PANDEGLANG, PUSATBERITA — Sejumlah aktivis pendidikan menyoroti buruknya pemenuhan hak-hak pendidikan di Kabupaten Pandeglang. Dalam aksi yang digelar, Ketua Umum Rapi Udin menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera memenuhi hak masyarakat dan para guru, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.
“Kami menginginkan hak-hak pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus memberikan hak pendidikan bagi anak bangsa dan memastikan hak-hak guru dipenuhi secara utuh. Jangan ada lagi yang merasa dianaktirikan, diabaikan, atau dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Guru adalah pilar bangsa, dan masyarakat berhak mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan bermartabat,” ujar Rapi Udin dalam pernyataannya.
Sementara itu, Korlap Aksi, Imron Rosadi, menambahkan bahwa perjuangan yang mereka lakukan bukan sekadar keluhan, melainkan dorongan agar hak para guru dan ASN benar-benar diwujudkan. Ia menyoroti persoalan dana koperasi ASN yang hingga kini belum dikembalikan kepada para anggota.
“Ini bukan hanya soal menyuarakan keluhan. Hak atas dana koperasi ASN harus dikembalikan kepada mereka yang berhak. Kami juga menuntut transparansi penuh terkait pengelolaan dana koperasi tersebut,” tegas Imron.
Para peserta aksi juga menilai Kabupaten Pandeglang sebagai daerah yang tertinggal dibanding kabupaten lain di Provinsi Banten, meski merupakan salah satu kabupaten tertua di wilayah tersebut. Mereka menilai pemerintah daerah tidak mampu mengelola tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga berdampak pada sektor pendidikan.
“Pemda Pandeglang tidak becus dan tidak mampu, sehingga kondisi kabupaten ini begitu acak-acakan. Para pejabat bisa berada di posisi mereka karena dididik oleh guru-gurunya, tetapi kini justru guru-guru ditindas dan haknya tidak diberikan,” ucap salah satu orator aksi.
Massa juga mendesak Ketua PGRI Kabupaten Pandeglang untuk bertanggung jawab dan memperjuangkan hak-hak guru dengan lebih tegas.
