YOGYAKARTA, PUSATBERITA — Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Rabu, 4 November 2026. Aksi tersebut menjadi simbol desakan pemakzulan Gibran.
Rombongan Forum Kebangsaan DIY mendatangi DPRD DIY untuk menyampaikan pernyataan sikap sekaligus beraudiensi dengan jajaran legislatif. Dalam pertemuan itu, mereka membawa dua tuntutan utama, yakni meminta kejelasan mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan mendesak DPR RI memproses pemakzulan Gibran.
Muhammad Chirzin, pembina Forum Kebangsaan DIY, mengatakan penurunan foto tersebut berlangsung spontan. Namun, menurut dia, tindakan itu merupakan bentuk penyampaian pesan politik kepada lembaga legislatif.
“Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati,” kata Chirzin.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi yang juga menjadi pelindung Forum Kebangsaan DIY.
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 memutus perkara terkait persoalan ijazah dan penyetaraan pendidikan.
Perkembangan lain muncul pada 30 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi HM Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.
Putusan dan polemik tersebut menjadi salah satu latar belakang desakan sejumlah kelompok masyarakat agar DPR RI mengambil langkah konstitusional terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
