Oleh Abdul Hakim | Pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang
Catatan atas Pidato Kebudayaan Afrizal Malna
Di tengah gedung-gedung yang semakin meninggi dan ambisi kota global yang mengkilap, suara bajaj dari Cikini terdengar seperti gema masa lalu yang menolak dilupakan. Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2025 oleh Afrizal Malna, berjudul “Suara Bajaj dari Cikini”, bukan sekadar nostalgia seorang sastrawan terhadap masa kecilnya. Ia adalah kritik kultural terhadap cara Jakarta memaknai kemajuan, sebuah kota yang melaju dengan kecepatan kapital, tetapi kehilangan kemampuan untuk mendengar suaranya sendiri.
Pidato ini, dengan segala absurditas khas Afrizal, menegaskan satu hal sederhana namun menyakitkan: bahwa di balik beton dan branding “kota global”, Jakarta tengah kehilangan bahasa solidaritasnya. Kota ini tumbuh bukan dari cita-cita bersama, melainkan dari kebisingan yang tak pernah disepakati maknanya.
Afrizal membuka pidatonya dengan kalimat reflektif: “Untuk kita mengerti apa yang terjadi di masa kini, kita harus menariknya jauh ke belakang.” Kalimat ini terdengar seperti pengakuan bahwa Jakarta tidak pernah benar-benar dimulai dari nol. Setiap kali kota ini menata diri, ia menimbun lapisan kenangan yang belum selesai dikuburkan.
Ia mengenang becak sebagai “semesta kecil” masa kanak-kanaknya, sebuah ruang eksistensial yang kini ditenggelamkan oleh modernitas. Ketika bajaj menggantikan becak, bagi Afrizal itu bukan sekadar pergantian moda transportasi tetapi pergantian cara kita mengingat kota. “Becak kemudian ditenggelamkan ke dasar laut Jakarta,” katanya dengan getir, seolah kota ini menenggelamkan sejarahnya sendiri agar tampak bersih di mata investor.
Gagasan ini menyingkap problem mendasar dalam politik ruang Jakarta: bahwa pembangunan bukan sekadar aktivitas fisik, tapi operasi memori. Setiap trotoar baru adalah bentuk amnesia yang dilembagakan. Negara menata ulang ruang sambil menghapus jejak orang-orang yang pernah mengisinya. Dalam bahasa Afrizal, ruang bukanlah lahan kosong, melainkan virus laten, kenangan yang terus mereproduksi diri di bawah aspal.
Kita bisa menertibkan becak, tapi kita tak pernah benar-benar bisa menertibkan memori sosial yang dibawanya. Di sinilah Afrizal menjadi sejarawan yang puitis: ia membaca Jakarta seperti membaca puisi yang sobek, ada kata yang hilang, tapi maknanya justru lahir dari selaksa kehilangan.
Salah satu bagian paling menarik dari pidato ini adalah ketika Afrizal menyinggung konsep ‘ommelanden’, wilayah di luar benteng Batavia, tempat para pekerja dan migran tinggal, menopang kemewahan kota kolonial. Ia menyebut ruang ini sebagai virus yang “tak pernah bisa dibasmi”.
Apa yang disebut ‘ommelanden’ tiga abad lalu kini menjelma menjadi “kampung-kampung urban”, tempat para buruh, pengemudi ojek, pedagang kecil, dan pekerja informal bertahan hidup di pinggiran kota yang terus bergeser. “Masa lalu,” kata Afrizal, “adalah virus yang terus mereproduksi diri.”
Kalimat ini bukan romantisasi masa silam, tapi kritik tajam terhadap kontinuitas ketimpangan kolonial. Dulu Batavia dikelilingi tembok VOC; kini Jakarta dikelilingi pagar beton properti dan perumahan eksklusif. Struktur sosialnya nyaris sama: para pekerja murah tetap menopang kemewahan kelas menengah-atas yang hidup dalam ilusi globalitas.
Afrizal seolah menampar obsesi kota global yang didefinisikan oleh statistik investasi dan indeks pariwisata. Ia menolak gagasan bahwa globalitas harus berarti keterpisahan dari sejarah. Justru, tegas Afrizal, globalitas tanpa memori adalah kolonialisme yang diperbarui dengan aksen korporasi.
Afrizal kemudian menyinggung soal penggusuran sebagai salah satu dosa sosial paling rutin di Jakarta. “Di balik penggusuran itu ada ekosistem, ada akses ekonomi yang sudah berdiri lama, ada sejarah, ada cerita,” ujarnya. Pernyataan ini sederhana tapi politis: ia menolak logika pembangunan yang menganggap warga miskin hanya sebagai ‘noise’ dalam peta kota.
Bagi Afrizal, penggusuran bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan pembunuhan ekosistem sosial. Ia melihat kota bukan sebagai infrastruktur, tetapi jaringan kehidupan. Ketika satu titik dalam jaringan itu dihapus, seluruh sirkulasi solidaritas terguncang. Itulah sebabnya ia menghadirkan Urban Poor Consortium (UPC) dan Jaringan Masyarakat Miskin Kota dalam pidato ini bukan sebagai pelengkap moral, tapi sebagai saksi bahwa kota ini hidup dari mereka yang tak kunjung diakui.
Salah satu tokohnya, Gugun, berbicara jujur: “Jakarta ini semuanya ada. Namun, tidak seragam.” Kalimat itu adalah ringkasan paling telak tentang ketimpangan. Kota ini memang lengkap, mulai dari penthouse sampai kolong jembatan tetapi justru karena itulah ia tidak adil.
