Oleh Topan Bagaskara | Ketua Umum PC SEMMI Tangerang dan Inisiator Sua.ra Logika
Kepemimpinan Prabowo Subianto masuk ke dalam situasi rezim teror —situasi ini ditandai dengan kasus-kasus upaya pembungkaman suara kritis. Dengan latar belakang militer Prabowo membawa pola disiplin, hirarki, dan kontrol ketat dalam pengambilan keputusan —sebagai campuran pendekatan militeristik dengan politik sipil.
Fokus pada stabilitas seringkali diartikan sebagai upaya membatasi ruang gerak oposisi atau kritik. Tentu, Prabowo berupaya menghadang segala perbedaan yang dimungkinkan akan menghalangi langkah proyek-proyek strategis.
Ini ironis memang, Indonesia seperti kembali di bawah pemimpin yang dalam analisis politik memiliki tingkat kewaspadaan yang ekstrem, ketakutan yang tidak logis terhadap ancaman atau dalam konteks politik sering disebut paranoid.
Gaya kepemimpinan ini seringkali merusak karena didorong oleh egoisme, ketakutan, dan rasa tidak aman yang mendalam. Di mana pada realitasnya, kritikan dianggap sebagai ancaman keamanan —banyak intelektual dan aktivis yang dibungkam karena berbeda pendapat; seperti diadili, dibunuh bahkan terakhir penyiraman air keras. Sebuah contoh bagaimana rezim Prabowo menindak mereka yang dianggap sebagai antek-antek asing.
Laporan dari lembaga seperti Imparsial (2025-2026) menunjukkan adanya gejala pelemahan demokrasi, terutama melalui retorika yang menertibkan pandangan kritis dan penggunaan data intelijen untuk mengawasi pihak-pihak yang dinilai mengganggu pemerintahan.
Lebih dari itu, kecenderungan Prabowo berwatak paranoid, yakni dengan kebiasaannya menggunakan militer dan badan intelijen strategis (Bais) untuk memata-matai dan mengendalikan situasi politik.
Seperti instruksi Siaga 1 oleh Panglima TNI pada awal 2026, sebagai tindakan yang berpotensi inkonstitusional dan mengancam supremasi sipil. Hal tersebut menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap menyempitnya ruang sipil (civic space) dan kembalinya pola-pola otoriter dalam penanganan kritik oleh pemerintah.
Keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menjadi petani pada program Food Estate. Selain itu, senantiasanya Polri dalam proyek penanaman jagung skala besar (target hingga 1,75 juta hektar di 2025-2026). Tentu, saya tidak ingin diam melihat keanehan ini dalam perspektif supremasi nilai sipil.
Saya melihat kegiatan menanam jagung dan mengurus logistik MBG sudah menjauhi dari tugas pokok TNI-Polri, yaitu penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Apalagi, dominasi TNI-Polri dalam proyek-proyek tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan dan transparansi pengelolaan anggaran.
—namun jika saya menarik diri untuk melihat secara objektif, saya berada pada kondisi ketidakmampuan melihat apa yang sedang dialami oleh Prabowo, sehingga secara acak-acakan mengubah pakaian demokrasi menjadi jubah totalitarian terhadap tubuh negara ini. Menciptakan kekhawatiran yang cukup besar mengenai arah demokrasi Indonesia saat ini.
Prabowo dan Sentuhan Otoriter
Pada awal 2026, Prabowo sempat menyebutkan bahwa Indonesia mungkin memerlukan sentuhan otoriter untuk memberantas korupsi, yang memicu kekhawatiran aktivis akan kembalinya pola gaya Soeharto. Meskipun Prabowo membantah dirinya otoriter dan mengklaim sering mengamati podcast yang mengkritiknya sebagai koreksi, pola pemerintahannya dinilai secara perlahan memodifikasi sistem demokrasi menuju penguatan kontrol negara.
Taktik penanganan oposisi atau kelompok yang tidak sejalan cenderung menggunakan pola lama, seperti pelabelan terhadap pengkritik dan tindak tegas terhadap demonstrasi yang dianggap anarkis (meskipun saya menilai kegagalan politikus mendefinisikan apa itu anarkis) yang memicu tudingan kemiripan dengan pola otoriter.
