BOLAANG MONGONDOW UTARA, PUSATBERITA – Ketua DPW LSM Galaksi Sulawesi Utara, Rheinal Mokodompis mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penggunaan dokumen legalisasi ijazah paket C atas nama Meidi Pontoh (MP), anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari PDI Perjuangan hasil Pemilu 2024. Desakan tersebut disampaikan Rheinal dalam Gelar perkara khusus yang dilaksanakan Polres Bolmut pada Kamis, (5/11/2026).
Sebelumnya, LSM Galaksi Sulut menerima undangan Gelar Perkara Khusus pada Rabu,(4/11/2026). Dalam gelar perkara tersebut, Rheinal menyampaikan pendapat hukum sebagai pelapor dengan menitikberatkan pada tiga pihak yang harus di dalami pertanggungjawaban hukumnya, yakni Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara wilayah Bolmut, Patra Kapiso, staf yang melakukan legalisasi, serta Meid Pontoh sebagai pengguna dokumen dalam pencalonan anggota DPRD tahun 2024.
Pengguna Dokumen Jadi Sorotan Utama
Rheinal menegaskan, perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan pihak yang melakukan legalisasi. Pihak yang menggunakan dokumen tersebut untuk memenuhi persyaratan pencalonan anggota DPRD juga harus didalami pertanggungjawaban hukumnya.
Dalam pemaparannya, Rheinal mengungkapkan bahwa berdasarkan SP2HP Nomor B/152/VIII/2026/Reskrim tertanggal 26 Agustus 2026, Meidi Pontoh telah dimintai klarifikasi oleh penyidik sebagai pengguna legalisasi ijazah.
Menurutnya, fakta bahwa Meidi Pontoh datang langsung mengurus legalisasi, kemudian menggunakan dokumen tersebut dalam proses pencalonan anggota DPRD Bolmut pada Pemilu 2024, merupakan rangkaian peristiwa penting yang harus diuji secara hukum.
LSM Galaksi Sulut berpandangan bahwa penggunaan dokumen tersebut tidak dapat dipisahkan dari persoalan proses penerbitan dan keabsahan legalisasi yang saat ini sedang dipersoalkan.
Karena itu, apabila berdasarkan hasil penyelidikan atau penyelidikan lanjutan terbukti bahwa pengguna mengetahui dan sengaja menggunakan surat yang memenuhi unsur pemalsuan, maka pertanggungjawaban pidana pengguna harus diuji berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.
“Jangan hanya pembuat atau pihak yang melakukan legalisasi yang diperiksa. Pengguna dokumen juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui dan sengaja menggunakan surat yang tidak benar. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegas Rheinal.
Diduga Ada Perbedaan Bentuk Legalisasi LSM Galaksi Soroti Tanda Tangan dan Posisi Cap
Salah satu poin penting yang dipaparkan Ketua DPW LSM Galaksi Sulut, Rheinal Mokodompis, dalam Gelar Perkara Khusus adalah dugaan adanya perbedaan bentuk legalisasi ijazah Paket C atas nama Meidi Pontoh berdasarkan dokumen yang diperoleh dari sejumlah sumber.
Rheinal menjelaskan, LSM Galaksi Sulut sebelumnya telah meminta dan memperoleh dokumen legalisasi tersebut secara resmi dari KPU. Dokumen itu kemudian menjadi bahan pembanding dengan dokumen arsip yang dibawa oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan Bolmut serta dokumen legalisasi yang dipegang oleh Meidi Pontoh selaku pengguna.
Berdasarkan analisis LSM Galaksi Sulut, terdapat dugaan perbedaan signifikan pada unsur pengesahan, terutama bentuk tanda tangan pejabat yang berwenang saat itu, yakni Erikson Tegila selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolmut, serta posisi cap atau stempel legalisasi.
Rheinal menilai, bentuk tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diperoleh dari KPU diduga berbeda dengan tanda tangan pada dokumen arsip yang dibawa pihak Cabang Dinas Pendidikan Bolmut. Demikian pula, dokumen yang dipegang oleh Meidi Pontoh diduga memiliki perbedaan yang perlu dicermati dan dibandingkan lebih lanjut oleh penyidik.
“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar keberadaan dokumen legalisasi, tetapi adanya dugaan perbedaan pada bentuk tanda tangan pejabat yang berwenang dan posisi cap pengesahan. Dokumen yang kami peroleh secara resmi dari KPU, dokumen arsip yang dibawa pihak Cabang Dinas Pendidikan Bolmut, serta dokumen yang dipegang oleh pengguna perlu diperiksa dan dicocokkan secara menyeluruh,” tegas Rheinal.
Menurutnya, apabila dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan objek legalisasi yang sama, tetapi ditemukan perbedaan pada tanda tangan dan posisi cap pengesahan, maka hal tersebut merupakan fakta penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses penyelidikan. Terlebih, terdapat dugaan kesamaan nomor agenda pada dokumen yang dipersoalkan, sementara unsur pengesahannya diduga berbeda.
