Eksepsi, Perilaku Fasis dan Praktik Totaliter Indonesia Gelap

Oleh Topan Bagaskara, Koordinator Sua.ra Logika

Berbicara perilaku fasis, diktator dan cara-cara totaliter di Indonesia saat ini bukanlah ilusi yang diagung-agungkan. Apalagi ketika menyentuh aktivitas doktrin tentang pembangunan ekonomi, yang dimana rakyat harus dimatikan terlebih dulu daya kritiknya.

‎Oleh sebab itu masyarakat harus dibuat diam melihat pejabat-pejabat korupsi. Bahwa masyarakat harus diam menyaksikan istri-istri pejabat belanja ke luar negeri.

‎—Bahwa tanah-tanah yang dikuasai pejabat harus dianggap sebagai hadiah-hadiah pembangunan. Bahwa rakyat harus tunduk ketika rekening diblokir, diusir secara feodal oleh negara dan anak-anak diracun dengan program makan siang gratis.

‎Itu semua adalah hal-hal yang sudah pasti. Mereka mencari dalih pembangunan sebagai cara mengangkat kejayaan suatu bangsa, tetapi pembangunan macam apa?

‎Apakah pembangunan resort-resort pejabat di lahan konservasi? Atau pembangunan kelapa sawit di tanah masyarakat adat yang membuat masyarakat adat terusir? Inilah yang saya maksud sebagai bagian dari dalil-dalil fasis itu.

‎Saya benar-benar sadar bahwa penguasa demikian trengginas menyumbat setiap suara-suara kebenaran dengan dalih-dalih kestabilan negara atau yang lebih menggelikan pemerintah menggunakan tuduhan dari tukang sulap, yakni mengenai suara kritis rakyat yang dikatakan menghambat program pembangunan. Saya kira tuduhan itu salah alamat atau tuduhan itu sengaja dibuat untuk lebih meruncingkan sebuah persoalan. Entahlah.

‎Skema tuduhan ini sebetulnya adalah sebagai jebakan agar rakyat terperangkap menjadi lakon penguasa dalam skenario jaksa penuntut umum. Tuduhan-tuduhan seperti ini jika dibiarkan dapat menjadi alasan merampas setiap usaha untuk menggonggong, mengoreksi kebijakan yang sesat. Malahan dapat menjadi senjata untuk memenjarakan setiap orang secara culas, tanpa alasan-alasan yang jelas. dengan sewenang-wenang bertindak.

Tuduhan ini menyeramkan, negara bisa dengan mudah menerbitkan Undang-Undang darurat dimana penguasa dengan seenaknya bertindak dan membuka peluang pemerintah menyikat habis semua pendapat yang sedikit saja bertentangan dengan kebijakannya.

‎Penguasa demikian memperlakukan secara licik warga negara Indonesia yang sebenarnya berhak bersuara dan bertindak secara terbuka, sebab itu negara kita ialah demokrasi.

‎Lalu apakah rakyat harus patuh dengan kearogansi negara? Saya rasa tidak. Tak ada alasan konkrit untuk bersikap demikian. Rakyat perlu bersuara, dengan hati dan pikiran, rakyat harus melawan kebrutalan setiap langkah laku negara tanpa mengenal waktu dan tempat.

‎Bagi saya, Negara ini terasa pengap seperti goa jepang terbengkalai di Gempol, Pasuruan. Sehingga perlu kita segera cepat-cepat keluar mencari cahaya dan udara sehat. Tentunya ini disebabkan lancarnya politisi pragmatis berkembangbiak, barangkali perlu ditembak mati untuk merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia nanti.

‎Dimanakah wibawa pikiran rakyat? Suara rakyat seperti masuk ke dalam jeruji gelap, dengan satu algojo dan ratusan tentara yang diperintah mengamankan eksekusi amukan rakyat. Dan tidak ada kurangnya kalau semua ini saya menyatakan sebagai simbol-simbol fasis.

‎Kendati seperti itu, saya tetap tenang sembari sambut dengan senyuman, karena semakin kurang ajar pemerintah membungkam rakyat, tetapi inilah bagian dari tanda-tanda kemenangan rakyat cepat atau lambat akan diperoleh.

‎Karena apa yang rakyat suarakan; apa yang menjadi aspirasi perjuangan rakyat justru dibuktikan sendiri oleh keadaan yang tejadi saat ini. Kalau saya katakan negara ini sudah masuk jurang negara totaliter, dilalahnya ternyata lebih totaliter dari apa yang diduga semula.

