CILEGON, PUSAT BERITA – Langit cerah di kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, tampak abu-abu bukan karena mendung, melainkan yang beterbangan dan aktifitas proyek raksasa, yaitu PLTU Suralaya.
Di depan pagar proyek, sekelompok pemuda berdiri diam. Di tangan mereka, terbentang kain putih dengan tulisan besar: “Kami menuntut keadilan untuk bekerja di Unit 9-10. Masyarakat Suralaya.”
Kain itu bukan sekadar spanduk, melainkan jeritan yang tertahan selama bertahun-tahun.
“Kami lahir dan besar di sini. Tapi kami cuma dapat debu dan polusi, bukan pekerjaan,” ungkapan pemuda lulusan sarjana teknik mesin dari sebuah perguruan tinggi negeri di Banten. Ia sudah melamar beberapa kali ke proyek Unit 9-10, tapi tak pernah ada panggilan.
Di luar pagar proyek yang berdiri pabrik besar dan cerobong asap raksaksa itu, ia kemudian menunjukan berkas-berkas lamaran yang tersimpan di amplop coklat.
Di atasnya, tertulis nama-nama rekan-rekannya yang juga senasib—semua anak muda Kelurahan Suralaya, sebagian besar lulusan perguruan ternama hingga jenjang SMA sederajat.
“Kami bukan tidak mampu bersaing. Tapi pintu itu tertutup bahkan sebelum kami masuk,” ujarnya.
Sudah lebih dari lima tahun proyek pembangunan PLTU Suralaya Unit 9-10 berjalan. Dibangun oleh konsorsium PT Indo Raya Tenaga (IRT), megaproyek ini sempat digadang-gadang akan menjadi penggerak ekonomi lokal.
Tapi kenyataannya, warga Suralaya merasa hanya menjadi penonton dan penikmat polusi tanpa kompensasi.
Dampak lingkungan yang ditimbulkan PLTU ini bukan hal sepele. Setiap hari, warga harus berhadapan dengan suara bising mesin, lalu-lalang kendaraan proyek, dan debu batu bara yang mengendap di atap rumah, bahkan hingga dalam paru-paru mereka.
Dalam situasi itu, harapan warga hanya satu: pekerjaan.
Namun, harapan itu pun tampaknya makin menjauh. Para pemuda menduga ada ketimpangan dalam proses rekrutmen. Beberapa bahkan menyebut adanya “orang dalam” dan dominasi tenaga kerja dari luar daerah.
Mereka kecewa karena, menurut pengakuan beberapa warga, pihak Kelurahan Suralaya tidak mampu memperjuangkan nama-nama yang sudah diserahkan sejak awal proyek dibuka.
Lurah Suralaya, Sarmana, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsaps, mengatakan bahwa pihak kelurahan memang tidak punya kewenangan dalam proses perekrutan.
“Lurah tidak punya kebijakan, kang, ” katanya singkat. Namun beberapa informasi terkait dugaan permainan lurah yang tidak begitu peduli dengan warga lokal, tak dijawabnya.
Sementara itu, Humas PT Indo Raya Tenaga, Indra, mengakui bahwa saat ini proyek pembangunan sudah hampir selesai dan memasuki tahap operasi. Kebutuhan tenaga kerja pun menurun drastis.
“Saat fase konstruksi memang banyak dibutuhkan pekerja. Sekarang masuk tahap operasi, jadi jumlahnya jauh lebih sedikit,” kata Indra melalui pesan WhatsApp.
Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menerima cukup banyak tenaga kerja dari warga Suralaya, Lebakgede, dan wilayah sekitar.
“Kalau ada proses rekrutmen, kami pasti informasikan ke kelurahan. Beberapa waktu lalu juga lamaran dikumpulkan lewat RT dan RW, lalu masuk ke database kami, ” katanya.
Namun bagi para pemuda Suralaya, pernyataan itu hanya menambah perih. Mereka menuntut transparansi, bukan basa-basi.
“Kami ingin tahu, berapa jumlah warga lokal yang benar-benar diterima? Di posisi apa mereka bekerja? Jangan cuma bilang ‘sudah banyak’, tapi datanya gak jelas,” ujar pemuda lainnya yang juga ikut aksi membentangkan spanduk.
Aksi simbolik yang dilakukan para pemuda ini bukan sekadar protes. Ini adalah peringatan—bahwa ada ketimpangan sosial yang terus menganga di tengah proyek pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan energi nasional.
Ironisnya, mereka yang tinggal paling dekat dengan sumber listrik justru menjadi pihak yang paling jauh dari kesejahteraan.
Debu dan polusi yang dihirup warga tiap hari adalah harga yang mereka bayar untuk pembangunan nasional. Tapi tanpa keadilan dalam distribusi manfaat, pembangunan itu hanya akan melahirkan luka. Luka itu kini sudah mulai bersuara di depan gerbang PLTU Suralaya Unit 9-10.
