Lima Kecam Keras Pernyataan Presiden: Rakyat Tidak Butuh Mukjizat, Tapi Tanggung Jawab Negara

- Penulis

Kamis, 18 Desember 2025 - 01:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lumbung Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) mengecam keras pernyataan Presiden Republik Indonesia

Lumbung Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) mengecam keras pernyataan Presiden Republik Indonesia

ACEH, PUSAT-BERITA, Lumbung Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) mengecam keras pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyebut “saya tidak punya tongkat Nabi Musa”. Pernyataan ini bukan hanya keliru secara narasi, tetapi melukai nalar publik di tengah penderitaan rakyat yang masih berkepanjangan.

Saat rakyat berhadapan dengan bencana, kemiskinan, kelaparan, dan krisis pelayanan dasar, Presiden justru menyampaikan pernyataan simbolik yang terkesan cuci tangan dan melempar tanggung jawab. Negara memang bukan Tuhan, tetapi Presiden adalah pemegang mandat tertinggi kekuasaan negara. Alasan tidak memiliki “tongkat mukjizat” tidak dapat dijadikan pembenaran atas kegagalan kebijakan dan lemahnya kehadiran negara.

LIMA menegaskan: rakyat tidak pernah menuntut keajaiban, rakyat hanya menuntut keadilan, keberpihakan, dan kerja nyata. Ketika negara abai, pernyataan semacam ini hanya mempertebal jarak antara kekuasaan dan penderitaan rakyat.

Baca Juga :  Komnas HAM Aceh Desak Prabowo Status Bencana Nasional

Lebih ironis, narasi ini muncul dari seorang Presiden yang memegang kendali penuh atas instrumen negara. Jika kebijakan tidak mampu menjawab krisis, maka yang harus dikoreksi adalah arah kekuasaan, bukan keyakinan rakyat.

LIMA menilai pernyataan tersebut mencerminkan krisis empati dan krisis kepemimpinan. Presiden seharusnya berdiri di barisan terdepan menghadapi persoalan rakyat, bukan berlindung di balik metafora.

Atas dasar itu, LIMA menuntut:

  • Presiden berhenti menyampaikan pernyataan yang merendahkan akal sehat publik.
  • Pemerintah bertanggung jawab penuh atas dampak kebijakan yang gagal.
  • Negara hadir secara nyata, bukan retorika kosong.
  • Jika penguasa mulai alergi kritik, maka mahasiswa wajib berdiri sebagai pengingat. Diam adalah pengkhianatan terhadap rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rembug Muda Nahdliyin Soroti Arah Gagasan NU Menjelang Muktamar PBNU 2026
Digitalisasi Parkir Stadion Benteng, SEMMI: Ancam Ekonomi Rakyat
Hafidz Firdaus Serap Aspirasi, Macet dan Banjir Poris Jadi Prioritas
Kebakaran Besar Pabrik Karet di Tanah Tinggi Kota Tangerang
‎Konfercab II GAMKI Kota Tangerang Pilih Gesuri Mesias sebagai Ketua Umum
Lintas Relawan Pondok Aren Gelar Kolaborasi Kesiagaan Bencana
Erry Indriani: Kecemasan Fresh Graduate Bukan Karena Lemah Mental
Poros Baru Tangerang: Hentikan MBG, Tolak Geothermal, Kritik Aktivis Karbitan
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 17:30 WIB

Rembug Muda Nahdliyin Soroti Arah Gagasan NU Menjelang Muktamar PBNU 2026

Senin, 22 Juni 2026 - 13:37 WIB

Digitalisasi Parkir Stadion Benteng, SEMMI: Ancam Ekonomi Rakyat

Senin, 22 Juni 2026 - 01:05 WIB

Hafidz Firdaus Serap Aspirasi, Macet dan Banjir Poris Jadi Prioritas

Senin, 22 Juni 2026 - 00:45 WIB

Kebakaran Besar Pabrik Karet di Tanah Tinggi Kota Tangerang

Sabtu, 20 Juni 2026 - 22:05 WIB

Lintas Relawan Pondok Aren Gelar Kolaborasi Kesiagaan Bencana

Berita Terbaru

Abdul Hakim, Direktur Center for Resistance and Liberation Studies STISNU Nusantara Kota Tangerang (foto/istimewa)

Opini

Budaya, Identitas, dan Aktivasi Ruang di Indarung

Senin, 22 Jun 2026 - 13:51 WIB