Oleh Abdul Hakim Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang
Ambisi Kaesang Pangarep menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” bukan sekadar slogan kampanye yang kebetulan terdengar jenaka; ia adalah pernyataan politik yang sarat makna dan sekaligus membuka banyak pertanyaan struktural.
Dalam bahasa ilmu politik, klaim semacam ini menandai hasrat untuk melakukan ‘territorial capture’: mengubah satu wilayah dengan tradisi politik mapan menjadi basis kekuasaan baru bagi sebuah partai yang secara nasional masih rapuh. Jawa Tengah bukan ruang kosong. Ia adalah jantung historis nasionalisme elektoral, ladang subur bagi partai-partai mapan dengan jaringan ideologis, kultural, dan organisatoris yang mengakar hingga tingkat desa.
Menyebutnya sebagai “kandang gajah” berarti mengasumsikan bahwa kekuatan simbolik, nama besar keluarga, dan energi personal seorang ketua muda cukup untuk menaklukkan ekosistem politik yang selama puluhan tahun dibentuk oleh mesin partai, patronase lokal, dan loyalitas kultural.
Di titik inilah ambisi itu berubah dari sekadar optimisme menjadi eksperimen berisiko tinggi antara keberanian strategis dan salah baca terhadap peta kekuasaan politik Jawa Tengah itu sendiri.
PSI sejak awal adalah eksperimen. Sebagaimana eksperimen sosial lain, ia berangkat dari asumsi yang problematis: bahwa politik elektoral Indonesia sedang bergerak menuju rasionalitas programatik, bahwa identitas kelas dan agama melemah, dan generasi muda adalah subjek politik yang siap dimobilisasi secara ideologis. Dalam literatur ilmu politik, ini disebut ‘false modernization thesis’: keyakinan bahwa perubahan demografis otomatis menghasilkan perubahan perilaku politik.
Indonesia, sayangnya, bukan Skandinavia tropis. Ia adalah demokrasi elektoral dengan struktur kekuasaan patrimonial yang sangat stabil. Partai yang gagal memahami ini biasanya berakhir sebagai catatan kaki sejarah atau lebih buruk, sebagai kendaraan keluarga berpengaruh.
Dari sudut pandang teori partai politik, partai ini lahir tanpa ‘social cleavage’ yang jelas. Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan telah lama mengingatkan bahwa partai yang bertahan adalah partai yang tertanam dalam konflik sosial yang nyata: kelas, agama, etnis, atau pusat–daerah. Partai progresif urban ini tidak memiliki itu semua. Ia tidak lahir dari serikat buruh, tidak berakar pada organisasi keagamaan, dan tidak bersemi dari gerakan sosial yang mapan.
Basis yang dibayangkan, yaitu kelas menengah urban, generasi muda, minoritas bukanlah cleavage, melainkan kategori sosiologis yang cair. Lebih problematis lagi, segmen ini secara historis memiliki partisipasi elektoral rendah, loyalitas partai lemah, dan preferensi politik yang volatil. Dalam istilah Anthony Downs, mereka adalah ‘rational abstainers’: terlalu rasional untuk fanatik, terlalu apatis untuk militan.
Maka tak heran jika di lapangan, pada awalnya dari Sumatra hingga Jawa, partai ini diisi oleh kader-kader muda yang baik hati, penuh idealisme, tetapi miskin political capital. Mereka tidak memiliki jaringan patronase, tidak punya sumber daya material, dan berakar dalam komunitas lokal. Kampanye menjadi kerja sosial, bukan mobilisasi elektoral. Dalam sistem politik berbiaya tinggi, empati tanpa logistik adalah jalan pintas menuju kekalahan.
Sejak Joseph Schumpeter, kita tahu bahwa demokrasi adalah kompetisi elit, bukan festival kebajikan. Indonesia memperkeras hukum ini dengan politik biaya tinggi yang nyaris feodal. Di tingkat lokal, caleg bukan dinilai dari gagasan, melainkan dari kemampuan mendistribusikan sumber daya.
Dalam konteks ini, kader miskin, apalagi dari kelompok minoritas, memasuki arena politik seperti kambing ke kandang singa. Kisah kader yang kehilangan motor demi kampanye bukan anomali, melainkan gejala sistemik. Ia adalah korban dari apa yang disebut ‘predatory electoral system’: sistem yang menghisap sumber daya individu tanpa menyediakan peluang kemenangan yang rasional.
Ketika partai tidak mampu menyediakan collective goods, yaitu dana, jaringan, dan perlindungan, ia berubah menjadi jebakan struktural bagi kadernya sendiri. Tidak mengherankan jika eksodus kader terjadi. Dalam politik, loyalitas mengikuti insentif. Ketika insentif hilang, idealisme pun pulang kampung.