Narasi yang dibangun sering kali mengedepankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi di atas kebebasan sipil. Ini adalah karakteristik pola totalitarian halus, di mana kontrol dilakukan bukan dengan kekerasan terbuka, tapi melalui sistem yang dibuat tidak berdaya untuk melawan.
Selain dari pada itu, Saya melihat adanya pola memodifikasi aturan (seperti melalui revisi UU atau putusan lembaga hukum) dipandang sebagai upaya memperkuat eksekutif, yang secara perlahan bisa mengikis sistem checks and balances. —fenomena modifikasi sistem ini yang sering kali dikaitkan dengan strategi kooptasi politik untuk menciptakan stabilitas yang absolut.
Dengan merangkul hampir seluruh partai politik ke dalam pemerintahan, ruang bagi oposisi formal di parlemen menjadi sangat sempit. Ini mirip dengan konsep massa mengambang atau penyederhanaan suara di era Orde Baru, di mana kritik diredam melalui kesepakatan elit; ketum parpol dan olirgarki.
Prabowo memang tampak sedang membangun fondasi kekuasaan yang sangat solid, namun pertanyaannya adalah apakah sistem ini akan menyisakan ruang bagi suara kritis masyarakat sipil kedepannya.
Prabowo dalam Arus Paranoid Stalin
Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung kewaspadaan terhadap kebangkitan ideologi komunisme di Indonesia. Kritikus sering menghubungkan retorika bahaya laten ini dengan gaya paranoid para pemimpin era Perang Dingin seperti Joseph Stalin, yang dikenal sangat curiga terhadap penyusupan ideologi asing atau musuh dalam selimut.
Joseph Stalin kurang percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Ia menganggap orang-orang yang berpendidikan dan terlatih lebih baik sebagai ancaman bagi posisinya, bukan sebagai aset yang justru dapat membuatnya terlihat lebih baik. Stalin juga memberikan pelabelan terhadap pengkritik dengan antek-antek nazi —serupa dengan Prabowo.
Stalin juga punya kebiasaan menempatkan orang-orang yang tidak kompeten untuk memimpin proyek-proyek penting seperti Rencana Lima Tahun Pertama yang menewaskan jutaan orang.
Sikap Paranoid Stalin ini dipicu oleh isolasi diplomatik Uni Soviet dan ketakutan akan penyusupan agen asing serta pembangkang politik. Sementara itu, kecenderungan paranoid Prabowo ialah pada saat Prabowo secara terbuka mengakui adanya pengamat atau pihak tertentu yang tidak menyukai pemerintah dan menyatakan telah memiliki data intelijen mengenai pihak-pihak tersebut.
Dalam literatur sejarah, Stalin dikenal luas sebagai pemimpin yang sangat paranoid. Ia merasa terancam oleh orang-orang terdekatnya dan melakukan pembersihan besar-besaran (Great Purge) untuk menghilangkan siapapun yang dianggap berpotensi melakukan kudeta.
Baik Stalin dan Prabowo, keduanya memiliki sifat yang dinilai sebagian masyarakat sebagai pemimpin paranoid —meskipun kerap menyelundupkan proyek bernuansa sosialis. Dalam kepemimpinannya, Prabowo dinilai ingin mengendalikan segala instrumen. Bahkan sampai ke titik pikiran warga negaranya. Mengerikan.
Oleh karenanya, Saya meyakini bahwa penyakit mental mungkin juga berperan halus dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin. Beberapa orang berpendapat bahwa kekejaman dan kecurigaan seorang pemimpin, tidak lebih dari sebuah ketakutannya terhadap lawan politiknya –-sebagian besar dapat disebabkan oleh aterosklerosis arteri serebral.
Jika sudah sampai kesituasi ini, sebuah negara pada kenyataannya, sedang dijalankan oleh seorang pemimpin yang sakit. Saya berharap Prabowo masih jauh dari hal-ihwal keparanoid-an, meskipun langkahnya telah mendekati.
Barangkali saya mendiferensiasi supaya lebih sederhana, antara paranoid Stalin yang berujung pada kekerasan sistematis dan pembersihan fisik skala besar di Uni Soviet, sedangkan label paranoid pada Prabowo lebih merujuk pada retorika politik dan kewaspadaan tinggi dalam menjaga narasi pertahanan serta stabilitas nasional.
