JAKARTA, PUSATBERITA — Kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan demokrasi. Setiap institusi dan pejabat yang menerima mandat rakyat dituntut untuk terbuka serta mempertanggungjawabkan kewenangannya. Transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan.
Polemik dokumen pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjadi perbincangan panjang di tengah masyarakat. Perdebatan tersebut tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas seluruh pemegang kekuasaan.
Dalam wawancara pada Kamis, 12 November 2026, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (PW SEMMI) Jakarta Raya, Fahmi Reniwuryaan, menilai bahwa persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka etika demokrasi dan kesetaraan di hadapan hukum.
Menurutnya, ijazah mungkin hanya selembar dokumen, tetapi kejujuran yang terkandung di baliknya merupakan bagian dari integritas seseorang. Persoalan utama dalam kepemimpinan bukanlah seberapa tinggi seseorang memperoleh gelar akademik, melainkan seberapa besar keberaniannya mempertanggungjawabkan kebenaran di hadapan publik.
Kekuasaan Membutuhkan Legitimasi, Legitimasi Membutuhkan Kepercayaan
Berdasarkan publikasi BPS, Statistik Politik 2024, yang bersumber dari data KPU, terdapat 63 anggota DPR RI periode 2024–2029 dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat dari total 580 anggota. Selain itu, 3 orang berpendidikan D3, 155 orang S1, 119 orang S2, 29 orang S3, dan 211 orang tidak tercantum dalam kategori pendidikan pada rincian statistik tersebut.
Data ini bukan untuk merendahkan mereka yang berpendidikan SMA. Konstitusi dan undang-undang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sepanjang memenuhi persyaratan.
Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa pendidikan minimal calon anggota DPR adalah SMA atau sederajat.
Namun, keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan pejabat publik masih perlu diperkuat sebagai bagian dari budaya demokrasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas.
“Jangan sampai kita terjebak pada perdebatan siapa yang memiliki gelar paling tinggi, tetapi melupakan siapa yang memiliki integritas paling kuat. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan, jabatan dapat memberikan kewenangan, tetapi hanya kejujuran yang dapat menjaga kehormatan seseorang di hadapan rakyat,” tegas Fahmi.
Jangan Hanya Rakyat yang Diawasi, Kekuasaan Juga Harus Diawasi
Dalam negara demokrasi, kekuasaan bukanlah hak istimewa yang membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban. Kekuasaan merupakan mandat yang lahir dari kepercayaan masyarakat dan harus dijalankan berdasarkan hukum.
DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan juga harus membuka ruang pengawasan terhadap dirinya sendiri.
Fahmi menilai bahwa transparansi tidak boleh berubah menjadi instrumen politik untuk menyerang lawan atau melindungi kelompok tertentu.
“Jika kebenaran hanya dituntut dari mereka yang tidak berkuasa, sementara mereka yang memiliki kekuasaan bebas dari pertanyaan, maka demokrasi sedang kehilangan makna moralnya. Negara hukum tidak boleh berdiri di atas kepentingan seseorang, melainkan di atas prinsip yang berlaku sama bagi semua orang,” ungkapnya.
Lima Tanggung Jawab Demokrasi yang Harus Diperjuangkan
PW SEMMI Jakarta Raya mendorong:
1. KPU RI meningkatkan keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan dan verifikasi persyaratan calon anggota legislatif.
2. DPR RI memperkuat akuntabilitas dan akses informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggotanya.
3. Seluruh pejabat publik menjunjung tinggi kejujuran dalam menyampaikan dokumen persyaratan jabatan.
4. Lembaga berwenang menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
5. Penegakan hukum dan standar transparansi diberlakukan secara objektif tanpa diskriminasi politik.
Sejarah Tidak Hanya Mencatat Siapa yang Berkuasa, tetapi Juga Siapa yang Berani Jujur
Fahmi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh kehilangan daya kritis di tengah perubahan politik. Mahasiswa harus tetap menjadi penjaga nalar publik, pengingat kekuasaan, dan kekuatan moral ketika prinsip keadilan mulai dipertanyakan.
“Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki gelar, tetapi pemimpin yang memiliki kejujuran. Tidak hanya membutuhkan pejabat yang pandai berbicara tentang hukum, tetapi juga mereka yang bersedia tunduk pada hukum. Sebab, kekuasaan mungkin dapat diwariskan, jabatan dapat diperebutkan, dan gelar dapat diperoleh, tetapi kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun melalui integritas,” tutup Fahmi.
PW SEMMI Jakarta Raya memandang bahwa polemik ijazah harus menjadi pintu masuk bagi pembenahan budaya transparansi nasional. Bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan hukum dan masyarakat.
Sebab, ukuran kehormatan sebuah negara bukan terletak pada seberapa tinggi kekuasaan seseorang, melainkan pada seberapa kuat hukum mampu berdiri di hadapan kekuasaan itu sendiri.
“Transparansi adalah kejujuran kekuasaan. Integritas adalah kehormatan jabatan. Kepercayaan rakyat adalah legitimasi demokrasi,” tutup Fahmi.
