JAKARTA, PUSATBERITA — Mahasiswa dan warga sipil menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Massa berhasil menembus penjagaan aparat setelah sejumlah aksi di lokasi tersebut sebelumnya berulang kali diadang.
Di tepi kolam Bundaran HI, demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “All Eyes on Karhutla” dan “Prabowo-Gibran Gagal Total”. Berbagai poster juga memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga pengelolaan anggaran negara.
Menjelang pukul 18.00 WIB, polisi berusaha membubarkan massa dengan mendorong demonstran menjauh dari kawasan Bundaran HI. Aparat membentuk barikade menggunakan helm dan tameng. Sejumlah gas air mata juga ditembakkan ke arah demonstran.
Hujan deras mengguyur kawasan tersebut sekitar pukul 19.00 WIB. Massa dan aparat kemudian berangsur meninggalkan lokasi.
Fanda, mahasiswa asal Jakarta, mengatakan dirinya mengikuti demonstrasi karena menilai pemerintah tidak kompeten menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.
Sementara itu, Adi, seorang pekerja swasta yang berada di sekitar Bundaran HI, memandang demonstrasi sebagai langkah awal untuk mendorong perubahan. Meski menganggap aksi tersebut tidak serta-merta menjatuhkan pemerintahan, ia menilai masyarakat masih memiliki ruang untuk menyampaikan kritik.
“Dengan demo, kita bisa menunjukkan kalau situasi enggak baik-baik saja,” kata Adi.
Massa sempat tertahan di Jalan Sudirman
Sebelum mencapai Bundaran HI, sebagian demonstran tertahan beberapa ratus meter dari lokasi. Sekitar pukul 15.00 WIB, kelompok mahasiswa masih terkonsentrasi di depan Gedung UOB setelah diadang polisi dan personel TNI Angkatan Darat.
Situasi tersebut berdampak pada arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin yang ditutup. Sejumlah peserta aksi sempat berlari untuk menerobos barikade, tetapi dikejar aparat.
Rian, peserta aksi dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat, menyayangkan pengadangan tersebut. Menurut dia, demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.
“Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar,” ujarnya.
Mahasiswa lain, Aqil, mengatakan aksi tersebut merupakan respons atas persoalan yang dinilai belum ditangani pemerintah. Ia menyoroti kenaikan biaya pendidikan, harga kebutuhan pokok, serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang menurutnya sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Aqil juga meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan batalion yang dinilainya sarat kepentingan.
Lima tuntutan Komite Sadar
Demonstrasi di Jakarta diinisiasi Komite Sadar, yang melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa. Di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, dan BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut aksi pada 28 Oktober 2026 sebagai kelanjutan demonstrasi di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kali ini, Komite Sadar mengusung tema “Tepati atau Pergi”. Mereka menggunakan simbol tiga jari atau three-finger salute yang populer melalui novel dan film The Hunger Games sebagai identitas gerakan.
BEM UI menilai simbol tersebut telah melampaui konteks fiksi dan menjadi salah satu lambang perlawanan dalam gerakan prodemokrasi di berbagai negara, termasuk Thailand, Myanmar, dan Hong Kong. Simbol tiga jari itu juga dikaitkan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.
Melalui simbol tersebut, mereka menyerukan upaya merebut kembali ruang demokrasi, baik melalui aksi di jalanan maupun aktivisme digital.
Komite Sadar membawa lima tuntutan utama
Pertama, mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk bencana ekologis di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Mereka juga meminta korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan diproses secara hukum, serta mendorong integrasi tata kelola lahan melalui kebijakan satu peta atau One Map Policy.
Kedua, meminta pemerintah mengelola APBN berdasarkan kepentingan rakyat. Komite Sadar mendesak evaluasi dan penghentian program MBG serta KDMP yang mereka nilai tidak sebanding dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut alokasi MBG dalam Rancangan APBN 2027 mencapai Rp240 triliun atau sekitar 29 persen dari anggaran pendidikan. Mereka juga menilai skema pendanaan KDMP berpotensi membatasi ruang fiskal desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketiga, menuntut penurunan biaya pendidikan, perbaikan pelayanan dasar, dan penyediaan pekerjaan yang layak. Komite Sadar menyoroti kesenjangan akses pendidikan antara penduduk desa dan kota, serta tingginya proporsi pekerja yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah.
Mereka turut menyinggung keterbatasan dokter di puskesmas dan belum meratanya akses air minum perpipaan. Menurut mereka, persoalan tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak dasar warga negara.
Keempat, mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Komite Sadar menilai proses legislasi yang minim partisipasi publik dapat memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Kelima, meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, mengadili pelanggar hak asasi manusia, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Mereka menyinggung kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan Brimob saat demonstrasi, serta penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Komite Sadar menilai kasus-kasus tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas mengenai kebebasan sipil dan perlindungan HAM.
Belasan ribu personel disiagakan
Kepolisian mengerahkan 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk mengamankan berbagai kegiatan di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi, menyebut personel disebar ke sejumlah titik, termasuk Medan Merdeka Selatan, Bundaran HI, dan Gedung DPR/MPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan terdapat 77 kegiatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta pada hari itu. Sebanyak 53 di antaranya merupakan aksi penyampaian aspirasi, sedangkan 24 lainnya kegiatan masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat. Ia menilai interaksi antara pemerintah dan masyarakat perlu dipertahankan sebagai ruang dialog.
