SERANG — PUSAT-BERITA, Proses open bidding untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Kabupaten Serang tengah memasuki tahap awal. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017, seleksi ini wajib berlangsung transparan, objektif, akuntabel, serta bebas dari praktik patronase dan nepotisme.
Ketua Umum Pengurus Besar Koalisi Intelektual Peduli Bangsa (KIPB), Supriyadi, menyampaikan peringatan tegas kepada Panitia Seleksi (Pansel) agar menjaga integritas proses sejak tahap pertama. Menurutnya, fase awal merupakan titik paling rawan dan sangat menentukan kualitas seleksi secara keseluruhan.
“Sering kali masalah seleksi jabatan bukan terjadi di akhir, tetapi sudah bias sejak langkah pertama. Maka di titik ini kami mewanti-wanti pansel agar benar-benar menjaga kemurnian proses. Jangan sampai ada ruang abu-abu yang menjadi celah kompromi,” ujarnya.
Supriyadi mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap salah satu peserta yang ikut mendaftar dalam open bidding. Meski proses masih dini, rekam jejak peserta tersebut disebut telah menjadi perbincangan di kalangan ASN maupun masyarakat birokrasi.
“Kami tidak membangun tuduhan, tetapi menyampaikan kekhawatiran berbasis data sosial. Ada peserta yang kredibilitasnya pernah dipertanyakan, performanya goyah, bahkan profesionalitasnya dianggap tidak konsisten. Ini harus menjadi perhatian pansel sebelum masuk ke tahap berikutnya,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk intervensi, melainkan langkah preventif agar pansel tidak kecolongan. Jika figur berintegritas lemah dibiarkan lolos tanpa verifikasi ketat, masalah akan muncul ketika proses sudah berjalan jauh.
“Kami sebagai kelompok moral dan kontrol sosial melihat bahwa pansel memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Penapisan sejak awal adalah fondasi integritas proses. Jangan sampai pansel hanya memeriksa administrasi tanpa menelaah rekam sejarah,” tambahnya.
Supriyadi juga mendorong pansel membuka ruang publik yang lebih luas sejak tahap awal seleksi. Transparansi tersebut, katanya, mencakup:
- Penjelasan indikator penapisan administrasi dan rekam jejak,
- Penegasan standar integritas yang digunakan,
- Pemaparan metodologi seleksi awal,
- Serta memastikan seluruh proses dapat diakses publik tanpa manipulasi.
“Transparansi tidak harus menunggu hasil. Transparansi harus hadir di setiap langkah. Ketika publik melihat tahap awal bersih, tahap-tahap berikutnya akan dipercayai tanpa prasangka,” ujarnya.
Supriyadi menilai ada figur yang dinilai belum layak menduduki jabatan strategis. Karena itu, ia meminta pansel tidak memberi ruang bagi peserta dengan rekam jejak bermasalah.
“Sekali pansel goyah, integritas seleksi ini akan runtuh sebelum berdiri,” katanya.
KIPB memastikan akan mengawal proses open bidding dari awal hingga akhir dan siap bersuara jika menemukan ketidakjelasan pada tahapan berikutnya.
“Kami tidak meminta keistimewaan, kami hanya meminta kejujuran. Jabatan publik bukan warisan, bukan hadiah, dan bukan pelarian bagi mereka yang gagal menjaga kredibilitas. Jika proses ini bersih, kami akan menghormati. Jika tidak, kami akan berdiri di depan dan menyuarakannya,” pungkasnya.
