Kebebasan Palsu di Era Kapitalisme Digital

- Penulis

Kamis, 7 Mei 2026 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Dokumen pribadi/Abdul Hakim

Foto: Dokumen pribadi/Abdul Hakim

Oleh Abdul Hakim | Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Nusantara Kota Tangerang


Di abad ke-21, kapitalisme tampaknya tidak lagi membutuhkan cambuk, rantai besi, atau mandor yang berteriak di lantai pabrik. Ia menemukan bentuk dominasi yang jauh lebih elegan: membuat manusia mengeksploitasi dirinya sendiri sambil percaya bahwa itu adalah kebebasan.

Beragam krisis saat ini menjelaskan transformasi penting wajah kapitalisme kontemporer: dari penindasan eksternal menuju kolonisasi kesadaran internal. Jika kapitalisme industrial klasik bekerja melalui disiplin tubuh, maka kapitalisme digital bekerja melalui manipulasi hasrat, kecemasan, dan identitas.

Di sinilah relevansi pemikiran Byung-Chul Han menjadi penting. Dalam ‘The Burnout Society‘, Han menjelaskan bahwa masyarakat modern bukan lagi “masyarakat disiplin” sebagaimana dijelaskan Michel Foucault, melainkan “masyarakat prestasi”.

Dalam masyarakat disiplin, individu dipaksa oleh kekuasaan eksternal. Dalam masyarakat prestasi, individu memaksa dirinya sendiri demi mencapai standar produktivitas yang terus meningkat. Kekuasaan tidak lagi hadir sebagai larangan (“jangan lakukan”), tetapi sebagai motivasi (“kamu bisa menjadi apa pun”). Dan justru karena tampil sebagai motivasi, ia menjadi jauh lebih efektif.

Kapitalisme digital memahami satu hal yang gagal dipahami banyak rezim otoriter: manusia modern tidak suka diperintah, tetapi mereka senang dioptimalkan. Maka lahirlah budaya “self-improvement” tanpa akhir. Aplikasi produktivitas, pelatihan motivasi, meditasi korporat, hingga budaya ‘hustle’ menjadi instrumen baru disiplin neoliberal.

Ironinya, semua itu dijual atas nama kebebasan personal. Fenomena ini tampak jelas dalam ekonomi platform. Pengemudi ojek daring, pekerja lepas digital, kreator konten, hingga pekerja startup hidup dalam ilusi fleksibilitas. Mereka disebut “mitra”, bukan buruh.

Mereka “bebas menentukan jam kerja”, padahal algoritma secara diam-diam menentukan ritme hidup mereka. Tidak ada mandor di depan mata, tetapi ada rating, insentif, dan notifikasi yang bekerja jauh lebih kejam daripada peluit pabrik abad ke-19.

Kapitalisme platform menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “neo-feodalisme digital”. Perusahaan tidak perlu lagi memiliki pekerja secara formal untuk mengendalikan mereka. Melalui logika baru ini yang dibutuhkan hanyalah infrastruktur algoritmik yang membuat individu terus bekerja demi mempertahankan eksistensi ekonominya.

Dalam logika ini, risiko dipindahkan dari perusahaan ke individu. Ketika ekonomi memburuk, perusahaan tetap fleksibel, sementara pekerja menanggung ketidakpastian hidup sendirian. Di sinilah narasi meritokrasi memainkan peran ideologis yang sangat penting.

Kapitalisme modern terus mempromosikan gagasan bahwa siapa pun bisa sukses asal bekerja keras. Kalimat ini terdengar inspiratif, tetapi sering kali berfungsi sebagai mekanisme moral untuk menyalahkan korban. Jika seseorang gagal, maka kesalahan dianggap berada pada individu: kurang disiplin, kurang kreatif, kurang adaptif.

Struktur ekonomi yang timpang menghilang dari percakapan publik. Padahal data global menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dalam banyak negara, pertumbuhan produktivitas tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan kesejahteraan pekerja. Keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada pemilik modal, terutama perusahaan teknologi raksasa yang menguasai data, infrastruktur digital, dan ekosistem informasi.

Di era industri klasik, kapitalisme mengeksploitasi tenaga kerja. Di era digital, kapitalisme juga mengekstraksi perhatian, emosi, bahkan identitas manusia. Media sosial menjadi contoh paling gamblang. Platform-platform digital mengubah perhatian manusia menjadi komoditas ekonomi.

Semakin lama seseorang menatap layar, semakin besar nilai ekonomi yang dihasilkan. Akibatnya, algoritma dirancang bukan untuk menciptakan warga yang sehat secara psikologis, tetapi pengguna yang terus terlibat secara emosional. Kemarahan, kecemasan, polarisasi, dan ketakutan menjadi sumber profit.

Dalam situasi seperti ini, manusia modern hidup dalam paradoks besar. Mereka tampak lebih bebas dibanding generasi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama mengalami tingkat kelelahan mental yang luar biasa. Kebebasan neoliberal ternyata sering kali hanyalah bentuk lain dari keterpaksaan yang diinternalisasi.

Baca Juga :  Hari Perempuan Sedunia: BEM PTNU Banten Soroti Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan Minimnya Keterwakilan Politik

Kini, orang bekerja tanpa henti bukan karena diperintah, tetapi karena takut tertinggal. Ketakutan sosial menjadi mesin ekonomi. Inilah sebabnya mengapa isu kesehatan mental meledak di berbagai belahan dunia. ‘Burnout’ bukan sekadar persoalan psikologis individual; ia adalah gejala struktural ekonomi politik.

