Oleh Abdul Hakim | Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang
Di Gaza, “perdamaian” bukanlah konsep normatif yang diperdebatkan di ruang seminar, melainkan ukuran yang konkret: apakah gerbang Rafah terbuka pagi ini, apakah listrik menyala sebelum matahari terbenam, apakah rumah sakit memiliki bahan bakar, dan apakah anak-anak dapat bersekolah tanpa dihantui suara drone.
Dari sudut pandang inilah Board of Peace (BoP) Donald Trump diuji. Dan dari titik yang sama pula, proyek ini tampak rapuh, bukan karena kurang ambisi, tetapi karena terlalu jauh dari realitas. BoP dipasarkan sebagai cetak biru masa depan Gaza pasca-perang. Bagi warga Gaza, istilah “pasca-perang” sendiri sudah problematis.
Perang mungkin berhenti dalam pengertian militer formal, tetapi blokade, kontrol perbatasan, dan kekerasan struktural tetap berjalan dengan disiplin administratif. Dalam konteks seperti ini, berbicara tentang masa depan tanpa membongkar struktur pengekangan masa kini bukanlah visi; itu pelarian konseptual.
Kritik paling awal datang dari pertanyaan yang sangat sederhana: apa yang berubah hari ini? Apakah BoP membuka Rafah secara permanen? Apakah ia menciptakan kebebasan mobilitas yang minimal bagi manusia dan barang? Apakah ia memulihkan ekonomi harian yang selama bertahun-tahun dicekik? Jawaban yang beredar sejauh ini bukanlah kebijakan, melainkan kosakata: koordinasi, stabilisasi, rekonstruksi. Dalam politik, kosakata tanpa otoritas hanyalah dekorasi.
Bagi warga Gaza, Rafah bukan isu teknis; ia adalah simbol kekuasaan. Siapa yang mengendalikan pintu keluar-masuk menentukan apakah Gaza hidup atau sekadar bertahan. BoP, dengan kehati-hatian diplomatiknya, menghindari isu ini seperti orang menghindari ranjau. Ia berbicara tentang “kerja sama regional” tanpa menyentuh pertanyaan mendasar: siapa memegang tuas, dan siapa hanya diminta bersabar. Ketika inti kekuasaan dikelilingi dengan bahasa samar, kepercayaan publik runtuh sebelum proses dimulai.
Dari perspektif teori politik pascakonflik, ini bukan kesalahan kecil. Rekonstruksi yang tidak disertai pembongkaran relasi kekuasaan lama hampir selalu gagal. Gaza telah mengalami ini berulang kali: bantuan datang, bangunan berdiri, lalu hancur kembali. Siklus ini bukan kecelakaan; ia adalah produk dari kebijakan yang memperlakukan pembangunan sebagai substitusi bagi keadilan politik. BoP, dengan fokus ekonomistiknya, tampak mengulangi ilusi yang sama dengan keyakinan yang mengkhawatirkan.
Masalah berikutnya adalah absennya agensi lokal. Dalam narasi resmi BoP, warga Palestina muncul sebagai objek: penerima manfaat, sasaran pembangunan, populasi yang harus distabilkan. Mereka jarang muncul sebagai subjek politik yang memiliki suara, preferensi, dan kapasitas menentukan arah. Dalam literatur resolusi konflik, penghapusan ‘local ownership’ adalah resep kegagalan. Ia menghasilkan kepatuhan sementara, bukan legitimasi jangka panjang.
Pendekatan ini mencerminkan bias klasik kebijakan global: kecenderungan elit internasional untuk berbicara tentang masyarakat terdampak tanpa benar-benar berbicara dengan mereka. Gaza, dalam kerangka ini, menjadi ruang eksperimental: tempat konsep diuji, bukan kehidupan dijalani.
BoP lebih sibuk merancang struktur dewan ketimbang mendengar kebutuhan dasar. Akibatnya, perdamaian diperlakukan sebagai produk institusional, bukan proses sosial yang rapuh dan penuh konflik.
Dimensi keamanan manusia (human security) juga nyaris absen.
Bagi warga Gaza, perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang besar, tetapi kepastian bahwa kekerasan tidak kembali setiap saat. BoP tidak menawarkan mekanisme perlindungan sipil yang kredibel. Tidak ada jaminan akuntabilitas atas kekerasan masa lalu, tidak ada mekanisme pencegah eskalasi mendadak, dan tidak ada komitmen nyata untuk mengakhiri impunitas. Dalam kondisi ini, “stabilitas” menjadi sinonim bagi penundaan konflik, bukan penyelesaiannya.
