Pemerintah Diminta Tidak Berlebihan dan Harus Pahami Substansi pada Bendera One Piece

JAKARTA, PUSATBERITA – Ramainya pemberitaan di bulan kemerdekaan Negara Indonesia mengenai pengibaran bendera One Piece meramaikan media sosal dan jagad maya.

Tak tanggung-tanggung Pemerintah melalui DPR dan MPR juga telah memberikan komentar atas pengibaran bendera tersebut yang dianggap sebagai upaya memecah belah bangsa.

Menanggapi hal itu, ketua umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Tangerang, Indri Damayanthi menilai pandangan DPR Sufmi Dasco maupun MPR tidak menyentuh substansi persoalan.

Dirinya meminta Pemerintah untuk memperhatikan dan membaca situasi masyarakat yang kian tertekan secara struktural.

“Pengibaran bendera One Piece ini merepresentasikan keresahan masyarakat yang sudah begitu besar. Seperti janji menyediakan 19 juta lapangan kerja yang faktanya berbanding terbalik, meningkatnya harga bahan pokok, kriminalisasi pada aktivis, pajak atas barang yang kian semakin meluas, kerusakan lingkungan yang dibiarkan Pemerintah, hingga pembahasan RKUHAP yang ugal-ugalan”. Kata Indri, yang juga Founder Gerakan Pertiwi.

Selain itu, ekonomi yang lesu, membuat semakin banyak masyarakat bergantung pada produk pinjaman untuk berhutang, seperti data Survey Konsumen yang telah di rillis Bank Indonesia periode Juni 2025, masyarakat yang mampu untuk menabung turun sebesar 0,8% dan meningkatnya rasio pembayaran hutang 0.3% pada periode (Juni-Juli 2025).

Tidak berhenti sampai disitu, SEMMI Tangerang juga mengungkapkan bahwa, World Risk Indeks negara di dunia menyebut Negara Indonesia telah masuk ke dalam negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua setelah Filiphina sejak 2024.

Hal ini diikuti dengan berbagai pemberitaan mengenai kerusakan lingkungan, baik di darat maupun laut, kebakaran hutan, defortasi lahan, pencemaran laut akibat pertambangan menjadi penyebab serius penyumbang risiko bencana alam.

Oleh karenanya, Pemerintah Republik Indonesia, sepatutnya memandang bahwa munculnya kampanye bendera One Piece menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 80, sebagai luapan kekecewaan masyarakat atas kesejahteraan yang dijanjikan.

Selain itu, SEMMI Tangerang juga memandang, bahwa pemerintah seharusnya juga bisa membaca situasi dan kondisi masyarakat, bukan sepenuhnya mendengarkan analisa intelegent.

“Kalau analisa itu (intelejen) kan bicara keamanan negara, kalau pemerintah terlebih DPR harusnya bisa baca dari sudut pandang kesejahteraan rakyatnya. Agar tidak hanya dipandang sebagai gerakan memecah belah bangsa,” kata Indri Damayanthi kepada wartawan, Jum’at (01/08/2025).

Namun demikian, SEMMI Tangerang mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk tetap menyuarakan kebenaran, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Artikel Lain: Kabar Istana Restui Golkar Segera Munaslub Ganti Bahlil