TANGERANG, PUSATBERITA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tata kelola pemerintahan Kota Tangerang. Dalam aksinya Retno Diwanti selaku Ketua Komisariat UMT Cabang Tangerang Raya sekaligus Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa dua persoalan besar tengah mencuat dan perlu segera ditangani pemerintah daerah, yakni kinerja PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) dan evaluasi kinerja OPD terkait rendahnya serapan anggaran daerah.
Retno menjelaskan bahwa PT TNG sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 dengan modal dasar Rp20 miliar, hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski sempat mencatatkan keuntungan dalam dua tahun terakhir, besarnya penyertaan modal pemerintah belum sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dilanjut dengan Orasi kritis Ketua Umum HMI Cabang Tangerang Raya Aji Mustajar menjelaskan bahwa,
“PT TNG sejak awal berdiri telah menelan puluhan miliar dana publik. Namun dividen yang diberikan kepada daerah sangat kecil. Ini menunjukkan adanya persoalan efektivitas dan tata kelola,”tegas Aji“.
Selain itu, Aji Mustajar juga menyoroti persoalan serapan anggaran daerah yang baru mencapai sekitar 56% hingga triwulan ketiga, jauh dari target yang ditentukan. Bahkan muncul dugaan adanya dana APBD yang mengendap di bank akibat lemahnya kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Orasi berikutnya disampaikan oleh Rispan Maulana selaku ketua komisariat STISNU dan Koordinator lapangan. Rispan menegaskan, bahwa rendahnya serapan anggaran ini berpotensi menghambat pembangunan dan mengabaikan hak masyarakat atas pelayanan publik.
Melalui pernyataan sikap ini, HMI Cabang Tangerang Raya menegaskan komitmennya untuk terus tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan prinsip good govenance. Masalah PT TNG, rendahnya serapan anggaran, dan dugaan dana mengendap di bank bukanlah persoalan kecil. Ini adalah persoalan strategis yang menentukan masa depan pembangunan Kota Tangerang. Pemerintah harus membuka diri terhadap kritik dan menjadikannya sebagai energi perubahan. HMI akan terus berdiri di garis depan untuk memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat.
“Anggaran yang tidak terserap berarti program tidak berjalan. Ini bukan persoalan teknis, tetapi kegagalan pemerintah dalam mengelola uang rakyat,”ujarnya.
Dalam keterangan aspirasi yang telah disampaikan,HMI Cabang Tangerang Raya menyampaikan 3 tuntutan:
1. Mendesak Pemerintah Kota Tangerang melakukan audit menyeluruh terhadap PT TNG, secara independen dan transparan. Jika terbukti tidak efektif atau merugikan daerah, opsi pembubaran harus dipertimbangkan.
2. Menuntut evaluasi kinerja seluruh OPD, terutama yang gagal menjalankan program sehingga menyebabkan serapan anggaran rendah.
3. Meminta pemerintah memperbaiki tata kelola keuangan daerah, dengan meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
HMI Cabang Tangerang Raya menegaskan bahwa HMI akan terus berada di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan daerah agar berjalan sesuai prinsip good governance.
“Kami tidak akan diam. Kritik ini adalah bagian dari ikhtiar menyelamatkan tata kelola kota. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi demi kepentingan rakyat,” Ujar Retno diwanti sebagai penutup aksi.
Aksi dan pernyataan sikap ini menjadi bentuk komitmen HMI Cabang Tangerang Raya untuk terus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan pembangunan Kota Tangerang berjalan secara bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