‎Rakyat dihimpit dua kekuatan saling menikam satu sama lain, kekuatan yang satu berasal dari seseorang yang kurus berasal dari Solo, gemar merusak sumber daya alam dan korupsinya besar-besaran. Seseorang satunya lagi, bertubuh besar berasal dari Hambalang, kini sedang memperkuat barisan militer yang seolah-olah militer ini dapat difungsikan menjadi dua; sebagai tanda perlawanan kekuatan Solo dan ancaman bagi suara-suara kritis.

‎Saya kira semua orang akan bisa merenung sejenak mengapa untuk menegakkan keadilan itu perlu dijaga tentara, pers dibungkam mengusut kasus rasuah, KPK terancam tak bisa menangkap dan memproses hukum direksi BUMN, dan hakim menjalankan cara-cara yang tidak fair sesuai siapa yang memesan? Ini semua pertanyaan tumbuh di kehidupan warga negara.

‎Oleh karenanya, saya menulis dengan lantang menunjukkan hal-hal yang sebetulnya menghambat program pembangunan hingga bangkrutnya ekonomi negara ini, ialah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan komersialisasi jabatan. Itu yang menjadi perilaku pejabat di Indonesia saat ini.

‎Bukan karena suara rakyat, apalagi poster-poster dan turun ke jalan. Inilah gajah yang perlu kita tonton ramai-ramai. Juga pengerusakan sistem meritokrasi semakin di luar nalar.

‎‎Demikianlah, bukan sekedar opini melainkan eksepsi bahwa negara ini sedang dikelola oleh pejabat-pejabat yang sangat loyo membela kebenaran dan keadilan. Bahwa banyak perbuatan yang diklaim kesejahteraan rakyat, tapi kesepakatan di balik meja merupakan cara-cara untuk menyerobot hak-hak politik yang telah dilakukan oleh negara hukum. Sebuah wujud dari proses penjajahan yang sudah menderap ke sendi-sendi pemerintahan.

‎Apa yang saya tulis sebagai eksepsi ini adalah sebuah ungkapan demi menunjukkan betapa jahatnya proses penyerobotan hak-hak politik yang dilakukan oleh negara.

Meskipun saya menyadari bahwa eksepsi ini sungguh sangat kecil ketimbang kekuatan gelap yang bakal saya terima. Tetapi mudah-mudahan dapat menjadi kekuatan yang sangat berarti guna merenggut kemerdekaan indonesia yang selama ini telah hilang.

‎Sebelum saya tiada. Dan saya ingin tulisan ini terus beredar.

‎Saya berharap dan sadar semoga Tuhan menguatkan hati seluruh bangsa Indonesia dalam menghadapi ujian ini. Amiin.

//

Istilah menarik yakni Negara lembek (soft state) ialah negara dengan ciri korupsi merajalela, pegawai negeri sipil (aparatur sipil negara)-nya pemalas, dan banyak membuat peraturan perundang-undangan (over legislation), tetapi cacat dan tidak berjalan.

Menurut Chomsky, negara gagal adalah negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Ini meliputi kebutuhan-kebutuhan seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Negara yang gagal memenuhi kebutuhan dasar ini, menurut Chomsky, adalah negara yang gagal menjalankan fungsinya dengan baik.

Kondisi-kondisi seperti eksploitasi yang ekstrem, ketidakadilan sosial, dan konflik kelas yang meningkat, yang diprediksi dalam masyarakat kapitalis, dapat dianalogikan dengan situasi yang mungkin terjadi dalam negara gagal.

Ini yang sebetulnya sedang terjadi di Indonesia, atau bahkan menjadi ciri khusus bahwa negara kita sudah masuk ke ruang-ruang kegagalan. Kegagalan ini tentu tidak terlepas dari peran pejabat publik, yang memakai pakaian kebesaran melantangkan semua atas nama rakyat. Jelas ini sebuah banyolan di siang hari. Nyatanya pejabat seperti ini saya kira adalah pejabat bermental debt collector.

Kegembiraan ketika rakyat dipaksa membayar pajak tinggi dan berdalih pajak sama dengan zakat. Ini jelas salah kaprah yang luar biasa. Saya rasa, kita perlu menghabisi pola pemerintahan yang busuk ini dengan cara terus-menerus menggonggong. Entah bagaimana nantinya, yang pasti akan ada gejolak berskala besar yang lahir dari rahim rakyat.

Dalam perjalanannya nanti, kita sebagai rakyat perlu menyatu padu menyatakan bahwa pemerintahan harus dikendalikan, meskipun dirasa mustahil, akan tetapi ada yang masih bisa kita lakukan yakni dengan cara merusak stabilitas ekonomi, seperti yang sudah-sudah dilakukan oleh sejarah, salah satunya ialah pembangkangan sipil. Iya, saya kira kita harus secepatnya memikirkan langkah tersebut.

Editor: Devis Mamesah