JAKARTA, PUSATBERITA — Kami, Cipayung Plus DKI Jakarta yang terdiri dari PW KAMMI Jakarta Raya, PD KMHDI Jakarta, HMI MPO Jakarta Raya, PW PII Jakarta Raya, PD Hikmabudhi Jakarta, Komda PMKRI Jakarta menyampaikan evaluasi kritis terhadap jalannya pemerintahan dalam momentum dua tahun rezim.
Kami menilai bahwa evaluasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada klaim keberhasilan program dan pembangunan, tetapi harus diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin kesejahteraan rakyat, melindungi kebebasan demokratis, menegakkan hukum secara adil, menjaga lingkungan hidup, serta memenuhi hak dasar masyarakat.
Kami menyoroti persoalan politik akomodasi elite melalui struktur pemerintahan yang gemuk, keterlibatan personel militer dalam institusi sipil, persoalan ketepatan data kemiskinan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga penanganan perkara hukum terhadap peserta aksi Agustus 2025.
Di sisi lain, independensi lembaga peradilan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta belum terpenuhinya hak atas pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis juga harus menjadi agenda serius pemerintah.
Bagi kami, kekuasaan negara harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mempertahankan kepentingan elite. Demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga harus menjamin kebebasan berpendapat, keadilan hukum, kesejahteraan sosial, dan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.
Atas dasar itu, Cipayung Plus DKI Jakarta menyampaikan tujuh tuntutan:
- Pangkas Kursi Wantimpres dan Kabinet Gemuk Akomodasi Politik
- Hentikan Keterlibatan dan Militerisasi Personel di Institusi Sipil!
- Hentikan Kebobrokan Sistemik Data Desil Kemiskinan dan Jamin Stabilitas Harga Pokok!
- Bebaskan Tahanan Politik Aksi Agustus 2025 hingga Hari Ini dan Koreksi Penyalahgunaan Hukum Acara Pidana!
- Stop Jadikan Lembaga Peradilan sebagai Alat Sandera Politik Elite!
- Hentikan Proyek Agraria Ekstraktif dan Tuntut Akuntabilitas Negara atas Kegagalan Penanganan Karhutla!
- Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis tanpa Syarat beserta Jaminan Biaya Hidup Peserta Didik!
Kami juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut melalui kebijakan yang konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kritik masyarakat, sebab kontrol sosial merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat.
Evaluasi pemerintahan bukan sekadar menilai siapa yang berkuasa, tetapi memastikan untuk siapa kekuasaan dijalankan. Kami menolak politik yang mengutamakan kepentingan elite dan menuntut negara hadir untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, demokrasi, serta hak-hak rakyat.
Evaluasi Dua Tahun Rezim Salah Urus! Hidup Mahasiswa! Hidup Pemuda! Hidup Rakyat Indonesia!
