Film dokumenter “Pesta Babi: Koloanialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Laksono dan Cypri adalah film yang akhir-akhir ini sedang viral dan sedang di perbincangkan oleh para aktivis, terlebih aktivis lingkungan.
Film yang mengangkat kondisi kehidupan masyarakat adat Papua Selatan, yang dimana sedang menghadapi tekanan akibat ekspansi proyek strategis nasional (PSN).
Film ini sendiri adalah film yang menampilkan kehidupan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven dan Mappi. Judul Pesta Babi sendiri diangkat dari tradisi budaya masyarakat Papua. Dalam adat kehidupan, hewan babi memiliki nilai yang sangat penting baik secara social, ekonomi maupun spiritual.
Dalam sepanjang film, kita sebagai penonton akan diperlihatkan dampak dari PSN terhadap lingkungan dan kehidupan local. Proyek yang hari ini sedang gencar-gencarnya di lakukan oleh Pemerintah Pusat, dengan alibi untuk energy keterbarukan. Tanpa disadari bahwa terdapat ancaman terhadap sumber pangan tradisional, hingga kekhawatiran masyarakat atas masa depan anak bangsa.
Film ini, hanya segelintir cerita yang menyoroti konflik antara kepentingan pembangunan nasional dan hak-hak dari masyarakat adat yang merasa ruang hidupnya semakin terdesak.
Fakta Dalam Film: Krisis Identitas Negara
Film yang disutradai oleh Dandy Laksono dan antropolog Cypri Paju Dale ini menunjukkan bagaimana Negara dengan tidak sadarnya dengan ketidakmampuan untuk melindungi masyarakatnya. Kenapa saya berani katakana itu? Proyek Strategi Nasional yang digaungkan oleh Pemerintah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat lokal.
Pembukaan lahan dalam skala jutaan hektar bukan hanya terjadi di Papua Selatan. PSN yang digaungkan untuk ketahanan pangan (food estate) terjadi juga seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, apakah berdampak positif bagi Indonesia terlebih khusus masyarakat sekitar? Tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah konflik kepentingan.
Selain itu, dampak yang menimbulkan konflik Agraria sering terjadi. Dimana PSN ini adalah pemicu utama sengketa lahan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatatkan bahwa ratusan letupan konflik agrarian terjadi. Dimana melibatkan sekitar 1 juta hektar lahan dan berdampak pada lebih dari 100 ribu keluarga.
Kriminalisasi dan kekerasan semakin tinggi, dimana data sepanjang akhir 2025 hingga april 2026 dilaporkan terjadi ratusan kasus penganiyaan dan penangkapan terhadap petani serta masyarakat adat yang sedang memperjuangkan tanah mereka. Sehingga mata pencaharian dari masyarakat Lokal akhirnya kehilangan akses untuk ruang hidup.
Dampak terhadap lingkungan pun terjadi, dimana berimbas pada rusaknya hutan lindung dan lahan gambut. Sehingga dapat memicu pelepasan emisi karbon dalam skala besar.
Dampak lainnya yaitu menimbulkan pada bencana ekologis, dimana hilangnya vegetasi alami yang dapat menimbulkan resiko banjir, erosi dan pencemaran air di wilayah sekitar proyek.
Dampak nyata ini pun hingga saat ini tidak dapat dijawabkan oleh Negara. Malahan menyakiti rakyatnya dengan kata maupun janji-janji mereka. Buktinya hingga hari ini adalah bencana di Sumatera yang belum juga diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Terus Pemerintah fungsinya apa? Hingga hari ini Negara tidak tahu akan seperti apa. Identitas sebagai Bangsa yang besar dengan kekayaan pun hilang.
Film Pesta Babi vs Negara: Kacamata Psikologi Sosial
Hadirnya Film Pesta Babi ini dan Kondisi Negara hari ini dapat dikatakan sebagai bentuk krisis identitas social. Apabila kita menggunakan teori krisis identitas negara yang dikembangkan oleh Henri Tajfel. Dimana teori ini menjelaskan bahwa identitas seseorang dibentuk melalui keanggotaannya dalam kelompok social tertentu, termasuk identitas kebangsaan.
“Ketika suatu bangsa mengalami penjajahan panjang, maka terbentuk konstruksi psikologis kolektif yang sering kali membuat masyarakat merasa lebih rendah disbanding kelompok luat yang dianggap lebih maju atau superior”
Ungkapan tersebut menjadi refleksi kita bersama, bahwa memang hari ini Negara sebagai penjajah bagi bangsanya sendiri. Selain itu, kalimat tersebut membuat kita bangga dengan sistem yang dibawa oleh bangsa luar. Buktinya? Para pejabat banyak membandingkan Negara maju dengan Indonesia sendiri tanpa melihat dampak kepada masyarakatnya, padahal nyatanya itu sebagai bentuk pembenaran semata.
