Oleh Abdul Hakim | Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang
Ada sebuah paradoks yang sulit diabaikan dalam politik luar negeri Indonesia hari ini. Seorang presiden yang naik ke tampuk kekuasaan dengan reputasi sebagai ahli strategi justru tampak terperangkap dalam kesalahan strategis yang paling klasik: membaca dunia melalui teori lama ketika struktur kekuasaan global sedang berubah secara dramatis.
Prabowo Subianto membangun identitas politiknya sebagai seorang jenderal yang memahami geopolitik. Dalam dua kampanye presidennya yang gagal sebelum akhirnya menang, ia menampilkan diri sebagai pemimpin yang tidak sekadar politisi, melainkan seorang ahli strategi. Ia mengutip nama-nama besar dalam sejarah militer seperti Sun Tzu, Carl von Clausewitz, dan Ulysses S. Grant.
Citra yang ingin dibangun jelas: seorang jenderal intelektual yang membaca buku strategi, memahami teori perang, dan karena itu paling siap memimpin negara besar seperti Indonesia menuju status kekuatan regional bahkan “macan Asia”.
Sebagai mantan prajurit, ia juga menampilkan diri sebagai nasionalis yang tegas.
Dalam retorika politiknya, negara harus dipimpin dengan disiplin, dengan komando yang jelas, dan dengan strategi jangka panjang. Ketika akhirnya berkuasa, simbol-simbol nasionalisme itu muncul di mana-mana. Kabinet, program ekonomi, hingga koperasi diberi warna merah putih yang kuat.
Namun jika benar ada satu bidang yang paling menggoda bagi seorang pemimpin yang memandang dunia melalui lensa strategi militer, bidang itu tentu saja politik luar negeri. Di sinilah ambisi geopolitik Presiden Prabowo mulai terlihat jelas.
Ia menunjuk Sugiono, seorang loyalis politik tanpa latar belakang diplomasi karier sebagai menteri luar negeri. Secara formal, Sugiono memegang jabatan tersebut. Tetapi dalam praktiknya, banyak pengamat melihat bahwa presiden sendirilah yang memainkan peran utama dalam merancang kebijakan luar negeri Indonesia.
Diplomasi Indonesia pun berubah gaya. Presiden hadir di hampir semua panggung internasional: bertemu Xi Jinping di Beijing, berkunjung ke Rusia dan Eropa, dan membangun hubungan personal dengan Donald Trump. Ambisinya jelas—Indonesia, harus menjadi pemain dalam politik global, bukan sekadar penonton.
Ambisi itu bahkan sudah terlihat sebelum ia menjadi presiden. Dalam forum keamanan internasional Shangri-La Dialogue tahun 2023, ia mengajukan proposal penyelesaian konflik Rusia–Ukraina. Usulannya adalah gencatan senjata dan penarikan pasukan ke posisi sebelum invasi.
Di atas kertas, ide itu tampak masuk akal. Namun dalam politik internasional, rasionalitas selalu bergantung pada perspektif kekuasaan. Bagi Ukraina dan negara-negara Eropa, proposal itu berarti menerima pendudukan Rusia atas wilayah mereka. Tidak mengherankan jika gagasan tersebut langsung ditolak.
Peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam tentang cara berpikir strategis dalam dunia nyata. Teori perang klasik sering kali menekankan keseimbangan kekuatan, tetapi konflik modern tidak hanya ditentukan oleh militer. Ia juga ditentukan oleh legitimasi politik, persepsi internasional, dan jaringan aliansi. Pelajaran ini tampaknya belum sepenuhnya diserap.
Ketika konflik besar baru pecah antara blok Amerika Serikat–Israel dan Iran, Presiden Prabowo kembali menawarkan Indonesia sebagai mediator. Ia menghubungi berbagai negara Teluk, termasuk penguasa Arab Saudi, Mohammed bin Salman.
Namun diplomasi bukan hanya soal menawarkan diri. Ia soal pengaruh. Tanpa kepercayaan dari semua pihak yang bertikai, mediator tidak memiliki daya tarik. Sejauh ini, respons dari negara-negara kawasan tersebut nyaris tidak terdengar.
