BANTEN, PUSATBERITA – Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Kementerian Agama (AMP-KA) Provinsi Banten menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses seleksi dan penerbitan surat keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2025 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Laporan dari masyarakat menyebutkan adanya oknum yang meminta uang kepada peserta dengan iming-iming balas jasa dan segera diterbitkannya surat keputusan seleksi PPPK. Praktik ini diduga terjadi di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Banten.
Menanggapi hal itu, Ketua AMP-KA Banten, Alfarizi menyampaikan bahwa pihaknya sangat prihatin dan mengecam keras dugaan praktik kotor tersebut. Ia menegaskan bahwa proses seleksi ASN harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari korupsi.
“Jika benar terjadi, ini bukan hanya mencoreng nama baik Kementerian Agama, tapi juga ikut menyengsarakan para peserta PPPK,” tegasnya kepada wartawan pada Sabtu, 9 Agustus 2025 melalui pesan WhatsApp.
Lebih lanjut, Alfarizi mengatakan, bedasarkan aduan pegawai PPPK yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa besaran pungli yang terjadi bervariasi dari mulai 3 juta hingga 5 juta rupiah.
Aliansi Masyarakat itu menekankan bahwa pungli merupakan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu secara melawan hukum dapat dipidana penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp200 juta.
Selain itu, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar juga menjadi dasar hukum kuat dalam memberantas pungli di sektor publik.
Ditambah lagi, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas melarang ASN meminta atau menerima imbalan dalam pelaksanaan tugas.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Aliansi Masyarakat Peduli Kementerian Agama Banten membuka Posko Pengaduan Masyarakat (POSPAM) untuk menampung laporan dari korban atau saksi lain dugaan pungli dalam seleksi PPPK pada Kementerian Agama Kota atau Kabupaten Se-Banten.
Mereka juga mengimbau para peserta untuk berani melaporkan oknum yang menawarkan kelulusan berbayar atau yang menjanjikan terbitnya surat keputusan.
“Jika praktik ini dibiarkan, maka generasi ASN kita akan dibentuk dari cara-cara yang tidak bermoral. Kami tidak akan tinggal diam,” tambah Ketua AMP-KA Banten.
Pihaknya mendesak Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI untuk segera melakukan investigasi internal pada Kemenag kab/kota di Provinsi Banten. Selain itu, aparat penegak hukum diminta turun tangan untuk mengusur tuntas dugaan ini.
Terakhir, dirinya menyatakan siap bekerja sama dengan Kemenag, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengawal proses seleksi ASN agar bersih dari segala bentuk kecurangan.
Artikel Lain: Hati-Hati! Tiang Listrik Miring & Kabel Semrawut Di Pusat Aktif Kota Tangerang