Lebih problematis lagi, BoP berisiko menormalisasi penderitaan. Dengan mengumumkan fase “pasca-perang”, ia menggeser perhatian internasional dari kekerasan struktural yang masih berlangsung. Blokade berubah dari masalah mendesak menjadi latar belakang permanen. Dalam bahasa kebijakan, penderitaan direklasifikasi dari krisis menjadi kondisi. Ini bukan sekadar kesalahan framing; ini adalah kekerasan simbolik yang halus namun efektif.
Sejarah juga tidak berpihak pada BoP. Bagi warga Palestina, memori kolektif dipenuhi janji yang gagal: Oslo, Road Map, konferensi donor, dan berbagai inisiatif internasional yang berakhir tanpa negara, tanpa kedaulatan, dan tanpa kehidupan normal. Skeptisisme mereka bukan sinisme ideologis, melainkan produk rasional dari pengalaman berulang. Dalam konteks ini, BoP tidak datang sebagai harapan baru, tetapi sebagai entri terbaru dalam arsip kekecewaan.
Masalah legitimasi semakin memperburuk situasi. BoP lahir dari Washington, dipimpin oleh figur yang secara politik dan simbolik berpihak pada Israel, dan tidak berakar pada proses multilateral yang inklusif. Bagi warga Gaza, ini bukan detail prosedural; ini persoalan kepercayaan dasar. Dalam resolusi konflik, mediator yang dianggap bias hampir selalu gagal, terlepas dari kecanggihan desain kebijakannya.
Ada pula kekhawatiran bahwa BoP akan menjadi lapisan birokrasi tambahan. Pengalaman lokal menunjukkan bahwa semakin banyak lembaga internasional terlibat, semakin panjang rantai keputusan, dan semakin jauh kebijakan dari kebutuhan riil. Jika BoP tidak secara radikal memangkas hambatan administratif dan politik, ia hanya akan mempertebal kabut prosedural yang memberi kesan bergerak tanpa benar-benar maju.
Kita menyaksikan jurang antara prioritas lokal dan visi global. Warga Gaza tidak membutuhkan proyek ikonik atau jargon pembangunan; mereka membutuhkan air bersih, listrik stabil, akses kesehatan, dan kebebasan bergerak minimal. BoP, dengan obsesinya pada desain besar, berisiko memaksakan prioritas yang tidak relevan. Dalam politik kebutuhan, kesalahan semacam ini bukan teknokratis; ia bersifat ideologis.
Dari sudut pandang politik, BoP mencerminkan kecenderungan lama: perdamaian sebagai manajemen ketertiban, bukan transformasi konflik. Tujuannya bukan keadilan, melainkan keterkendalian. Dalam kerangka ini, Gaza tidak dipulihkan sebagai komunitas politik, melainkan dikelola sebagai risiko keamanan. Selama logika ini mendominasi, “perdamaian” akan selalu dangkal dan sementara.
Pertanyaan apakah ini akan berhasil? Pada akhirnya harus dijawab dengan indikator yang nyata. Apakah Rafah dibuka tanpa syarat? Apakah warga dapat bekerja, berobat, dan belajar tanpa izin berlapis? Apakah rumah dapat dibangun tanpa ancaman penghancuran ulang? Selama jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah “belum” atau “sedang dibahas”, BoP tetap berada di ranah wacana, bukan realitas.
Lebih luas lagi, kegagalan BoP jika itu terjadi bukan sekadar kegagalan Trump atau satu inisiatif. Ia mencerminkan krisis pendekatan global terhadap Palestina: kecenderungan mengganti keadilan dengan stabilitas, politik dengan manajemen, dan hak dengan bantuan. Gaza menjadi cermin yang tidak nyaman bagi tatanan internasional yang lebih menyukai ketertiban semu ketimbang perubahan substantif.
Pada akhirnya, dari Gaza, Board of Peace tampak kurang sebagai solusi dan lebih sebagai distraksi. Ia mungkin efektif sebagai narasi politik global yang memberi kesan tindakan, visi, dan kepemimpinan. Namun bagi warga yang hidup di antara puing-puing, narasi semacam itu terasa kosong. Perdamaian tidak diukur dari nama dewan atau jumlah pertemuan, tetapi dari perubahan kecil yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
Perdamaian bagi rakyat Palestina tidak dimulai di ruang konferensi, tetapi di perbatasan yang dibuka, listrik yang menyala, dan rasa aman yang nyata. Tanpa itu, Board of Peace akan menjadi simbol lain dari politik global yang sibuk mengelola citra, sementara Gaza terus hidup dalam keadaan darurat yang dinormalisasi.
Dalam bahasa yang paling lugas, BoP bukan jawaban atas penderitaan Gaza. Ia adalah cermin dari keterbatasan imajinasi politik internasional itu sendiri. Dan selama imajinasi itu tidak berubah, perdamaian akan tetap menjadi kosa kata besar dengan dampak yang kecil.
