Oleh Abdul Hakim | Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang
Ketika Denny JA menulis esainya, “Pak Harto, Pahlawan Nasional dan Kisah Kacamata Merah Muda”, tentang kemungkinan Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, ia tampaknya tidak sekadar mengusulkan peninjauan sejarah. Ia sedang melakukan sesuatu yang lebih kompleks dan lebih berbahaya secara epistemik: menyusun argumen moral untuk melunakkan ingatan kolektif bangsa terhadap otoritarianisme.
Di balik logika yang tampak psikologis, “rakyat merindukan stabilitas, bukan represi”, terselip operasi simbolik yang mengubah trauma menjadi kerinduan. Dalam kalimat-kalimatnya, Orde Baru tidak lagi tampil sebagai mesin represif, melainkan sebagai masa “ketertiban” yang konon lebih manusiawi daripada hiruk-pikuk demokrasi pasca-1998.
Inilah yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai “illiberal nostalgia”, kerinduan akan masa lalu otoriter yang dibungkus dengan retorika efisiensi, stabilitas, dan ketenangan sosial. Fenomena ini tidak khas Indonesia: ia muncul di Rusia pasca-Putin, di Filipina setelah Marcos, dan di Turki di bawah Erdogan.
Tetapi konteks Indonesia memberinya warna khusus: trauma ekonomi 1998, ketidakpastian politik, dan frustrasi terhadap demokrasi yang dianggap gagal melahirkan keadilan sosial menjadi bahan bakar bagi kebangkitan kembali bayangan Orde Baru dalam ruang publik.
Nostalgia sebagai Politik, Bukan Psikologi
Denny JA mungkin menganggap dirinya sedang melakukan pembacaan psikologis terhadap bangsa, sebuah upaya memahami “emosi sosial” yang membuat publik rindu pada figur Soeharto. Namun, dari perspektif political science, yang ia lakukan justru mengaburkan garis antara diagnosis dan legitimasi. Dalam analisis ilmiah, nostalgia tidak pernah netral: ia adalah bentuk ‘political affect’, sebuah emosi yang diorganisasi oleh kekuasaan untuk mengatur ingatan kolektif.
Maurice Halbwachs, dalam teorinya tentang ‘collective memory’, menegaskan bahwa ingatan sosial bukanlah arsip masa lalu, melainkan hasil konstruksi masa kini. Ketika masyarakat “mengingat” Soeharto sebagai simbol ketertiban, yang mereka lakukan bukanlah mengenang sejarah, melainkan menulis ulangnya sesuai kebutuhan psikologis zaman ini, zaman yang diliputi rasa lelah terhadap demokrasi tanpa arah.
Dalam konteks itu, nostalgia menjadi proyek politik: ia berfungsi sebagai ‘legitimizing myth’ bagi mereka yang ingin menghidupkan kembali logika paternalistik kekuasaan.
Kita perlu berhati-hati terhadap argumen seperti milik Denny JA yang membingkai nostalgia itu sebagai sesuatu yang “alamiah.” Ia menulis seolah masyarakat yang merindukan Soeharto hanyalah korban perubahan yang terlalu cepat, seperti anak-anak yang kehilangan sosok ayah yang tegas.
Sebaliknya, narasi semacam ini menyembunyikan dimensi struktural dari kerinduan itu: kegagalan negara demokratis dalam mendistribusikan kesejahteraan, dan korupsi politik yang mengikis legitimasi sistem. Nostalgia, dalam hal ini, bukan sekadar emosi, melainkan akibat langsung dari kegagalan institusional.
Otoritarianisme yang Tak Pernah Mati
Juan Linz, dalam analisis klasiknya tentang rezim otoriter, menulis bahwa otoritarianisme tidak selalu mati bersama pemimpinnya. Ia hidup dalam bentuk ‘authoritarian residues’, sisa-sisa institusional, budaya, dan afektif yang terus membentuk imajinasi politik generasi berikutnya. Dalam kasus Indonesia, residu itu berwujud dalam dua hal: pertama, keyakinan bahwa stabilitas lebih penting daripada kebebasan; kedua, penerimaan pasif terhadap kekuasaan yang paternalistik.
Ketika Denny JA menulis tentang “efektivitas” kepemimpinan Soeharto dibandingkan dengan “kebebasan tanpa arah” pasca-Reformasi, ia sebenarnya sedang mereproduksi apa yang Linz sebut sebagai ‘authoritarian temptation’: godaan untuk percaya bahwa demokrasi terlalu berisik dan tidak efisien. Tetapi demokrasi memang tidak efisien, karena ia dirancang bukan untuk menertibkan rakyat, melainkan untuk menahan kekuasaan.
Argumen yang mengagungkan ketertiban di atas kebebasan adalah argumen klasik yang menghantui semua negara pasca-otoriter. Ia menolak kekacauan sebagai bagian dari proses pendewasaan politik. Dalam logika seperti itu, demokrasi tidak pernah dianggap sebagai proses belajar kolektif yang penuh kegagalan, melainkan sekadar “masa transisi” yang harus segera diakhiri dengan “pemimpin kuat.”
