CILEGON – PUSATBERITA, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Ahmad Maki, menyampaikan kritik tajam terhadap praktik titip-menitip siswa dalam proses PPDB di wilayah Provinsi Banten. Ia menilai praktik ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan bentuk kejahatan moral yang bisa menghancurkan sistem pendidikan dari dalam.
“Para pejabat mungkin mengira mereka sedang membantu, padahal mereka sedang merobek keadilan,” kata Maki dalam siaran pers, Senin sore (7/7).
IMC secara terbuka menyindir Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma yang dianggap meremehkan persoalan tersebut. Menurut Maki, pejabat publik seharusnya menjaga integritas, bukan mewariskan mentalitas titipan.
“Jika seorang wakil gubernur bisa berkata bahwa titipan itu hal biasa, maka kami khawatir, yang luar biasa itu justru ketidakmaluan,” ujarnya dengan nada getir.
Maki menyindir oknum anggota DPRD Banten yang kedapatan mengirimkan memo rekomendasi. Makin menyebutkan peran DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menolak tegas jika fungsi itu dilencengkan untuk kepentingan pribadi.
“Pejabat publik bukan makelar pendidikan. Jika mereka malah sibuk menitip anak, maka mereka telah menyalahgunakan kekuasaan. Itu bukan tugas, itu cacat etika,” tegasnya.
IMC menilai praktik titip siswa sebagai bentuk korupsi yang halus tapi mematikan. Mereka menyebut tindakan tersebut sebagai penyebab utama ketimpangan dan matinya meritokrasi.
“Anak-anak pintar dari keluarga biasa kalah oleh surat sakti dan lobi kolusi. Di sini, nilai rapor bukan yang menentukan nasib, tapi siapa kenal siapa,” kata Maki sambil menyindir sistem pendidikan yang mulai kehilangan akal sehat.
IMC meminta Dimyati untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Mereka menegaskan bahwa narasi normalisasi praktik titipan hanya akan melegitimasi ketidakadilan. “Kalau dibiarkan, lama-lama masyarakat mengira sekolah negeri itu cabang dinas keluarga pejabat,” ucap Maki.
Di akhir pernyataannya, Maki menegaskan bahwa IMC tidak akan diam menghadapi praktik ini. “Jika sistem terus dikorbankan demi kepentingan segelintir orang, maka mahasiswa akan terus bersuara. Jangan salahkan kami bila besok, sejarah pendidikan justru ditulis dari jalanan, bukan dari ruang sidang,” tutupnya dengan tegas.
