Pendanaan Pindar dari Lender Asing Tembus Rp 17,28 Triliun

- Penulis

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 21:03 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi layanan pinjaman daring (pindar) di Indonesia. Pendanaan dari lender luar negeri mencapai Rp17,28 triliun hingga Juni 2026 (foto/istimewa).

Ilustrasi layanan pinjaman daring (pindar) di Indonesia. Pendanaan dari lender luar negeri mencapai Rp17,28 triliun hingga Juni 2026 (foto/istimewa).

JAKARTA, PUSATBERITA — Minat lender luar negeri terhadap industri pinjaman daring (pindar) di Indonesia terus menguat. Hingga Juni 2026, pendanaan dari lender asing mencapai Rp 17,28 triliun, melonjak 34,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai tersebut setara 16,43 persen dari total outstanding pendanaan industri pindar yang mencapai Rp 105,14 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan industri pindar nasional masih menarik bagi lender luar negeri.

“Pada Juni 2026, pendanaan pindar yang berasal dari lender luar negeri meningkat 34,18 persen yoy menjadi Rp 17,28 triliun,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga :  MotoGP Mandalika 2025 Ditutup sebagai Edisi Terbaik, Dorong Pariwisata dan Sport Tourism Indonesia

Menurut Agusman, salah satu faktor yang membuat industri pindar domestik tetap menarik adalah imbal hasil yang dinilai kompetitif.

Namun, di tengah meningkatnya aliran dana asing, OJK tetap menyoroti kualitas pendanaan industri pindar. Hingga Juni 2026, terdapat 16 penyelenggara yang mencatat tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas ambang batas 5 persen.

Agusman mengatakan risiko kredit tersebut antara lain berkaitan dengan kemampuan bayar debitur serta penerapan manajemen risiko oleh penyelenggara.

OJK meminta penyelenggara dengan TWP90 di atas 5 persen segera melakukan perbaikan, termasuk memperkuat sistem *credit scoring* dan pengelolaan risiko. Penyelenggara juga dapat ditempatkan dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus sesuai ketentuan.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo
Skandal Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit
Menlu Singapura Temui Prabowo di Hambalang
Kader HMI Batusangkar Maju Caketum PB HMI, Alumni Rapatkan Barisan
Massa Aksi Bertahan di Bundaran HI di Tengah Hujan Deras
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa: Tepati atau Pergi
Gelorakan Dakwah Ekonomi, PB SEMMI Dorong Potensi Industri Olahraga Nasional
Syahganda Nainggolan Dilantik Jadi Kepala Bakom Gantikan Qodari
Berita ini 8 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 17:45 WIB

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:01 WIB

Menlu Singapura Temui Prabowo di Hambalang

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:53 WIB

Kader HMI Batusangkar Maju Caketum PB HMI, Alumni Rapatkan Barisan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:45 WIB

Massa Aksi Bertahan di Bundaran HI di Tengah Hujan Deras

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:47 WIB

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa: Tepati atau Pergi

Berita Terbaru

Daniel H Nainggolan, Ketua Umum Poros Intelektual Muda (Foto/ist)

Jakarta

PIM Tagih Keseriusan Polri Usut Tuntas Penyadapan Presiden

Jumat, 6 Nov 2026 - 18:48 WIB

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (foto/istimewa)

Pilihan Redaksi

Mantan Presiden Bisa Diperiksa dalam Kasus Penyadapan

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:10 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Yusril Ungkap Indikasi Makar di Balik Penyadapan Prabowo

Rabu, 4 Nov 2026 - 17:45 WIB