SERANG, PUSATBERITA – Sejumlah pedagang di kawasan Stadion Ciceri, Kota Serang, mengeluhkan pembongkaran kios tempat mereka berjualan yang dilakukan Pemkot Serang pada Kamis (17/7/2025). Pembongkaran ini dilakukan dalam rangka revitalisasi kawasan stadion dan diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan ke depan.
Namun, para pedagang merasa kebijakan ini justru menyulitkan mereka. Pasalnya, tidak ada kejelasan mengenai relokasi, bahkan sebagian besar pedagang tidak mendapat kompensasi atas lapak yang dibongkar.
“Saya bingung harus bagaimana. Anak saya masih kuliah, saya juga baru ditinggal suami. Sekarang kios dibongkar lagi, padahal belum lima tahun berdiri. Kami ini bukan pengusaha besar, semua dari hasil dagang,” ujar Yani, salah satu pedagang yang kiosnya ikut dibongkar.
Yani menceritakan, ia dan pedagang lainnya sebelumnya juga sudah pernah dipindahkan dari depan stadion ke dalam atas arahan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Serang. Saat itu, pihak Dispora menjanjikan bahwa lokasi baru tidak akan dibongkar. Para pedagang bahkan mengaku telah membayar hingga Rp12 juta untuk kontrak lima tahun.
“Tapi baru dua tahun, kios kami dibongkar lagi. Dulu Dispora yang minta pindah, sekarang Dispora juga yang bongkar. Kami cuma mau dagang tenang,” keluhnya.
Tak hanya itu, selama proses revitalisasi berlangsung, pedagang tidak tahu harus berjualan di mana. Mereka mengaku tidak diberi solusi sementara selama dua bulan ke depan.
“Kita disuruh libur, tapi makan dari mana? Biaya hidup dan sekolah anak semua dari hasil dagang,” tambah Yani.
Pedagang lainnya, Iin, juga menyampaikan keluhan serupa. Ia mengaku sudah empat kali berpindah tempat selama berdagang di kawasan stadion. “Katanya dulu aman, bahkan ada surat dari Dispora. Tapi nyatanya tetap dibongkar juga. Sudah keluar uang banyak, take over pun sekarang nggak jelas,” ujarnya.
Para pedagang berharap Pemkot Serang bisa memberikan kepastian yang lebih jelas ke depannya. Mereka meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penataan fisik, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut.
