TANGERANG, PUSATBERITA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi menuai kritik dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperberat tekanan ekonomi rakyat dan memicu kenaikan harga di berbagai sektor.
Direktur Center for Resistance and Liberation Studies (CRLS) STISNU Nusantara Kota Tangerang, Abdul Hakim, menilai kenaikan BBM tidak bisa dipandang sebagai sekadar penyesuaian harga yang mengikuti mekanisme pasar. Menurutnya, dalam struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada transportasi berbasis bahan bakar fosil, setiap kenaikan BBM hampir selalu menimbulkan efek berantai terhadap biaya hidup masyarakat.
“Kenaikan BBM bukan hanya persoalan energi. Dampaknya akan merembet ke biaya distribusi barang dan jasa, ongkos transportasi, hingga harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat,” ujar Abdul Hakim, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, dampak kebijakan tersebut akan semakin terasa karena terjadi saat kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan. Biaya hidup yang terus meningkat, sementara pendapatan sebagian besar masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sebanding, membuat kelompok berpenghasilan rendah dan kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak.
Menurut Abdul Hakim, kenaikan BBM juga berpotensi memperkuat laju inflasi karena meningkatnya biaya distribusi dan produksi dapat memicu penyesuaian harga di berbagai sektor. Kondisi itu dinilai dapat semakin menggerus daya beli masyarakat yang dalam beberapa waktu terakhir belum menunjukkan pemulihan yang signifikan.
Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat persoalan BBM dari perspektif stabilitas fiskal maupun mekanisme pasar semata. Menurutnya, terdapat dimensi keadilan sosial yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.
“Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya dilihat dari keseimbangan anggaran atau indikator makroekonomi. Yang lebih penting adalah sejauh mana negara mampu melindungi kesejahteraan rakyatnya dari tekanan ekonomi yang terus meningkat,” tegasnya.
Abdul Hakim juga mendorong pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan BBM serta menyiapkan langkah mitigasi yang konkret guna melindungi masyarakat dari risiko meningkatnya biaya hidup.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Menurutnya, ruang kritik dan pengawasan harus tetap hidup agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak mengabaikan kepentingan rakyat.
“Ketika sebuah kebijakan berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, maka kontrol sosial menjadi sangat penting. Persoalan BBM bukan semata tentang harga energi, tetapi juga tentang keberpihakan negara terhadap rakyat yang harus menghadapi tekanan ekonomi setiap hari,” pungkasnya.
