BANTEN, PUSATBERITA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU wilayah Banten menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (4/5) untuk menyoroti krisis pendidikan di Provinsi Banten.
Mereka menilai berbagai persoalan pendidikan saat ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius serta segera dari pemerintah.
Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, M. Abdurrahman, menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Banten tidak lagi bersifat administratif, melainkan telah menjadi masalah struktural yang memerlukan langkah konkret dan menyeluruh.
“Angka putus sekolah yang tinggi, ketimpangan akses, hingga dugaan penyimpangan anggaran menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya di sela-sela aksi.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah anak tidak sekolah di sejumlah wilayah Banten tergolong tinggi. Kabupaten Pandeglang tercatat mencapai 42 ribu anak, Kabupaten Tangerang sekitar 21 ribu anak, Kabupaten Lebak mencapai 22 ribu anak, dan Kota Serang sekitar 8 ribu anak. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan putus sekolah di Banten telah berada pada level darurat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah seperti Pandeglang yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur serta distribusi tenaga pendidik. Di wilayah hunian sementara (huntara), kekurangan guru bahkan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Kebijakan pendidikan yang ada dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Program sekolah gratis di sekolah swasta justru memunculkan persoalan baru, seperti kelebihan kapasitas hingga dugaan pengalihan siswa ke sekolah negeri. Di sisi lain, praktik pungutan di sekolah swasta penerima bantuan pemerintah juga masih ditemukan.
“Kami melihat ada masalah serius dalam tata kelola pendidikan, mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran hingga lemahnya pengawasan di lapangan,” lanjut M. Abdurrahman.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BEM PTNU Banten, Ilham Rizafi, mengkritisi semakin lebarnya ketimpangan kualitas pendidikan, khususnya dari sisi sarana dan prasarana.
“Sekitar 76 persen sekolah swasta masih memiliki fasilitas yang tidak memadai, seperti ketiadaan perpustakaan, lapangan olahraga, dan fasilitas penunjang lainnya. Hal ini dinilai memperlebar kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta,” ungkap Ilham.
Ia juga menambahkan bahwa masih banyak alumni yang belum dapat bekerja karena ijazah mereka ditahan oleh pihak sekolah akibat tunggakan biaya. Meskipun sebelumnya Gubernur Banten, Andra Soni, sempat menebus sejumlah ijazah alumni, persoalan ini dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.
“Saya kembali mengangkat persoalan ini karena masih banyak yang membutuhkan.,” ujarnya.
Persoalan sosial di lingkungan pendidikan juga dinilai semakin kompleks, mulai dari perundungan, kekerasan digital. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Aliansi BEM Banten Bersatu bersama BEM PTNU Wilayah Banten menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik di sektor pendidikan.
“Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar instrumen kebijakan. Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada perubahan yang nyata,” tegasnya.
Tuntutan Aksi:
- Mendesak Gubernur Banten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan di seluruh wilayah Banten.
- Mendesak penindakan tegas terhadap sekolah yang masih melakukan pungutan biaya, khususnya sekolah penerima bantuan pemerintah.
- Menuntut penyelesaian persoalan penahanan ijazah melalui kebijakan pembebasan biaya atau bantuan sosial.
- Mendesak langkah konkret dalam menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
- Menuntut pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta yang mengalami ketimpangan fasilitas.
- Mendesak audit menyeluruh terhadap penyaluran PIP serta penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik pemotongan dana.
- Menuntut penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan, termasuk pencegahan bullying dan kekerasan digital.
- Mendesak keterbukaan informasi publik terkait seluruh program bantuan pendidikan.
- Mendesak pemerataan distribusi guru serta evaluasi kebijakan yang membatasi peran guru non-ASN dalam pendidikan.
- Menuntut perhatian serius terhadap pendidikan di wilayah terpencil dan hunian sementara yang masih kekurangan tenaga pengajar.
- Mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang berpotensi mempersempit akses pendidikan, termasuk wacana penghapusan program studi tanpa kajian komprehensif.
Aliansi BEM Banten Bersatu dan BEM PTNU Wilayah Banten menyatakan akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar lebih berpihak kepada masyarakat serta memastikan sistem pendidikan berjalan secara adil, inklusif, dan berkeadilan.
