tidak menyelesaikan pendidikannya.
Kondisi ini dinilai kontras dengan upaya pemerintah daerah yang telah meluncurkan program sekolah gratis pada Mei 2025 lalu. Ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dengan daerah penyangga seperti Lebak dan Pandeglang masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Banten.
Tingginya angka putus sekolah ini berbanding lurus dengan kondisi ekonomi makro di wilayah tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menempatkan Banten sebagai salah satu provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 6,64%.
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan BEM PTNU Banten, Dimas Eka Prasetiyo, menilai kebijakan pendidikan saat ini masih terjebak pada persoalan administratif dan belum menyentuh akar masalah, yaitu kemiskinan dan pemerataan fasilitas.
”Ribuan anak terpaksa putus sekolah dan kualitas guru masih rendah. Program sekolah gratis jangan sampai hanya menjadi kebijakan simbolis tanpa menyentuh persoalan mendasar di lapangan,” ujar Dimas dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Selain faktor ekonomi, akses terhadap kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana digital terpantau belum merata. Saat wilayah perkotaan mulai melakukan transformasi digital, sekolah-sekolah di pelosok daerah masih berjuang untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran yang layak.
Menanggapi situasi tersebut, sejumlah elemen mahasiswa dan pemerhati pendidikan mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan lima langkah strategis:
1. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah tertinggal.
2. Penjaminan akses sekolah gratis yang tepat sasaran.
3. Penguatan kompetensi guru dan perbaikan fasilitas fisik.
4. Reduksi ketimpangan pendidikan antarwilayah.
5. Penerapan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan humanis.
Pemerintah Provinsi Banten diharapkan menjadikan peringatan Hardiknas 2026 ini sebagai momentum evaluasi total terhadap arah kebijakan pendidikan, guna memastikan akses belajar bukan lagi menjadi privilese kelompok tertentu, melainkan hak seluruh warga masyarakat., tutup dimas.