Kegagalan elektoral menciptakan dilema klasik: mati sebagai puritan atau hidup sebagai pragmatis. Pilihan yang diambil partai ini sangat rasional secara sempit, tetapi fatal secara struktural: mencari oligarki. Dalam literatur, ini disebut ‘oligarchic capture’: proses ketika partai tanpa sumber daya diambil alih oleh elite ekonomi yang membutuhkan kendaraan politik.
Masuknya keluarga Jokowi turut menandai fase baru: dari partai ideologis menjadi partai dinasti. Robert Michels menyebut ini sebagai ‘iron law of oligarchy’: semua organisasi, betapapun demokratis niat awalnya, cenderung dikuasai segelintir elite. Bedanya, dalam kasus ini, hukum besi itu bekerja sangat cepat bahkan brutal.
Pengangkatan Kaesang sebagai ketua partai hanya dua hari setelah menjadi anggota mungkin terlihat vulgar, tetapi sebenarnya sangat konsisten dengan logika politik Indonesia. Di negeri ini, ‘party hopping’ bukan penyimpangan, melainkan adaptasi evolusioner. Kutuloncat adalah spesies paling tangguh karena mereka memahami satu hukum dasar: ideologi boleh cair, akses kekuasaan tidak.
Mengapa sang bapak tidak mau memegang partai secara formal? Jawabannya sederhana dan sangat politis: the party is too small for him. Dalam teori kekuasaan informal, posisi terbaik sering kali adalah yang tak terlihat. Mengapung, meminjam istilah lokal, memberi fleksibilitas maksimal dan risiko minimal. Ini bukan ketidaktegasan, melainkan strategi rasional seorang aktor berpengalaman.
Setelah diambil alih, partai ini kehilangan satu-satunya keunggulan awalnya: diferensiasi ideologis. Agenda progresif diganti dengan satu mantra kosong: Jokowisme. Masalahnya, Jokowisme bukan ideologi dalam pengertian ilmiah. Ia tidak memiliki teori sosial, tidak menawarkan ‘policy framework’, dan tidak membangun identitas kolektif yang tahan lama.
Ia adalah ‘floating signifier’: simbol yang bisa diisi apa saja, tergantung kebutuhan kekuasaan. Dalam sistem kepartaian, partai yang hidup dari simbol personal cenderung rapuh. Ketika figur pusat melemah atau pergi, partai kehilangan orientasi. Ini menjelaskan mengapa transformasi ideologis partai ini terasa janggal, seperti gajah patah, meminjam metafora populer. Ia besar secara simbolik, tetapi tidak nyambung secara struktural.
Dari sudut pandang ilmu politik, prediksi kegagalan partai ini sejak awal bukanlah intuisi, melainkan deduksi. Basis elektoral sempit, organisasi lemah, dan ketergantungan pada figur eksternal adalah kombinasi mematikan. Bahkan pada 2024, ketika perolehan suara membaik, peningkatan itu lebih mencerminkan ‘resource injection’ daripada konsolidasi institusional.
Baliho di mana-mana bukan tanda kekuatan partai, melainkan tanda kekuatan sponsor. Ini perbedaan krusial. Partai yang kuat mampu memobilisasi tanpa baliho; partai yang lemah menutup kekosongan struktur dengan aneka kelengkapan visual.
Apakah partai ini akan menguasai Jawa Tengah pada 2029? Perspektif politik yang bertanggung jawab akan menolak ramalan sensasional. Namun satu hal dapat ditegaskan: tanpa basis sosial organik dan tanpa kemandirian dari oligarki, partai ini akan tetap menjadi satelit, berkilau sesaat, lalu tenggelam dalam orbit kekuasaan orang lain.
Kasus ini penting bukan karena satu partai gagal, melainkan karena ia membongkar mitos besar demokrasi Indonesia: bahwa politik bisa diubah hanya dengan niat baik dan wajah muda. Dalam sistem yang oligarkis, moralitas tanpa kekuasaan adalah hiasan. Politik bukan arena kesucian, melainkan medan kontestasi sumber daya.
Bagi generasi muda, pelajaran ini pahit tetapi perlu: tanpa organisasi, tanpa basis sosial, dan tanpa pemahaman tentang struktur kekuasaan, idealisme hanya akan menjadi bahan bakar bagi mesin politik orang lain. Kisah ini menegaskan satu hal lama yang sering dilupakan: dalam politik, yang bertahan bukan yang paling benar, melainkan yang paling mampu beradaptasi dengan kenyataan, betapapun sinis kenyataan itu.
Gajah tetap berkaki empat. Tapi dalam politik Indonesia, yang bertahan bukan gajah yang paling besar, melainkan yang paling lihai membaca kandang. Selamat datang di kandang Banteng! Silahkan membuktikan diri: menaklukkan Jawa Tengah atau malah terhempas menjadi pecundang.
