JAKARTA, PUSATBERITA — Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli menduga pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi yang masih membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam wawancara pada Rabu, 16 September 2026, Fathorrahman mengatakan kepemimpinan Prabowo belum sepenuhnya lepas dari pengaruh Joko Widodo, oligarki, dan kelompok yang disebutnya sebagai Parcok.
“Dugaan saya, kepemimpinan Prabowo tidak sepenuhnya di tangannya. Masih ada pengaruh Jokowi, oligarki dan Parcok,” kata Fathorrahman.
Salah satu yang disoroti adalah hubungan Kementerian Keuangan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), terutama terkait rencana setoran Rp120 triliun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Fathorrahman, besarnya dana tersebut membuat kebijakan fiskal beririsan dengan kepentingan bisnis dan keuangan. Persoalan itu juga dikaitkannya dengan pengaruh Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilainya masih kuat sejak pemerintahan Jokowi.
“Dana sebesar itu tentu menjadi daya tarik para mafia bisnis keuangan,” ujarnya.
Persoalan perpajakan pada sekitar 40 perusahaan baja yang disebut memiliki investasi triliunan rupiah turut menjadi sorotan. Fathorrahman mempertanyakan bagaimana perusahaan dengan nilai investasi sebesar itu bisa memiliki persoalan pembayaran pajak. Penertiban kewajiban pajak, menurut dia, berpotensi bersinggungan dengan kepentingan bisnis yang telah terbentuk pada pemerintahan sebelumnya.
“Masuk akal tidak jika ada 40 perusahaan baja dengan investasi triliunan rupiah tidak membayar pajak?” kata dia.
Dari sisi internal pemerintahan, Fathorrahman menilai Purbaya menghadapi persoalan dalam membangun kohesi di lingkungan Kementerian Keuangan sekaligus menjaga hubungan dengan pemerintah daerah. Pemotongan transfer ke daerah dinilai mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dan berpotensi memengaruhi hubungan pusat dengan daerah.
“Akibat pemotongan transfer ke daerah, banyak pemda menjerit karena ruang fiskalnya semakin terbatas. Ini menjadi persoalan lain yang harus dihadapi Purbaya,” ujar Fathorrahman.
Selanjutnya, Fathorrahman menyoroti polemik pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh juga masuk dalam dugaan yang disampaikan Fathorrahman. Sikap Purbaya yang berikukuh tidak membebankan pembayaran proyek tersebut kepada APBN, menurut Fathorrahman, berpotensi menimbulkan ketegangan dengan Cina.
“Kasus kereta cepat Whoosh, di mana Purbaya berikukuh untuk tidak mau bayar, juga membuat Cina marah. Lalu menekan Jokowi agar Purbaya lengser,” kata Fathorrahman.
Dugaan mengenai tekanan Cina terhadap Jokowi tersebut merupakan penilaian Fathorrahman dan belum disertai bukti publik yang ditunjukkan dalam wawancara. Rangkaian persoalan tersebut, menurut Fathorrahman, menempatkan Purbaya di tengah persilangan kepentingan politik dan ekonomi.
“Secara politik, kehadiran Purbaya dapat menjadi batu sandungan bagi para mafia di keuangan, oligarki dan Parcok,” tutup Fathorrahman.
Komentar