Gugun menambahkan: “Kalau rumah-rumah digusur, orang miskin yang bekerja dengan gaji di bawah UMR akan tinggal di mana?” Pertanyaan itu lebih kuat dari data statistik mana pun. Ia menggugat nalar neoliberal yang menganggap kemiskinan sebagai kegagalan individu, bukan akibat struktural dari tata ruang yang eksklusif.
Pidato Afrizal dan kesaksian Gugun beririsan pada satu titik: kota global seharusnya berarti solidaritas global, bukan kompetisi global. Namun Jakarta, seperti kota-kota metropolitan lain di dunia Selatan, lebih sibuk mengejar citra ketimbang keadilan. Ia ingin sejajar dengan Singapura, tapi lupa bahwa Singapura dibangun dari disiplin sosial, bukan penggusuran brutal.
Di sisi lain, bagi Afrizal, suara bajaj adalah metafora paling jujur tentang kota. Bising, repetitif, tapi tak bisa dihapus. Ia adalah “suara lirih” yang terus menandingi megafon kekuasaan. Ketika pemerintah menganggap kebisingan sebagai gangguan, Afrizal melihatnya sebagai bahasa warga yang tak punya ruang formal untuk bicara.
“Suara bajaj dari Cikini,” katanya, bukan sekadar nostalgia, tapi perlawanan terhadap homogenisasi bunyi kota.
Jakarta kini didesain untuk hening dengan mall tertutup, apartemen berpendingin udara, taman tanpa pedagang. Kebisingan dianggap tanda ketidakteraturan. Padahal, dalam kebisingan itu ada kehidupan, ada tawar-menawar, ada spontanitas sosial yang tak bisa direkayasa oleh algoritma.
Bajaj adalah suara kelas bawah yang menolak dibisukan. Ia menjadi simbol ‘urban informality’ yang kreatif bukan sekadar bentuk kemiskinan, tapi bentuk keberadaan. Seperti dikatakan Lefebvre, “ruang yang dihidupi selalu lebih kaya dari ruang yang direncanakan.” Pidato Afrizal adalah perpanjangan kalimat itu, disampaikan dengan gaya lirikal dan politis sekaligus.
Jakarta selalu dalam tegangan antara menjadi kota atau menjadi merek. Ia ingin sejajar dengan kota-kota besar dunia, tetapi tanpa memeriksa nilai-nilai apa yang membuat kota besar itu beradab. Di titik ini muncul pertanyaan: ‘Apakah mungkin sebuah kota menjadi global tanpa kehilangan makna lokalnya?”
Pertanyaan ini menggema dalam konteks pasca-pemindahan ibu kota. Setelah kehilangan status politiknya, Jakarta berusaha mengganti legitimasi administratif dengan legitimasi simbolik: menjadi “kota dunia”. Tapi yang sering dilupakan, globalitas bukan status, melainkan proses dan proses itu hanya bermakna jika memberi tempat bagi suara-suara kecil yang diabaikan. Afrizal, dengan puitika yang bersahaja, memberi arah moral bagi ambisi itu: globalitas yang dimulai dari empati, bukan eksklusi.
Jika ditarik ke dalam bingkai filsafat ruang, pidato Afrizal bisa dibaca sebagai ajakan menuju ruang yang ditandai empati. Maka, kota yang beradab bukan yang paling efisien, melainkan yang paling berbelas kasih. Dalam konteks itu, “Suara Bajaj dari Cikini” adalah doa profan untuk kota yang sedang kehilangan nuraninya. Afrizal berbicara bukan hanya tentang ruang fisik, tapi ruang batin warga, ruang yang hancur setiap kali solidaritas sosial dilindas proyek revitalisasi.
Pidato Afrizal ini menolak dikotomi antara infrastruktur dan kebudayaan, antara modernitas dan kemanusiaan. Ia mengingatkan: pembangunan tanpa empati hanyalah estetika kekuasaan. Dan kebudayaan tanpa ruang hanyalah slogan.
Pidato Kebudayaan Afrizal adalah semacam ‘mirror stage’ bagi Jakarta, saat kota ini akhirnya menatap dirinya sendiri, retak tapi jujur. Afrizal Malna, lewat suara bajaj yang bising, mengajak kita mendengar kota bukan dengan telinga perencana, tapi dengan hati warga.
Ia menyusun ulang politik kebudayaan dari bawah: dari suara tukang becak yang hilang, dari pedagang kopi yang cemas akan penertiban, dari warga kampung Kunir yang digusur demi proyek modernisasi. Ia mengingatkan bahwa yang membentuk Jakarta bukan hanya gedung-gedungnya, tapi kisah yang dikubur di bawahnya.
Jakarta mungkin ingin menjadi kota global, tapi globalitas sejati tidak lahir dari imitasi, melainkan dari keberanian mengakui luka. Kota global adalah kota yang memberi tempat bagi yang kecil untuk berbicara, bukan kota yang membungkamnya atas nama kemajuan.
Ketika suara bajaj dari Cikini menggema di malam hari, ia mengingatkan kita bahwa kemajuan yang kehilangan empati hanyalah kebisingan tanpa makna. Maka mungkin, satu-satunya cara agar Jakarta tetap hidup adalah dengan belajar mendengar bukan sekadar yang besar, tapi yang kecil, yang terpinggir, yang disingkirkan. Sebab, di sanalah letak kemanusiaannya.
Afrizal Malna tidak sedang bernostalgia; ia sedang melukis ulang hidup yang bermakna dalam bahasa kota. Ia mengubah kebisingan menjadi bahasa, kenangan menjadi politik, dan ruang menjadi doa. Suara Bajaj dari Cikini bukan sekadar pidato kebudayaan, ia adalah manifestasi moral dari kota yang menolak diam. Dan barangkali, justru dalam kebisingan itulah, Jakarta sedang mencari kembali jiwanya yang hilang.
