Lima Kecam Keras Pernyataan Presiden: Rakyat Tidak Butuh Mukjizat, Tapi Tanggung Jawab Negara

- Penulis

Kamis, 18 Desember 2025 - 01:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lumbung Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) mengecam keras pernyataan Presiden Republik Indonesia

Lumbung Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) mengecam keras pernyataan Presiden Republik Indonesia

ACEH, PUSAT-BERITA, Lumbung Informasi Mahasiswa Matangkuli (LIMA) mengecam keras pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyebut “saya tidak punya tongkat Nabi Musa”. Pernyataan ini bukan hanya keliru secara narasi, tetapi melukai nalar publik di tengah penderitaan rakyat yang masih berkepanjangan.

Saat rakyat berhadapan dengan bencana, kemiskinan, kelaparan, dan krisis pelayanan dasar, Presiden justru menyampaikan pernyataan simbolik yang terkesan cuci tangan dan melempar tanggung jawab. Negara memang bukan Tuhan, tetapi Presiden adalah pemegang mandat tertinggi kekuasaan negara. Alasan tidak memiliki “tongkat mukjizat” tidak dapat dijadikan pembenaran atas kegagalan kebijakan dan lemahnya kehadiran negara.

LIMA menegaskan: rakyat tidak pernah menuntut keajaiban, rakyat hanya menuntut keadilan, keberpihakan, dan kerja nyata. Ketika negara abai, pernyataan semacam ini hanya mempertebal jarak antara kekuasaan dan penderitaan rakyat.

Baca Juga :  Menembus Batas, Menyemai Harapan: Arin dan Cerita di Rumah Belajar

Lebih ironis, narasi ini muncul dari seorang Presiden yang memegang kendali penuh atas instrumen negara. Jika kebijakan tidak mampu menjawab krisis, maka yang harus dikoreksi adalah arah kekuasaan, bukan keyakinan rakyat.

LIMA menilai pernyataan tersebut mencerminkan krisis empati dan krisis kepemimpinan. Presiden seharusnya berdiri di barisan terdepan menghadapi persoalan rakyat, bukan berlindung di balik metafora.

Atas dasar itu, LIMA menuntut:

  • Presiden berhenti menyampaikan pernyataan yang merendahkan akal sehat publik.
  • Pemerintah bertanggung jawab penuh atas dampak kebijakan yang gagal.
  • Negara hadir secara nyata, bukan retorika kosong.
  • Jika penguasa mulai alergi kritik, maka mahasiswa wajib berdiri sebagai pengingat. Diam adalah pengkhianatan terhadap rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Apresiasi Kesadaran Jamaah, Dinkes Kab. Bogor Intensifkan Pembinaan Kesehatan Haji
Dinkes Kab. Bogor Raih Predikat Pemilik Fasilitas Kesehatan Terluas di Jawa Barat
Dinkes Kab. Bogor Gelar Skrining TBC dan Radiologi Gratis bagi Warga Cicangkal
Sinergi Dinkes Kab. Bogor dan Summarecon Pulihkan Penglihatan Ratusan Warga
Pemberlakuan Kebijakan WFH, Volume Pengguna Commuter Line Alami Penurunan 9 Persen
Bupati Bogor: Fasilitas RSUD Leuwiliang Setara di Pusat
Bupati Bogor Beri Apresiasi Atas Capaian RSUD R Moh Noh Nur
Aliansi Ormas Islam Tegaskan Pelaporan Kepada Ketiga Tokoh Tidak Ada Unsur Politisasi
Berita ini 34 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:10 WIB

Apresiasi Kesadaran Jamaah, Dinkes Kab. Bogor Intensifkan Pembinaan Kesehatan Haji

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:06 WIB

Dinkes Kab. Bogor Raih Predikat Pemilik Fasilitas Kesehatan Terluas di Jawa Barat

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:00 WIB

Dinkes Kab. Bogor Gelar Skrining TBC dan Radiologi Gratis bagi Warga Cicangkal

Jumat, 8 Mei 2026 - 17:54 WIB

Sinergi Dinkes Kab. Bogor dan Summarecon Pulihkan Penglihatan Ratusan Warga

Jumat, 8 Mei 2026 - 12:54 WIB

Bupati Bogor: Fasilitas RSUD Leuwiliang Setara di Pusat

Berita Terbaru