“Atas dasar itu, LSM Galaksi Sulut meminta penyidik melakukan pendalaman secara teknis, termasuk pemeriksaan keaslian tanda tangan Erikson Tegila, pencocokan cap atau stempel, serta penelusuran asal-usul dan proses penerbitan dokumen tersebut,” tegasnya.
Rheinal menegaskan, dugaan perbedaan tersebut membuka kemungkinan adanya persoalan yang lebih serius, bukan hanya menyangkut penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga kemungkinan adanya unsur pemalsuan dokumen yang harus diuji berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli.
Legalisasi Diduga Hanya Menggunakan Cap Tanda Tangan, Nama dan NIP Pejabat, Penyidik Diminta Uji Dugaan Pemalsuan
Poin lain yang menjadi sorotan serius Rheinal Mokodompis adalah mekanisme pelaksanaan legalisasi ijazah Paket C yang diduga hanya dilakukan oleh staf dengan menggunakan cap atau stempel yang memuat tanda tangan, nama, serta NIP pejabat yang berwenang, yakni Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara wilayah Bolmut, Patra Kapiso.
Menurut Rheinal, berdasarkan fakta dan keterangan yang terungkap dalam pemeriksaan, proses legalisasi tersebut diduga tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala Cabang Dinas selaku pejabat yang namanya tercantum dalam pengesahan. Sebaliknya, legalisasi disebut dilakukan oleh staf dengan menggunakan tanda tangan pejabat dalam bentuk cap, lengkap dengan nama dan NIP pejabat yang bersangkutan.
Hal ini juga memiliki relevansi dengan keterangan Patra Kapiso dalam persidangan DKPP sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 206-PKE-DKPP/XII/2025. Dalam putusan tersebut, pada bagian keterangan pihak terkait, Patra menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan penandatanganan atau legalisasi ijazah Paket C. Setelah melakukan pemeriksaan internal, ia mengetahui bahwa legalisasi dilakukan oleh staf.
Putusan tersebut juga mencatat keterangan Patra bahwa pihaknya berinisiatif membuat cap tanda tangan untuk mengantisipasi staf tidak perlu mendatangi dirinya secara langsung. Cap tanda tangan tersebut kemudian digunakan staf untuk membubuhkan tanda tangan Patra sebagai bukti legalisasipada ijazah.
Fakta persidangan ini menjadi salah satu hal yang menurut Rheinal harus didalami lebih lanjut oleh penyidik. Ia mempertanyakan apakah penggunaan cap tanda tangan, nama, dan NIP pejabat untuk mengesahkan ijazah Paket C yang digunakan dalam pencalonan anggota DPRD telah memenuhi ketentuan hukum dan administrasi pemerintahan.
Rheinal juga meminta penyidik memastikan apakah terdapat surat kuasa atau pelimpahan kewenangan yang sah, siapa yang diberi kewenangan, serta apakah penggunaan cap tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal ini, Pasal 4 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 memang mengatur kemungkinan pejabat yang berwenang memberikan kuasa kepada pejabat lainnya. Namun, pemberian kuasa tersebut harus diuji keabsahan dan batas kewenangannya. Pejabat yang telah menerima kuasa juga tidak dapat menguasakan kembali kepada pejabat lainnya.
“Ini harus diuji oleh penyidik Apakah legalisasi ijazah yang digunakan untuk kepentingan pencalonan anggota DPRD bisa hanya dilakukan oleh staf dengan menggunakan cap tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang? Apakah ada dasar kewenangannya? Apakah ada surat kuasa yang sah? Apakah pejabat yang namanya tercantum benar-benar memberikan persetujuan sesuai prosedur?” tegas Rheinal.
Menurutnya, legalisasi ijazah merupakan dokumen penting yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan anggota legislatif. Karena itu, keabsahan proses pengesahannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidik diminta menguji apakah mekanisme penggunaan cap tanda tangan tersebut memenuhi ketentuan pengesahan, termasuk apakah pembubuhan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang harus dilakukan secara langsung atau dapat dilakukan melalui mekanisme pemberian kuasa yang sah.
Dirinya juga mengatakn Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa penggunaan cap tanda tangan, nama, dan NIP tersebut dilakukan tanpa dasar kewenangan atau persetujuan yang sah, maka penyidik harus mendalami kemungkinan adanya unsur pemalsuan surat.
“Jangan sampai staf menggunakan cap tanda tangan, nama, dan NIP pejabat untuk melegalisasi dokumen penting, sementara pejabat yang namanya tercantum tidak melakukan pengesahan secara langsung. Penyidik harus memastikan siapa yang sebenarnya mengesahkan, siapa yang memberikan kewenangan, dan apakah prosedur tersebut dibenarkan oleh aturan hukum. Jika ditemukan unsur pemalsuan, maka harus diproses secara pidana,” tandasnya.
