Kepala Bidang Sekolah Dasar Kota Tangerang Aries Munandar menanggapi Program MBG di Kota Tangerang, Senin (19/5) 2025. | Foto: Istimewa.
TANGERANG, PUSATBERITA – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menyatakan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita masih belum dirasakan oleh seluruh siswa di Kota Tangerang.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Kota Tangerang, Aries Munandar, menjelaskan bahwa Pemkot sampai saat ini yang sudah berjalan sepenuhnya masih dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sampai detik ini Pemkot belum melaksanakan MBG, sepenuhnya masih kewenangan dari BGN (pemerintah pusat), ada tiga kecamatan yang berjalan itu pun terbatas baru beberapa sekolah,” ujar Aries dalam keterangannya pada Senin (19/5) 2025.
Hingga kini, ketiga kecamatan di wilayah Kota Tangerang yang sudah berjalan diantaranya Kecamatan Neglasari, Pinang, dan Kecamatan Jatiuwung yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tiap kecamatan.
SPPG merupakan unit pelaksana MBG yang dijalankan pemerintah pusat. SPPG bertugas sebagai dapur umum yang memproduksi makanan bergizi untuk kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat program MBG.
Tidak ada koordinasi, kata Aries, mekanisme pemberian MBG kepada sekolah oleh Pemerintah Pusat kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
“Justru kita (Disdik) dapat laporan dari pihak sekolahnya, karena dari BGNnya itu langsung ke koordinasi ke sekolahnya,” tambah Aries.
Aries juga mengatakan, sempat pihak dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah meminta sampling untuk diuji kadar gizinya, namun dari pihak BGN tidak memberikan dengan dalih itu merupakan sudah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat.
“Dinkes sudah meminta (sampling), tapi dari pihak BGN mengatakan sepenuhnya ditanggung jawab oleh pusat, pokoknya mereka yang tanggung jawab kalau pun ada yang keracunan,” kata Aries ketika menerangkan terkait tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tangerang sampai hari ini masih menunggu regulasi dan landasan hukum yang jelas dari Pemerintah Pusat
“Iya harapan ada kejelasan yang melaksanakan program ini siapa? Apakah BGN atau dari Pemerintah Daerah, apalagi ini sudah hampir setengah tahun,” tutup Aries.
