Kota Makmur, Namun Warganya Menderita: IMC Mengecam Kepemimpinan Robinsar – Fajar

CILEGON – PUSAT BERITA, Memasuki hari ke-100 pemerintahan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) mengadakan aksi untuk refleksi dan penilaian kinerja di depan Kantor Wali Kota Cilegon pada Rabu, 11 Juni 2025.

Dalam aksi yang bertajuk “Kota Kaya, Pemerintah Bersantai, Masyarakat Menderita,” IMC menyampaikan kritik tajam terhadap stagnasinya kebijakan dan kurangnya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sejak pasangan Robinsar–Fajar menjabat.

Ketua Umum IMC, Ahmad Maki, menyatakan bahwa Cilegon, yang dikenal sebagai kota industri dengan potensi ekonomi yang besar, belum menunjukkan perbaikan di sektor pelayanan publik yang mendasar.

“Pemerintah tampak betah berada di posisi kekuasaan, tetapi melupakan kewajiban untuk bersama rakyat,” kata Maki dengan tegas.

Dalam orasinya, ia menyoroti beberapa masalah struktural yang hingga kini belum ditangani dengan serius. Mulai dari ketidakmerataan fasilitas pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, hingga kondisi infrastruktur publik yang buruk di berbagai daerah.

“Kota ini kaya, tetapi kekayaan itu tidak berujung pada kesejahteraan. Pendidikan masih berkualitas rendah, pemuda kehilangan arah karena kurangnya kebijakan terkait lapangan kerja, dan layanan kesehatan tampak dibiarkan seadanya. Sementara itu, daerah kumuh tetap tidak terurus, dan warga kesulitan mengakses informasi publik yang seharusnya mereka dapat,” ungkap Ahmad Maki.

IMC berpendapat, dalam seratus hari awal pemerintahan Robinsar–Fajar, belum tampak inovasi yang berarti. Justru, kepemimpinan ini dinilai pasif dan mengabaikan kebutuhan mendesak untuk perbaikan di berbagai bidang.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, IMC mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah kota:

1. Penyebaran sarana dan prasarana pendidikan yang merata di seluruh wilayah Kota Cilegon.

2. Kebijakan yang jelas dan terukur untuk menurunkan angka pengangguran.

3. Pembangunan infrastruktur publik yang merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Penanganan serius terhadap daerah kumuh sebagai bentuk penghormatan atas hak untuk tempat tinggal yang layak.

5. Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat.

6. Implementasi keterbukaan informasi publik demi menjamin hak partisipasi warga dan transparansi pemerintahan.

Ahmad Maki mengakhiri pernyataannya dengan peringatan tegas kepada para pemimpin daerah. “Cukup sudah bersantai. Jika tidak mampu bekerja untuk rakyat, lebih baik mundur. Kota ini tidak memerlukan pemimpin yang sekadar berjanji, tetapi yang benar-benar menjalankan tugasnya,” kata Maki dengan tegas.

Aksi ini menandai awal dari rangkaian pengawasan kebijakan oleh IMC selama lima tahun mendatang. Mereka menegaskan bahwa ketidakaktifan warga bukan berarti tidak peduli, melainkan sedang menunggu siapa yang berani benar-benar berpihak.