Aksi meluas ke Yogyakarta
Pada hari yang sama, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Yogyakarta berunjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer. Massa terdiri atas mahasiswa, aktivis, dan berbagai kelompok masyarakat, termasuk Forum Cik Di Tiro, Front Perjuangan Pemuda Indonesia Yogyakarta, Front Mahasiswa Nasional, serta mahasiswa dari sejumlah kampus.
Zainal Arifin Mochtar, guru besar ilmu hukum Universitas Gadjah Mada, turut hadir dalam aksi tersebut. Ia mengajak generasi muda melawan kekuasaan yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat.
“Kalian bisa datang dari mana saja, tapi tuntutan kita sama, tujuan kita sama, runtuhkan kekuasaan yang sombong ini,” katanya.
Massa mengangkat sejumlah persoalan, antara lain tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, kritik terhadap program MBG, upah buruh, dan dugaan korupsi Stadion Mandala Krida.
Setelah menyampaikan tuntutan hingga sekitar pukul 18.00 WIB, sebagian demonstran membubarkan diri. Sebagian lainnya bergerak menuju gedung DPRD Yogyakarta.
Ajakan demonstrasi juga disampaikan melalui akun Gejayan Memanggil, Forum BEM DIY, BEM KM Fakultas Vokasi UNY, dan Serikat Pekerja Kampus.
Gejayan Memanggil mengajak peserta tidak mengenakan jaket almamater. Menurut mereka, penggunaan pakaian sipil dapat menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan hanya milik mahasiswa, melainkan juga buruh, warga, seniman, dan kelompok masyarakat lainnya.
Mahasiswa Makassar beri nilai 11 dari 100
Di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar, menggelar aksi di Jalan Layang Pettarani.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Evaluasi 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran”. Dalam evaluasi tersebut, mahasiswa memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun.
M. Taufik, mahasiswa Universitas Hasanuddin, mengatakan penilaian tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah yang menurutnya belum berpihak kepada rakyat serta lemahnya perlindungan terhadap kawasan hutan.
Ia juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pemerintah belum menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.
Warga Banyumas tuntut UHC diaktifkan
Di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sekitar 300 orang yang tergabung dalam Aksi Rakyat Banyumas berunjuk rasa di alun-alun pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Massa membawa pocong, keranda jenazah, dan berbagai pamflet untuk mendesak pemerintah daerah mengaktifkan kembali program Universal Health Coverage (UHC). Program tersebut berkaitan dengan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Mereka juga menyoroti kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai APBD tetapi berstatus nonaktif. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat warga dalam mengakses layanan medis karena khawatir harus menanggung biaya pengobatan sendiri.
Koordinator Aksi Rakyat Banyumas, Budi Ari Artanto, menyatakan pengaktifan UHC menjadi tuntutan utama. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk mengaktifkan kembali program tersebut mencapai Rp3,2 miliar dan meminta pemerintah daerah bersama DPRD mencari jalan keluar.
Dalam aksi itu, massa mendesak Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menemui mereka dan menandatangani komitmen pengaktifan UHC.
Sadewo akhirnya menemui demonstran dan bersedia menandatangani pakta integritas dengan sejumlah catatan. Dokumen tersebut memuat komitmen untuk menginstruksikan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappedalitbang menyelesaikan regulasi, anggaran, serta administrasi yang diperlukan.
Target yang dicantumkan dalam pakta itu adalah UHC Kabupaten Banyumas kembali aktif dan dapat digunakan masyarakat paling lambat 28 Oktober 2026. Bupati juga menyatakan kesediaannya mempertanggungjawabkan secara hukum dan moral jika target tersebut tidak tercapai.
Mahasiswa Malang soroti karhutla dan militerisasi
Di Kota Malang, Jawa Timur, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Balai Kota dan Gedung DPRD meski hujan mengguyur kawasan tersebut.
Massa mengenakan pakaian hitam, membentangkan spanduk “Padamkan Karhutla”, dan menggunakan simbol tiga jari. Mereka memaknai simbol tersebut sebagai pengingat terhadap janji pemerintah, perlawanan terhadap penindasan, dan tuntutan agar janji politik dipenuhi.
Ardan, pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, menyampaikan enam tuntutan. Di antaranya penetapan status bencana untuk kebakaran hutan, penurunan harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak, serta penyediaan pekerjaan dan upah yang layak.
Mereka juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya, redistribusi tanah dan akses teknologi bagi petani serta nelayan, evaluasi program MBG, pembubaran KDMP, dan penghentian militerisasi ruang sipil.
Selain itu, demonstran meminta pelanggaran HAM berat diadili dan menyerukan pembubaran batalion teritorial pembangunan. Mereka juga menuntut pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan serta keadilan bagi para penyintas.
Berbagai aksi pada Hari Sumpah Pemuda tersebut memperlihatkan beragam persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kerusakan lingkungan, anggaran negara, pendidikan, dan pekerjaan hingga akses kesehatan serta kebebasan sipil. Tuntutan yang dibawa demonstran di sejumlah kota menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pemerintah tidak hanya menyangkut janji politik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak warga negara.
