Trafalgar Hakim 
TANGERANG, PUSATBERITA – Solidaritas Masyarakat Islam (SMIT) Tangerang mengapresiasi langkah Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, yang menyatakan akan mengevaluasi terhadap tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai Perwal No.14 Tahun 2025.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Aspirasi masyarakat mulai didengar setelah muncul banyak pertanyaan publik mengenai transparansi penggunaan anggaran daerah.
“Namun, kami mengingatkan bahwa evaluasi ini tidak boleh hanya omong kosong atau sekedar wacana. Selama ini, masyarakat menghadapi berbagai persoalan, mulai dari harga kebutuhan yang terus naik, persoalan banjir yang belum tuntas, hingga pelayanan publik yang belum maksimal,”Pungkasnya.
Di tengah kondisi ini, wajar jika rakyat mempertanyakan besarnya tunjangan anggota DPRD yang berasal dari uang rakyat.
Kami menuntut proses evaluasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik, bukan hanya dibahas di ruang rapat tertutup. Masyarakat berhak tahu bagaimana angka tersebut dihitung, apakah masih wajar, dan apakah sejalan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
Jika pemerintah daerah belum mampu menyediakan rumah jabatan, maka besaran tunjangan dalam bentuk uang harus benar-benar memperhatikan kepatutan dan kewajaran, bukan sekadar formalitas aturan.
Langkah evaluasi ini akan menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat kepada DPRD Kota Tangerang. Jangan sampai rakyat kembali kecewa jika ternyata evaluasi hanya menjadi janji tanpa perubahan nyata.
Solidaritas Masyarakat Islam Tangerang (SMIT) siap mengawal proses ini dan terus menyuarakan kepentingan warga agar APBD benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kenyamanan pejabat.
“Kesejahteraan rakyat harus selalu di atas kepentingan pribadi dan di prioritaskan, oleh sebab itu kami sangat mendukung apabila program DPRD yang berpihak kepada rakyat ,”Ujar Nasrullah, Ketua umum SMIT.
Topan Bagaskara 
Alfi Yuda 