Ironinya, justru dari logika inilah otoritarianisme baru sering lahir. Ia tidak datang melalui kudeta atau represi militer seperti masa lalu, melainkan melalui ‘popular consent:’ kerelaan rakyat menyerahkan kebebasannya demi janji stabilitas. Ketika nostalgia diproduksi secara sistematis, melalui media, budaya populer, dan narasi moral seperti yang disusun Denny JA, maka demokrasi perlahan kehilangan daya afektifnya sendiri.
Ingatan dan Sejarah yang Diperdagangkan
Dalam, The Politics of Memory, Henry Rousso menyebut fenomena semacam ini sebagai “pasar sejarah”, tempat di mana ingatan kolektif dijadikan komoditas politik. Dalam pasar itu, Soeharto tidak lagi dilihat sebagai pelaku represi, melainkan sebagai merek: simbol “stabilitas,” “disiplin,” dan “harga murah.” Yang diperdagangkan bukanlah fakta, melainkan rasa aman.
Di sinilah problem mendasar dari narasi Denny JA: ia memperlakukan sejarah sebagai ruang terapi, bukan sebagai ruang pertanggungjawaban. Ia mengubah tragedi politik menjadi nostalgia estetis, seolah kita boleh merindukan sang penindas karena setidaknya ia membuat hidup terasa lebih teratur. Dalam logika seperti ini, represi menjadi produk sampingan dari kemajuan; pelanggaran HAM menjadi “biaya sosial” yang tak terhindarkan.
Sebagai seoran pemikir politik, saya melihat ini bukan sekadar persoalan moralitas sejarah, tetapi persoalan epistemologi demokrasi. Sebab, begitu masyarakat membiasakan diri memaafkan kekuasaan yang menindas atas nama efektivitas, maka seluruh fondasi akal publik runtuh. Kita berhenti menuntut akuntabilitas, dan mulai menilai pemimpin dari kemampuannya “menertibkan,” bukan “mempertanggungjawabkan.”
Krisis Legitimasi dan Kelelahan Kewargaan
Namun, untuk adil terhadap Denny JA, kita harus mengakui konteks yang melahirkan argumennya: kelelahan terhadap demokrasi yang tidak menyejahterakan. Dua dekade pasca-Reformasi, rakyat Indonesia masih hidup dalam jurang ketimpangan, korupsi, dan politik uang. Demokrasi prosedural tanpa keadilan sosial melahirkan sinisme; dan sinisme itu mencari bentuk pelarian dalam memori masa lalu yang tampak lebih tertib.
Inilah yang disebut Pippa Norris sebagai ‘democratic fatigue’, kelelahan kolektif terhadap demokrasi yang gagal memenuhi janji-janji normatifnya. Tetapi solusi terhadap kelelahan itu bukanlah kembali pada figur paternalistik, melainkan memperbaiki infrastruktur politik: memperkuat partai, menegakkan hukum, dan menghidupkan etika kewargaan. Mengubah Soeharto menjadi pahlawan bukan hanya langkah mundur moral, tetapi juga kegagalan konseptual dalam memahami sumber krisis demokrasi kita sendiri.
Setiap generasi memiliki godaannya sendiri. Generasi 1960-an terpesona oleh revolusi; generasi 1980-an oleh pembangunan; dan generasi pasca-1998 oleh kebebasan. Kini, sebagian masyarakat tergoda oleh nostalgia, kerinduan akan masa ketika segalanya tampak lebih sederhana. Tetapi sejarah politik tidak pernah sederhana.
Romantisasi terhadap Soeharto adalah bentuk dari apa yang disebut Svetlana Boym sebagai ‘restorative nostalgia’, keinginan untuk mengembalikan masa lalu yang ideal melalui tindakan politik masa kini.
Bahayanya terletak pada klaim moralnya: bahwa masa lalu itu bukan hanya harus diingat, tetapi juga dipulihkan. Dari situlah muncul tuntutan seperti “angkat Soeharto jadi pahlawan nasional”, sebuah langkah simbolik untuk menghapus garis demarkasi antara korban dan pelaku, antara penindasan dan ketertiban.
Dalam kacamata ilmuwan politik, tindakan itu bukan sekadar salah tafsir sejarah, melainkan ancaman terhadap ‘political accountability’. Ia mengaburkan tanggung jawab negara atas kekerasan masa lalu, dan menormalisasi kekuasaan yang tidak transparan.
Denny JA mungkin benar bahwa rakyat lelah dengan demokrasi yang bising. Tetapi kebisingan adalah tanda kehidupan. Rezim otoriter memang sunyi, karena yang berbicara hanyalah penguasa. Dalam kebisingan demokrasi, kita dipaksa mendengar suara yang tidak kita sukai; dan dari situlah lahir kesadaran politik yang dewasa.
Maka, tugas kita bukan meredam kegaduhan itu dengan figur lama, melainkan belajar hidup di dalamnya. Demokrasi bukanlah sistem yang menjanjikan ketertiban, melainkan proses yang menjamin martabat manusia. Dan selama martabat itu masih bisa diperjuangkan, maka tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk menunduk di bawah bayang-bayang Soeharto, betapapun kuatnya nostalgia yang berusaha menipu kita dengan kacamata merah muda.
