CILEGON, PUSATBERITA – Kota Cilegon menutup tahun dengan rapor merah. Status sebagai kota industri tidak otomatis membuat hidup warganya lebih layak. Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Ahmad Maki, menyebut persoalan yang dihadapi Cilegon bersifat struktural dan dibiarkan berlarut.
“Cilegon ini terlihat maju dari luar, tapi rapuh di dalam. Industri tumbuh, tapi kualitas hidup warga jalan di tempat,” kata Ahmad Maki, Selasa, 24 Desember 2025.
Menurut Maki, refleksi akhir tahun seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Bukan sekadar evaluasi seremonial. Ia menilai pembangunan selama ini tidak berjalan seimbang. Fokus pada pembangunan trotoar beberapa meter saja, tapi abai pada hak dasar warga.
Pendidikan Bocor di Tengah Kota Baja
Sektor pendidikan menjadi sorotan utama. Angka putus sekolah masih tinggi. Akses pendidikan belum merata. Di sekolah, kasus perundungan dan pelecehan seksual muncul ke permukaan.
“Sekolah seharusnya ruang aman. Tapi faktanya, banyak anak justru trauma di sana,” ujar Maki.
Program Beasiswa Cilegon Juare juga dinilai belum menjawab kebutuhan warga miskin. Kuota terbatas. Seleksi ketat. Dampaknya, anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap tersingkir.
“Beasiswa jangan jadi pajangan kebijakan. Harus diperluas. Pendidikan itu hak, bukan hadiah,” kata dia.
Kesehatan Darurat, ISPA dan Stunting Mengintai
Di sektor kesehatan, situasinya tak kalah mengkhawatirkan. Data tahun 2025 mencatat 44.041 kasus ISPA. Stunting masih menimpa 813 anak. Kasus HIV juga meningkat, dengan 71 kasus tercatat hingga Maret.
“Ini sinyal krisis kesehatan. Lingkungan industri, layanan kesehatan lemah, pencegahan jalan lambat,” ucap Maki.
Ia menilai pemerintah belum serius mengaitkan isu kesehatan dengan kualitas lingkungan dan kemiskinan struktural.
Jalan Rusak, Lampu Mati, dan Banjir
Masalah infrastruktur terasa langsung oleh warga. Jalan rusak di banyak titik. Lampu jalan mati. Gorong-gorong dangkal akibat sedimentasi. Banjir jadi ancaman rutin.
“Warga hidup di kota industri, tapi akses dasarnya seperti kota tertinggal,” ujar Maki.
Kondisi ini, kata dia, bukan sekadar soal teknis, melainkan soal prioritas anggaran.
Pelayanan Publik dan Transparansi Dipertanyakan
Mahasiswa juga menyoroti pelayanan publik yang dinilai bermasalah. Indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih muncul. Keterbukaan informasi publik lemah. Permintaan data sering lambat atau tak lengkap.
“Undang-undang sudah jelas. Tapi di lapangan, informasi masih dianggap milik penguasa,” kata Maki.
Ia juga menyinggung pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Aturan membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD. Pelanggaran batas itu, menurut Maki, mencerminkan buruknya tata kelola fiskal.
Industri Tumbuh, Pengangguran Ikut Naik
Ironi lain terlihat di sektor ketenagakerjaan. Pada 2025, jumlah pengangguran di Cilegon mencapai 15,48 ribu orang.
“Ini kota industri. Tapi warganya banyak yang menganggur. Ada yang salah besar,” ujar Maki.
Ia menilai kebijakan ketenagakerjaan gagal menjembatani investasi dengan kebutuhan tenaga kerja lokal.
Kemiskinan di Kota Baja
Kesejahteraan sosial juga belum membaik. Kawasan kumuh masih ada. Rumah tak layak huni masih ditemukan. Akses air bersih terbatas di sejumlah wilayah.
“Ini bukti pembangunan tidak adil. Baja berdiri tinggi, tapi warga di bawahnya masih berjuang hidup,” kata Maki.
Tujuh Tuntutan Mahasiswa
Menutup refleksi akhir tahun, IMC menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kota Cilegon. Mulai dari menuntaskan program strategis, menyelesaikan problem kota, menindak tegas KKN, menghentikan alih fungsi lahan, hingga menegakkan undang-undang soal keuangan daerah dan keterbukaan informasi. Mereka juga mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara tegas.
“Kalau ini terus dibiarkan, Cilegon akan terus jadi kota juara industri, tapi gagal juara bagi warganya,” ujar Maki.
Refleksi ini, kata dia, bukan untuk menjatuhkan. Tapi untuk mengingatkan. Agar pembangunan tidak hanya keras seperti baja, tapi juga adil dan manusiawi.
Komentar