PB SEMMI Dorong Pemerintah dan DPR RI Bahas Serius Perlindungan WNI di Venezuela

- Penulis

Selasa, 6 Januari 2026 - 10:51 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PB SEMMI Perlindungan WNI
Muhammad Senanatha, selaku Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI (Dok. Ist)

JAKARTA, PUSAT BERITA — Menyikapi beredarnya kabar terkait insiden penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat yang memicu ketegangan geopolitik, Muhammad Senanatha, selaku Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI, mendorong Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI untuk segera melakukan pembahasan serius dan terukur terkait perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela.

Muhammad Senanatha menegaskan bahwa eskalasi politik dan keamanan di suatu negara, terlebih yang melibatkan kekuatan global seperti Amerika Serikat, berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap keselamatan warga sipil asing, termasuk WNI. Oleh karena itu, negara wajib hadir secara aktif untuk memastikan aspek perlindungan, kepastian hukum, serta jalur evakuasi bila diperlukan.

PB SEMMI menilai pembahasan lintas kementerian dan lembaga bersama DPR RI harus segera dilakukan secara komprehensif, meliputi pemetaan jumlah dan sebaran WNI di Venezuela, kesiapan perwakilan diplomatik RI, hingga skenario kontinjensi menghadapi kemungkinan memburuknya situasi. Langkah preventif dinilai jauh lebih penting dibandingkan respons reaktif setelah terjadi insiden terhadap WNI.

Baca Juga :  Audit Dana Desa Harus Transparan dan Independen, Ketum PB PII: Jangan Berhenti pada Instruksi Politik

Lebih lanjut, Muhammad Senanatha menekankan pentingnya diplomasi aktif Pemerintah Indonesia guna memperoleh kejelasan informasi dan memastikan komunikasi intensif dengan otoritas setempat serta mitra internasional, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kedaulatan hukum internasional.

“Keselamatan WNI adalah mandat konstitusional. Pemerintah dan DPR RI harus segera duduk bersama, membahas secara serius, dan memastikan tidak ada satu pun WNI yang terabaikan di tengah dinamika politik global,” tutup Muhammad Senanatha.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gibran Minta Mundur ke Prabowo, SEMMI: Cuma Akal-Akalan Dono
Hampir 50 Anggota DPR Teken Usulan HMP terhadap Gibran
Bertemu Prabowo Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri
Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo
Skandal Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit
Menlu Singapura Temui Prabowo di Hambalang
Kader HMI Batusangkar Maju Caketum PB HMI, Alumni Rapatkan Barisan
Massa Aksi Bertahan di Bundaran HI di Tengah Hujan Deras
Berita ini 25 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 00:48 WIB

Gibran Minta Mundur ke Prabowo, SEMMI: Cuma Akal-Akalan Dono

Selasa, 10 November 2026 - 17:13 WIB

Hampir 50 Anggota DPR Teken Usulan HMP terhadap Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 16:02 WIB

Bertemu Prabowo Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri

Rabu, 4 November 2026 - 17:45 WIB

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 13:19 WIB

Skandal Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit

Berita Terbaru

Kapolda Bengkulu Bersujud di Depan Mahasiswa (Foto: Istimewa)

Bengkulu

Momen Kapolda Bengkulu Bersujud Minta Maaf Depan Mahasiswa

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:59 WIB