Putusan DKPP Ungkap Legalisasi Ijazavh Meidi Pontoh Bertentangan Dengan Ketentuan kewenangan
Rheinal juga menyoroti pertimbangan hukum dalam Putusan DKPP Nomor 206-PKE-DKPP/XII/2025 yang berkaitan langsung dengan persoalan legalisasi ijazah Paket C atas nama Meidi Pontoh.
Dalam pertimbangan hukum pada bagian [4.3.1], DKPP mengungkap fakta bahwa pengesahan ijazah Paket C nomor seri 0232006 atas nama Meidi Pontoh yang dilegalisasi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara wilayah Bolmut atas nama Patra Kapiso, dengan Nomor Leges 420/CABDIKDA-03/412/2023 tertanggal 27 Maret 2023, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kacabdin Patra Kapiso Dinilai Tidak Bisa Lepas Dari Tanggung Jawab
Selain pengguna dokumen, Rheinal juga menyoroti posisi Patra Kapiso selaku kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara wilayah Bolmut. Dalam dokumen pendapat hukumnya, Rheinal mengungkapkan bahwa Patra Kapiso sebelumnya menyatakan tidak melakukan legalisasi secara langsung dan menyebut tindakan tersebut dilakukan oleh stafnya.
Namun, menurut Rheina, pengakuan tidak melakukan legalisasi secara langsung tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pejabat yang bersangkutan.
Ia menegaskan bahwa tanggungjawab Patra harus didalami berdasarkan pengetahuan, perintah, persetujuan, keterlibatan, maupun kemungkinan pembiaran dalam proses penerbitan dokumen tersebut.
Rheinal juga menyoroti keterangan bahwa sejak awal Patra telah mengetahui adanya persoalan kewenangan legalisasi ijazah Paket C dan menyatakan bahwa dokumen tersebut semestinya tidak dilayani oleh Cabang Dinas.
Karena itu, penyidik harus menguji mengapa proses legalisasi tetap terjadi, siapa yang menggunakan cap tanda tangan, serta bagaimana pengawasan terhadap staf yang melakukan pelayanan tersebut.
Bukti Telah di Kumpulkan, ITWASDA Polda Sulut Turut Memberikan Perhatian
Dalam pemaparannya, Rheinal juga mengungkapkan bahwa berdasarkan SP2HP Nomor B/152/VIII/2026/Reskrim tertanggal 26 Agustus 2026, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya Rheinal Mokodompis selaku pelapor, Patra Kapiso, staf Cabang Dinas Pendidikan, pihak KPU, serta pihak terkait lainnya.
Selain itu, perkara ini juga telah mendapat perhatian Itwasda Polda Sulawesi Utara melalui Surat Nomor B/980/VII/WAS.2.4/2026/Itwasda tertanggal 16 Juli 2026, yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memberikan petunjuk kepada Kapolres agar dilakukan asistensi serta gelar perkara.
Selanjutnya, berdasarkan SP2HP, Unit I Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada 12 Agustus 2026 telah memberikan rekomendasi agar penyidik memperoleh keterangan atau pendapat ahli dari bidang pendidikan dan ahli pidana sebelum pelaksanaan gelar perkara.
LSM GALAKSI Tegas: Jangan Hentikan Perkara dengan Alasan Administratif
Pada bagian akhir pendapat hukumnya, Rheinal secara tegas meminta agar perkara tersebut ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan serta dilakukan penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang telah memenuhi syarat pembuktian berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
Ia menegaskan, berdasarkan analisis LSM Galaksi Sulut terhadap rangkaian fakta dan dokumen yang telah dikumpulkan, perkara ini memiliki sejumlah indikasi yang tidak boleh begitu saja disederhanakan sebagai persoalan administratif.
Adanya dugaan perbedaan bentuk tanda tangan pejabat yang berwenang, perbedaan posisi cap atau stempel pengesahan, kesamaan nomor agenda pada dokumen yang dipersoalkan, penggunaan cap tanda tangan, nama dan NIP pejabat oleh staf, serta pertimbangan hukum dalam putusan DKPP merupakan hal-hal yang harus menjadi objek pendalaman penyidik.
“Jangan sampai perkara ini kemudian ditutup atau dihentikan dengan alasan hanya persoalan administratif. Kami melihat terdapat sejumlah fakta dan indikasi yang harus diuji dari aspek pidana. Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kemungkinan unsur pemalsuan dokumen yang harus diungkap secara terang,” tegas Rheinal.
Ia meminta Polres Bolmut tidak mengabaikan fakta-fakta tersebut dan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Menurutnya, Persoalan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana, demi memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan.
“Kami meminta Polres Bolmut mengusut perkara ini secara objektif, profesional dan transparan. Jangan hanya pihak yang melakukan legalisasi yang diperiksa, tetapi pengguna dokumen juga harus bertanggungjawab, perkara ini harus dibuka sampai terang demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum,” tutup Rheinal Mokodompis.