Dalam perspektif sejarah geopolitik, pola ini sebenarnya cukup familiar. Negara-negara menengah sering kali mencoba melompat langsung ke panggung diplomasi global tanpa terlebih dahulu membangun fondasi pengaruh yang cukup. Hasilnya sering kali adalah aktivitas diplomatik yang terlihat sibuk tetapi tidak menghasilkan dampak nyata.
Masalah lain muncul pada arah strategi global Indonesia. Salah satu keputusan awal pemerintahan Prabowo adalah membawa Indonesia bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang mencakup Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS dimaksudkan sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi Barat.
Dengan populasi yang sangat besar, blok ini berpotensi menciptakan pasar raksasa yang menantang dominasi ekonomi global lama.
Namun langkah ini juga berarti menjauh dari jalur yang sebelumnya ditempuh Indonesia untuk mendekati Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) klub negara maju yang menuntut standar tinggi dalam tata kelola ekonomi dan hukum.
Perubahan arah ini mungkin masuk akal jika dunia tetap stabil. Tetapi politik global jarang memberi kemewahan seperti itu.
Beberapa hari sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden, Donald Trump kembali memenangkan pemilihan di Amerika Serikat. Dengan cepat, politik global berubah arah. Prinsip lama kembali muncul: kekuatan menentukan hak.
Trump memperkenalkan kebijakan tarif agresif terhadap hampir semua negara, termasuk Indonesia. Tarif impor terhadap barang Indonesia sempat mencapai 32 persen sebelum akhirnya dinegosiasikan turun menjadi 19 persen melalui perjanjian perdagangan bilateral.
Di saat yang sama, Washington meluncurkan inisiatif diplomatik baru yang disebut Board of Peace di forum World Economic Forum. Indonesia termasuk negara yang segera bergabung sebagai pendiri. Di sinilah ironi geopolitik muncul.
Hanya beberapa hari setelah inisiatif tersebut ditandatangani, Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan itu secara langsung bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama puluhan tahun menolak agresi militer dan mendukung Palestina.
Indonesia mendadak berada dalam posisi yang sangat sulit. Ia telah menandatangani kesepakatan diplomatik dengan Washington tetapi pada saat yang sama harus menghadapi tekanan domestik karena konflik Timur Tengah.
Dari sudut pandang sejarah strategi, situasi seperti ini sering muncul ketika sebuah negara bergerak terlalu cepat tanpa memperhitungkan perubahan struktur kekuasaan global. Strategi yang tampak rasional pada satu momen bisa berubah menjadi jebakan ketika lingkungan geopolitik berubah.
Dalam kasus ini, kesalahan mungkin bukan pada ambisi. Ambisi adalah bagian alami dari politik kekuasaan. Kesalahan muncul ketika ambisi tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem internasional benar-benar bekerja.
Sebaliknya, negara seperti India memahami hal ini dengan sangat baik. Ketika menghadapi tekanan tarif dari Washington, New Delhi memilih menunda dan menunggu perkembangan politik domestik Amerika. Strategi mereka sederhana: waktu sering kali merupakan senjata paling efektif dalam diplomasi.
Indonesia memilih jalan yang berbeda: lebih cepat, lebih impulsif. Kini konsekuensinya mulai terasa. Perjanjian perdagangan yang tidak sepenuhnya simetris telah ditandatangani. Komitmen diplomatik telah dibuat. Dan perang di Timur Tengah mengancam stabilitas ekonomi global, terutama bagi negara yang sangat bergantung pada impor energi seperti Indonesia.
Sejarah sering menunjukkan bahwa kesalahan strategis jarang terlihat sebagai kesalahan pada saat ia dibuat. Ia baru tampak jelas beberapa tahun kemudian ketika konsekuensinya mulai terungkap.
Pertanyaannya sekarang sederhana tetapi penting: apakah Indonesia masih memiliki ruang untuk memperbaiki arah strateginya sebelum kesalahan itu menjadi permanen.
Karena dalam geopolitik, seperti dalam perang, kesalahan kecil pada awal pertempuran sering kali menentukan hasil akhir seluruh kampanye.
