BANTEN, PUSAT-BERITA – Cucun Ahmad Syamsurizal Wakil Ketua DPR RI hadir pada sebuah forum konsolidasi tentang makan bergizi gratis (MBG). Terdapat sebuah vidio yang menjadi viral atas ucapan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang dinilai tidak terima saat peserta menyampaikan beberapa solusi untuk MBG yang sedang berjalan.
Cucun menyampaikan bahwa pendapat generasi muda terbilang arogan usai mempersoalkan tata penamaan dan sistem pemberian nama yang terstruktur dan standar dalam bidang di ilmu tertentu. Disebutkan dalam kasus MBG, pakar yang mengawasi program tersebut di anggap ahli gizi, yang jelas jelas kompetensinya tidak demikian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mohammad Royhan Daestaki Ketua Umum PW PII Banten menyoroti terkait pernyataan yang di anggap kontroversial oleh Cucun. “Seorang Wakil Ketua DPR RI yang menjadi percontohan bagi masyarakat, harus jernih dalam menyampaikan sesuatu, sehingga tidak boleh melukai hati masyarakat. Jangan sampai arogan dan sombong, karna sebagai pemangku kebijakan” ujarnya
Cucun lalu menegaskan program MBG tidak harus menggunakan ahli gizi dan istilah tersebut rencananya akan diganti menjadi ‘tenaga yang menangani gizi’.
Pernyataan Cucun dianggap sebagai pemicu terhadap masyarakat saat ini, khususnya komunitas ahli gizi yang dimana bagi mereka standard dan kompetensi di rendahkan oleh seorang Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal
Mohammad Royhan Daestaki menilai pernyataan tersebut menunjukkan kualitas dan ketidaktahuan tentang seorang ahli gizi yang memiliki standard tinggi. Ia seolah olah menggunakan analogi lugas untuk menggambarkan kekeliruan berfikir semacam itu.
“Jadi ketika seseorang yang tidak memiliki standar sebagai profesi ahli gizi, tentu yang dia sampaikan hanyalah omong kosong belaka, karna ia tidak faham seperti apa profesi ahli gizi” Kata Mohammad Royhan Daestaki saat di hubungi Senin (17/11/2025)
Dengan kalimat yang arogan, ia mengibaratkan sebuah keputusan mengganti ahli gizi dengan tenaga lain sebagai kesalahan dalam cacat berfikir. Jika seorang nahkoda diganti oleh tukang sapu yang hanya dilatih 3 bulan, kemudian disuruh berlayar disamudera. Tenggelam lah kapal dan seisinya”
Menurut Mohammad Royhan Daestaki, sebagai wakil rakyat harus tau akar perbedaan dari kedua aspek tersebut, dan ketika membuat kebijakan bisa membedakan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional, sehingga tidak sembarangan memutuskan antara yang boleh dan tidak boleh.
“Fikir saja seperti ini, jika menteri kesehatan bisa saja bukan dokter, tapi disuruh menangani pasien dirumah sakit? yakan, di fikirkan tuh baik baik kenapa profesi ahli gizi tidak bisa di ganti jika memang mau makanannya tetap higienis,” jelasnya.
Royhan juga menilai, dengan tingginya tingkat keracunan di berbagai daerah, salah satunya mungkin di picu oleh seseorang yang tidak ahli dalam profesinya, maka dari itu dengan enaknya menyampaikan pergantian ahli gizi oleh seseorang yang harus latihan selama 3 bulan.
“Jadi pada intinya Cucun harus bisa memilah serta memilih apa yang menjadi kebaikan dalam mensukseskan program MBG ini, jangan sampai seorang wakil rakyat tidak tau dan tidak bisa membedakan seorang ahli dan seorang amatiran” ujarnya.
