‎Pilkada Dipilih DPRD, Pengamat: DPRD Tak Wakili Daulat Rakyat

- Penulis

Selasa, 30 Desember 2025 - 21:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing (Foto/istimewa).

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing (Foto/istimewa).

‎JAKARTA, PUSATBERITA – Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan ramai.

‎Emrus mengatakan bahwa tidak sependapat dengan usulan tersebut, sehingga menurutnya sistem pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah harus tetap dipertahankan.

‎”Pilkada harus tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan di negeri ini,” ucap Emrus saat diwawancarai, Selasa (30/12/2025).

‎Bahwa DPRD, Emrus berkata, bukan pemilik kedaulatan rakyat. Sebab baginya, kedaulatan rakyat itu berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.

Baca Juga :  Penemuan Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung

‎”Bukan melalui DPRD. Sebab, DPR RI dan DPRD bukan pemilik kedaulatan (rakyat),” tegas Emrus.

‎Selain itu, Emrus menilai terkait Partai yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD merupakan partai yang tidak menghargai kedaulatan ada di tangan rakyat. Kondisi ini membuka ruang bagi-bagi kursi kepala daerah antar partai di koalisi.

‎Menurutnya, ini menjadi potensi bagi Kepala Daerah nantinya tentu akan manut dengan partai karena telah memperjuangkannya.

‎”Kesejahteraan rakyat di semua bidang kehidupan bukan prioritas bagi seorang Kepala Daerah, sehingga Kepala Daerah menjadi milik partai bukan milik rakyat,” tutup Emrus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahasiswa Unusia Laporkan Mukhtaruddin Ashraff ke MKD
INRA Expo KB PII Tahun 2026 Resmi di Tutup
‎Aliansi Peduli Iran Geruduk Kedubes AS dan Kemenlu RI
‎PWI LS Datangi Polda Metro Jaya Terkait Kasus Zain Bin Smith
Bupati Pekalongan Terjerat OTT KPK di Semarang
PB PII Gelar Aksi Respon Kasus Represifitas Polri Terhadap Pelajar
Kemhan Siapkan 4000 ASN Jadi Komcad Mulai April 2026
PB PII Kolaborasi Bersama Laznas Bakrie Amanah: Salurkan 50 Paket Santunan untuk Yatim di Asrama Yatim Mandiri Jakarta
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 19:39 WIB

Mahasiswa Unusia Laporkan Mukhtaruddin Ashraff ke MKD

Sabtu, 7 Maret 2026 - 03:38 WIB

‎Aliansi Peduli Iran Geruduk Kedubes AS dan Kemenlu RI

Selasa, 3 Maret 2026 - 17:52 WIB

‎PWI LS Datangi Polda Metro Jaya Terkait Kasus Zain Bin Smith

Selasa, 3 Maret 2026 - 15:02 WIB

Bupati Pekalongan Terjerat OTT KPK di Semarang

Selasa, 3 Maret 2026 - 04:35 WIB

PB PII Gelar Aksi Respon Kasus Represifitas Polri Terhadap Pelajar

Berita Terbaru

Pakar ekonomi, Ferry Latuhihin terang-terangan membantah narasi pemerintah yang mengklaim MBG sebagai investasi (foto: istimewa).

Pilihan Redaksi

‎Kritik Program MBG Bakar Duit, Krisis 1998 Mengintai

Selasa, 10 Mar 2026 - 17:08 WIB

Anggota DPR RI, Mukhtaruddin Ashraff Abu (Foto: Istimewa)

Nasional

Mahasiswa Unusia Laporkan Mukhtaruddin Ashraff ke MKD

Senin, 9 Mar 2026 - 19:39 WIB