Ketika nilai manusia direduksi menjadi performa, produktivitas, dan pencitraan diri, maka kelelahan menjadi konsekuensi logis. Kapitalisme abad ke-21 menciptakan subjek yang terus merasa tidak cukup: tidak cukup sukses, tidak cukup kaya, tidak cukup relevan.

Lebih jauh lagi, kapitalisme kontemporer juga menghancurkan solidaritas sosial. Dalam ekonomi yang hiperkompetitif, orang lain tidak lagi dipandang sebagai sesama warga, melainkan kompetitor permanen. Persahabatan berubah menjadi networking. Komunitas berubah menjadi pasar relasi. Bahkan identitas personal sering kali dibangun berdasarkan nilai jual di ruang digital.

Bahasa kolektif seperti “kita”, “masyarakat”, atau “solidaritas” semakin tergeser oleh bahasa individualistik: “branding diri”, “growth mindset”, dan “personal achievement”. Transformasi ini memiliki dampak politik yang serius. Ketika masyarakat terlalu sibuk bertahan secara individual, kapasitas mereka untuk membangun gerakan kolektif melemah.

Neoliberalisme bekerja bukan hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai proyek psikologis yang memecah kesadaran publik. Orang tidak lagi marah kepada struktur yang timpang; mereka marah kepada diri sendiri karena gagal memenuhi standar kesuksesan.

Dalam konteks ini, kritik terhadap kapitalisme tidak cukup hanya berbicara soal distribusi ekonomi. Pertaruhan utamanya justru terletak pada definisi tentang manusia itu sendiri. Apakah manusia hanyalah unit produktivitas? Apakah hidup hanya soal efisiensi dan performa? Ataukah ada dimensi lain, seperti solidaritas, kontemplasi, relasi sosial, dan makna spiritual yang tidak bisa direduksi menjadi logika pasar?

Pertanyaan ini menjadi semakin mendesak di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi. Teknologi yang semestinya membebaskan manusia dari kerja berlebihan justru sering digunakan untuk meningkatkan tuntutan produktivitas.

Alih-alih memperpendek jam kerja, kapitalisme digital membuat batas antara kerja dan kehidupan pribadi semakin kabur. Kantor kini masuk ke kamar tidur melalui notifikasi telepon genggam. Di titik inilah kritik ekonomi politik harus bergerak melampaui nostalgia romantik terhadap masa lalu.

Masalahnya bukan teknologi itu sendiri, melainkan relasi kekuasaan yang mengendalikan teknologi. Algoritma bukan entitas netral. Ia membawa kepentingan ekonomi tertentu. Dan selama teknologi dikendalikan oleh logika akumulasi profit semata, maka efisiensi akan selalu lebih penting daripada martabat manusia.

Karena itu, tantangan terbesar abad ini bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi membangun kembali makna kolektivitas. Dunia membutuhkan model pembangunan yang tidak sekadar mengukur keberhasilan melalui GDP, valuasi startup, atau pertumbuhan konsumsi, tetapi juga melalui kualitas relasi sosial, kesehatan mental, dan keadilan distribusi.

Kapitalisme abad ke-21 telah berhasil menciptakan manusia yang terus bekerja bahkan ketika tubuh dan jiwanya kelelahan. Ia tidak lagi membutuhkan kekerasan vulgar karena dominasi kini bekerja melalui aspirasi. Sistem ini membuat manusia percaya bahwa eksploitasi adalah pilihan bebas, padahal sering kali itu hanyalah bentuk baru keterpaksaan yang dipoles dengan bahasa motivasi.

Inilah ironi terbesar zaman kita: manusia modern merasa paling merdeka justru ketika mereka dikendalikan oleh algoritma digital, hasrat, dan pengakuan-diri yang berakhir menjadi tragedi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Republik dalam Ruang Gema
Berburu Sapu-Sapu, Lindungi Perusak: Ironi Penyelamatan Sungai
Pemangkasan Program Studi Berbasis Kebutuhan Industri: Ancaman Bagi Prodi Ilmu Hukum?
Sebelum Terlambat: Memperketat Pengawasan Daycare demi Buah Hati di Tangerang
Kekuasaan Tanpa Moral: Jalan Sunyi Menuju Kehancuran
Trump, Iran, dan Ilusi Perdamaian: Politik Ketidakpastian sebagai Senjata
66 Tahun PMII: Refleksi Kritis dan Kegagalan IKA PMII Kota Tangerang
Prestise atau Strategi? Dilema Indonesia dalam Kemitraan Militer dengan AS
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 11:57 WIB

Kebebasan Palsu di Era Kapitalisme Digital

Kamis, 7 Mei 2026 - 05:32 WIB

Republik dalam Ruang Gema

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:25 WIB

Berburu Sapu-Sapu, Lindungi Perusak: Ironi Penyelamatan Sungai

Kamis, 30 April 2026 - 15:38 WIB

Pemangkasan Program Studi Berbasis Kebutuhan Industri: Ancaman Bagi Prodi Ilmu Hukum?

Rabu, 29 April 2026 - 22:10 WIB

Sebelum Terlambat: Memperketat Pengawasan Daycare demi Buah Hati di Tangerang

Berita Terbaru

Foto: Dokumen pribadi/Abdul Hakim

Opini

Kebebasan Palsu di Era Kapitalisme Digital

Kamis, 7 Mei 2026 - 11:57 WIB

Foto: Topan Bagaskara/Ai

Opini

Republik dalam Ruang Gema

Kamis, 7 Mei 2026 - 05:32 WIB