SEMMI Jakarta Raya Geruduk PT. IMIP, Tuntut Tax Holday PT. ITSS Segera Dibatalkan

- Penulis

Jumat, 10 April 2026 - 13:42 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PW SEMMI Jakarta Raya Gelar Aksi Depan Kantor Pusat PT.IMIP dan Kantor Kemenkeu RI (Foto: Istimewa)

PW SEMMI Jakarta Raya Gelar Aksi Depan Kantor Pusat PT.IMIP dan Kantor Kemenkeu RI (Foto: Istimewa)

JAKARTA, PUSATBERITA – Massa aksi yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT IMIP dan Kementerian Keuangan RI pada Kamis, (9/4/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras terhad ap pemberian fasilitas tax holiday selama 20 tahun kepada PT. ITSS di kawasan PT. IMIP yang dinilai telah mencederai rasa keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam nasional.

SEMMI Jakarta Raya menegaskan bahwa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tersebut merupakan skema legal yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Koordinator Lapangan, M. Rijal Hamzah, dalam orasinya menyampaikan bahwa terdapat ketimpangan durasi yang nyata antara masa libur pajak dengan sisa umur cadangan nikel di lokasi tambang, bahkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan kontribusi pajak perusahaan PMA tersebut.

“Kondisi ini menciptakan ironi yang mendalam, perusahaan menikmati keuntungan maksimal saat mengeruk kekayaan alam Indonesia, namun negara justru kehilangan potensi pendapatan pajak di masa produktif perusahaan tersebut,” tegas Rijal Hamzah.

Baca Juga :  AMPK Desak PN Limboto Segera Eksekusi Putusan MA

Dirinya juga mendesak agar Menteri Keuangan dalam waktu dekat segera menetapkan Pajak Minimum Global PPh Badan sebesar 15% bagi PT. ITSS untuk meminimalisir kerugian negara yang terus berlanjut.

Senada dengan hal tersebut, Jenderal Lapangan Zulkarnaen Rahangmetan menyoroti adanya dugaan praktik kongkalikong dan indikasi korupsi dalam proses penetapan skema insentif pajak yang sangat panjang tersebut.

Menurut Zulkarnaen, minimnya transparansi telah membuka celah bagi para pemburu rente untuk menggadaikan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi atau kelompok politik tertentu.

“Kami mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh dan mengusut dugaan keterlibatan oknum pejabat tinggi yang diduga menjadi ‘beking’ atau mendapatkan hasil korupsi dari operasional PT. ITSS,” pungkasnya dengan tegas.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KMHDI Apresiasi Ketegasan Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden: Desak Tiga Tersangka Segera Ditahan
Tiga Jenderal di Tetapkan Jadi Tersangka Dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Dugaan Presiden Disadap Secara Ilegal, Eks Kapolri Masuk Daftar
Malam Puncak PIKI Awards 2026: 8 Kategori Penerima Awards dan 2 Kategori Khusus
Sikap Cipayung Plus DKI Jakarta: Evaluasi Dua Tahun Rezim Salah Urus!
Mahasabha XIII PHDI Resmi Ditutup, Cantiasa Usung Visi PHDI sebagai Rumah Besar Umat Hindu Nusantara
Indri Damayanthi: Perempuan Bukan Pelengkap Persatuan
Mahasabha XIII PHDI, Wisnu Bawa Tenaya: Pak Dunia Jangan Mau Diadu Domba, Kita Sama-Sama Jenderal
Berita ini 83 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 00:25 WIB

KMHDI Apresiasi Ketegasan Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden: Desak Tiga Tersangka Segera Ditahan

Selasa, 3 November 2026 - 20:31 WIB

Tiga Jenderal di Tetapkan Jadi Tersangka Dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 16:53 WIB

Dugaan Presiden Disadap Secara Ilegal, Eks Kapolri Masuk Daftar

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:30 WIB

Malam Puncak PIKI Awards 2026: 8 Kategori Penerima Awards dan 2 Kategori Khusus

Senin, 12 Oktober 2026 - 12:05 WIB

Sikap Cipayung Plus DKI Jakarta: Evaluasi Dua Tahun Rezim Salah Urus!

Berita Terbaru

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (foto/istimewa)

Pilihan Redaksi

Mantan Presiden Bisa Diperiksa dalam Kasus Penyadapan

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:10 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 4 Nov 2026 - 17:45 WIB

Foto: Yoyok/Humas Kemensetneg

Nasional

Skandal Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit

Rabu, 4 Nov 2026 - 13:19 WIB

Massa dari Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat DPRD DIY, sebagai bentuk protes sekaligus mendesak pemakzulan Gibran, rabu (24/11) siang (Foto/radioelshinta)

Yogyakarta

Desakan Pemakzulan, Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY

Rabu, 4 Nov 2026 - 12:59 WIB