TANGERANG, PUSAT BERITA– Gelombang keresahan masyarakat yang meluap sejak 25 Agustus 2025, berujung pada aksi anarkis berupa pembakaran Markas Kepolisian, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan rumah warga. Poros Intelektual Muda (PIM) menilai peristiwa itu tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan sebagai akumulasi kekecewaan rakyat atas kebijakan pemerintah dan tingkah laku elite politik yang dianggap semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Tangerang, pada Senin (01/09/2015), Santo Nainggolan selaku Wakil Ketua PIM bersama dengan para Mahasiswa Kota Tangerang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah tegas, bukan sekadar keputusan simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan, Presiden harus segera melakukan evaluasi diinternal Kabinetnya.
“Presiden sudah mengumumkan pencabutan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan keluar negeri bagi pejabat negara. Itu langkah baik, tetapi hal tersebut tidak cukup meredam amarah rakyat. Presiden perlu menunjukkan sikap lebih tegas, terutama dalam penegakan hukum, reformasi kabinet, hingga evaluasi partai yang dipimpinnya,” tegas Santo yang juga seorang Advokat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut PIM, keresahan masyarakat yang berujung pada kerusuhan merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang dirasakan tidak adil. Hampir seluruh transaksi dikenai pajak dengan kenaikan yang dinilai memberatkan terlebih pada UMKM, sementara lapangan pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung tersedia.
Selain itu aspirasi masyarakat, buruh, dan mahasiswa yang disuarakan melalui demonstrasi dianggap hanya sebatas teriakan tanpa tindak lanjut nyata.
“Rakyat melihat elite politik dan pemerintah seolah punya kuasa penuh atas kehidupan rakyat. Sementara rakyat sendiri semakin terhimpit, bahkan untuk sekadar hidup layak pun semakin sulit,” lanjut Santo.
Poros Intelektual Muda menyampaikan setidaknya empat tuntutan utama kepada Presiden agar segera mengambil tindakan tegas dan mengembalikan kepercayaan rakyat, yaitu:
1. Penegakan Hukum Tegas Transparan dan tidak tebang Pilih dalan melakukan penindakan atas kasus korupsi.
2. Reformasi Kabinet dan Jalankan Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk persoalan rangkap jabatan dalam kabinet dan BUMN.
3. Evaluasi Fasilitas dan Tunjangan DPR/DPD sebagai langkah konkret efisiensi anggaran dan optimalisasi program yang mensejahterakan rakyat.
4. Sikap Tegas terhadap Elite Bermasalah termasuk para ketua umum partai.
Diakhir sesi, Poros Intelektual Muda menilai selama ini rakyat melihat Presiden hanya berada di lingkaran elite, sehingga segala kebijakan lebih berpihak kepada pejabat ketimbang rakyat kecil. Dengan mengambil langkah nyata, Presiden bisa membalik pandangan publik dan mendapatkan dukungan yang lebih kuat terhadap program-program pemerintah.
Artikel Lain: Sampaikan Aspirasi, Mahasiswa Kuasai Gedung DPRD Kota Tangerang
