JAKARTA, PUSATBERITA – Organisasi kepemudaan yang terdiri dari GMNI Jakarta Selatan, PMII Universitas Nasional (UNAS), dan HMI Jakarta Selatan menyampaikan pernyataan sikap tegas pasca aksi damai yang digelar di kawasan Tugu Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026).
Aksi yang diwarnai pembakaran ban dan orasi politik tersebut merupakan bentuk protes terhadap memburuknya kondisi ekonomi nasional serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang dinilai gagal menjawab berbagai persoalan rakyat.
Ketua DPC GMNI Jakarta Selatan, Rauf, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat yang semakin resah menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian politik. Menurutnya, negara harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis yang dirasakan masyarakat luas.
“Kami meminta pemerintah untuk segera merespons berbagai aspirasi rakyat demi memperbaiki situasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung serta memulihkan kepercayaan politik masyarakat terhadap DPR maupun pemerintah sendiri,” ujar Rauf.
Massa aksi menilai berbagai persoalan yang berkembang saat ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Karena itu, demonstrasi yang dilakukan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Namun, aksi tersebut berujung pada ketegangan antara massa dan aparat kepolisian. Massa mengaku mengalami tindakan represif berupa upaya pembubaran paksa hingga pengangkutan sejumlah peserta aksi ke Mapolres Metro Jakarta Selatan.
Situasi memanas ketika aparat disebut melakukan pengejaran hingga ke area sekretariat organisasi. Massa aksi mengklaim aparat sempat memasuki sekretariat setelah terjadi perlawanan terhadap proses pembubaran demonstrasi.
“Kami melakukan perlawanan hingga masuk ke sekretariat, namun aparat juga masuk ke dalam area tersebut. Karena itu kami mengecam keras segala bentuk tindakan represif dan brutal terhadap massa aksi di tengah situasi krisis ekonomi dan politik yang sedang dihadapi rakyat hari ini,” tegas Rauf.
Atas peristiwa tersebut, OKP Jakarta Selatan menyampaikan dua poin sikap. Pertama, menilai aparat kepolisian telah gagal menjalankan fungsi pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat yang sedang menggunakan hak demokratisnya untuk menyampaikan aspirasi.
Kedua, mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan berpihak kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh masyarakat Indonesia.
Bagi massa aksi, kritik dan perlawanan rakyat merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi. Karena itu, segala bentuk intimidasi, pembungkaman, maupun tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik serta memperlebar jarak antara negara dan masyarakat yang tengah menuntut keadilan sosial dan perubahan.
