JAKARTA, PUSATBERITA – Dua mahasiswa resmi mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kamis (19/2/2026).
Permohonan ini menguji konstitusionalitas Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) terkait pendanaan pesantren oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Para pemohon menilai rumusan norma tersebut berpotensi menggemakan pola historis kolonial dalam kebijakan pendidikan pesantren.
Menggemakan Pola Historis: Pengakuan Tanpa Pemberdayaan
Dalam permohonannya, para pemohon menilai penggunaan frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” telah menempatkan pesantren dalam posisi yang tidak memperoleh jaminan dukungan struktural dari negara.
Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini dapat dipahami sebagai pengakuan tanpa pemberdayaan: lembaga pendidikan keagamaan diakui keberadaannya, tetapi tidak dijadikan bagian prioritas dalam kebijakan negara.
Secara historis, pesantren pada masa kolonial dibiarkan hidup sebagai institusi sosial-keagamaan masyarakat, namun tidak menjadi bagian dari sistem pendidikan resmi yang didukung penuh oleh kekuasaan negara.
Para pemohon menilai bahwa rumusan norma dalam UU Pesantren berpotensi mengulang pola tersebut—pesantren diakui untuk ada, tetapi tidak dijamin untuk berkembang.Tidak Relevan dengan Mandat Konstitusi
Para pemohon menegaskan bahwa pola kebijakan semacam ini tidak lagi relevan karena bertentangan dengan mandat konstitusi. Konstitusi menegaskan bahwa Hak pendidikan setiap warga negara, Kewajiban negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan Prioritas anggaran pendidikan minimal 20% APBN/APBD.
Oleh karena itu, pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional seharusnya memperoleh jaminan pendanaan yang jelas dan berkelanjutan.
Pemohon I, Muh. Adam Arrofiu Arfah Mahasiswa Hukum menjelaskan bagaimana Konstitusi menempatkan pendidikan pesantren diakui saja, namun dukungan dari segi pendanaan juga.
“Konstitusi menempatkan pendidikan sebagai kewajiban negara. Negara tidak boleh hanya mengakui pesantren secara formal tanpa menjamin dukungan pendanaan yang nyata,” ujar Adam Arfah.
Lebih lanjut, Pemohon II Isfa’zia Ulhaq sebagai Mahasiswa Sosiologi bisa kita analisa bagaimana pesantren hari ini diakui namun tidak mendapatkan pemberdayaan.
“Dalam perspektif sosiologi, ini menunjukkan pola pengakuan tanpa pemberdayaan. Pesantren diakui, tetapi belum ditempatkan sebagai prioritas dalam kebijakan negara,” ungkap Isfa’zia Ulhaq.
