Organisasi Daerah Se-Jakarta Serukan Mosi Tidak Percaya Polri

JAKARTA, PUSATBERITA — Aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta menyampaikan pernyataan sikap resmi menyikapi sejumlah peristiwa yang melibatkan aparat penegak hukum dalam beberapa waktu terakhir yang dinilai telah mengguncang nurani publik serta berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dalam pernyataan tersebut, aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta menyoroti sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, antara lain:

1. Meninggalnya seorang remaja berusia 14 tahun bernama Arianto Tawakkal di Tual, Maluku, pada 19 Februari 2026, yang diduga terjadi setelah korban dihantam helm taktikal oleh anggota Brimob.
2. Kematian polisi muda Bripda DP yang diduga akibat penganiayaan oleh seniornya di Asrama Polisi kompleks Polda Sulawesi Selatan.
3. Kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.
4. Kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktavandy, siswa SMK Negeri 4 Semarang, oleh seorang anggota polisi pada November 2024 dengan alasan pembubaran tawuran.
5. Proses pidana terhadap dua anggota Brimob terkait kematian Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Aliansi menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas negara hukum. Menurut mereka, tanpa transparansi, akuntabilitas, serta keberanian menindak pelanggaran di internal institusi, kepercayaan masyarakat akan terus menurun.

“Langkah tegas, terbuka, dan berkeadilan adalah keharusan demi memastikan hukum benar-benar berdiri untuk semua warga negara tanpa pengecualian,” demikian pernyataan resmi aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta.

Tuntutan Aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta.

Dalam sikap resminya, Elsandy selaku Ketua Aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta menyampaikan sejumlah tuntutan:

1. Mengecam keras segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan kewenangan, serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum aparat tanpa terkecuali.
2. Mendesak penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap seluruh kasus.
3. Mendorong evaluasi menyeluruh serta reformasi institusi kepolisian.
4. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap institusi Polri hingga ada langkah konkret pembenahan.

Elsandy selaku Ketua Aliansi Organisasi Daerah Se-Jakarta menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus-kasus tersebut serta menyerukan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi proses penegakan hukum di Indonesia.