SERANG, PUSATBERITA – Gerakan Pemuda Mahasiswa Nasional (GAANAS) Banten resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang. Aksi tersebut direncanakan digelar dalam waktu dekat sebagai bentuk protes atas maraknya pembangunan dan beroperasinya toko modern seperti Indomaret dan Alfamart yang diduga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional.
Dalam surat resmi bernomor 016/GAANAS-BNTN/X/2025, GAANAS menyampaikan bahwa sejumlah minimarket di wilayah Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, beroperasi dengan jarak kurang dari 1.000 meter dari pasar tradisional, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Perda serta Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendag Nomor 23 Tahun 2021.
Koordinator aksi GAANAS Banten Firdausil Muttaqin, menegaskan bahwa pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap pelanggaran yang terus terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menemukan adanya dua minimarket di kawasan Baros yang berdiri dan beroperasi tak sampai 500 meter dari Pasar Tradisional Baros. Ini jelas melanggar aturan. Kami mendesak Satpol PP segera bertindak tegas, karena pembiaran ini sama saja mencederai wibawa hukum daerah,” ujarnya.
GAANAS menilai lemahnya pengawasan pemerintah daerah telah menyebabkan ekspansi toko modern semakin masif dan mengancam keberlangsungan ekonomi rakyat kecil di pasar tradisional. Mereka menuntut agar Satpol PP segera menutup atau menertibkan toko modern yang tidak memenuhi syarat jarak sesuai ketentuan Perda.
Menanggapi hal tersebut, HUMAS Satpol PP Kabupaten Serang, menyatakan dan bahwa penegakan kewenangan ada di satpol PP, namun harus ke Disperindag dahulu karena kewenangan nya ada di Disperindag.
“Benar penegakan perda kewenangan (ada) satpol PP, tapi narasi dari surat yang di kirim itu kalau saya pahami tusi utamanya Disperindag dan PTSP,” tegas Humas Satpol PP, Agung saat di konfirmasi via WhatsApp, Jumat, (7/11/2025).
Senada dengan itu, Koordinator aksi Firdausil Muttaqin mengaku bahwa dirinya telah mengkonfirmasi ke Disperindag bahwa penegakan kewenangan ada di Satpol PP.
“Kita bingung mau kemana lagi ini konfirmasi, sementara kata Humas nya malah suru ke Disperindag lagi,” ucapnya saat di konfirmasi media.
Karena merasa dipermainkan mahasiswa akan tetap melakukan aksi karena untuk melakukan penegakan peraturan.
“Kita akan tetap melakukan aksi dan jika pihak Satpol PP ingin berdiskusi lebih lanjut tentang ini kita lebih terbuka, karena sudah lama kita mengkaji peraturan ini,” Tegasnya.
