Ketua Umum SEMMI Kota Tangerang, Indri Damayanthi suarakan aspirasi dalam masa 100 hari kerja Sachrudin-Maryono, Senin (2/6) 2025. | Foto: Istimewa
TANGERANG, PUSATBERITA – Dalam masa 100 hari Kepemimpinan Walikota Sachrudin – Maryono dalam mengentaskan berbagai masalah masih jauh dari kata layak dan harus jadi ruang evaluasi terkait kebijakan pemerintah lewat program-program yang telah dijanjikan pada masa kampanye.
Demikian hal tersebut, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang menggelar aksi demonstrasi di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (2/6) 2025.
Koordinator Aksi, Aditya Nugraha menyampaikan bahwa aksi tersebut digelar sebagai evaluasi terhadap Pemerintah Kota Tangerang yang belum ada perubahan signifikan dalam masa 100 hari kerja pertama, terutama pada program unggulan 3G: Gampang Kerja, Gampang Sembako dan Gampang Sekolah.
“Ini jadi dasar evaluasi besar-besaran saat janji yang disampaikan pada masa kampanye tidak ada satu pun yang terealisasi,” kata Aditya saat orasi.
Aditya juga menambahkan terkait anggaran yang besar pada program Gampang Kerja untuk asesor kejuruan yang dinilai praktik kebijakan tersebut hanya bersifat seremonial.
“Kami mendapat data anggaran tersebut (asesor kejuruan) sejumlah 18.400.000, dan belum lagi anggaran untuk honorarium Instruktur untuk Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sejumlah 432.000.000 sejak Januari-Desember 2025,” tambah Aditya.
Seirama dengan Aditya, Ketua Umum SEMMI Cabang Tangerang juga menilai Kinerja DPRD Kota Tangerang belum memuaskan masyarakat. Hal ini didasarkan sudah berapa kalinya sebagai fungsi perwakilan rakyat, DPRD Kota Tangerang kurang aspiratif terhadap keterbukaan informasi publik maupun ruang dialog.
“Ini yang kemudian menjadi poin kritik kepada DPRD Kota Tangerang, bahwa keberadaan DPRD bukan hanya sekadar duduk di kantor dan menikmati Tunjangan Kerja, melainkan tidak ada hari libur sebagai perwakilan rakyat untuk tetap aspiratif dan mengayomi rakyat tanpa pandang pilih,” tegas Indri saat diwawancarai wartawan.
Sehingga, Indri menyampaikan kekhawatiran ini bisa terjadi karena DPRD Kota Tangerang tidak mampu membedakan antara kebijakan secara profesional dengan kedekatan emosional.
“Iya saya menilai DPRD ini hanya mau menanggapi kepada orang-orang terdekat dan gemar memuji. Padahal jelas hal ini yang merusak sistem birokrasi maupun meritokrasi,” pungkasnya.
SEMMI Cabang Tangerang membawa 8 poin tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang:
- Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk stop program On The Job Training (OJT) yang tidak substantif dan efektif, serta membodohi publik.
- Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk memprioritaskan kesejahteraan guru non-PNS.
- Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk memperjelas stimulan untuk guru ngaji, marbot, dan amil.
- Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk memberikan perhatian serius terhadap produk kebudayaan Kota Tangerang yang terabaikan.
- Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk segera merealisasikan pendidikan gratis sesuai dengan amanat putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 di Kota Tangerang.
- Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada pembangunan RSUD Panunggangan Barat dan Jurumudi Baru yang hingga hari ini belum diselesaikan,
- Mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk segera membuat aturan turunan atas PERDA Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tangerang.
- Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang untuk menjalankan fungsinya, tanpa melihat korelasi partai politik.
Artikel Lain: Budayawan Tanggapi Sachrudin-Maryono Belum Serius Pada Kebudayaan Kota
