Truk ODOL Marak, Warga Nibung Geram Ancam Turun ke Jalan

- Penulis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 00:21 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator lapangan aksi, Lensa Sakban (foto/pusat-berita.com)

Koordinator lapangan aksi, Lensa Sakban (foto/pusat-berita.com)

MURATARA, PUSATBERITA — Warga Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, berencana mengambil alih pengawasan kendaraan bertonase besar yang melintas di wilayah mereka. Aksi itu akan digelar Kamis mendatang sebagai bentuk protes terhadap lemahnya pengawasan truk over dimension over loading (ODOL).

Rencana tersebut disuarakan Aliansi Masyarakat Nibung bersama Persatuan Pemuda Nibung. Mereka menilai Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas tidak mampu menghentikan kendaraan angkutan barang yang melintas melebihi kapasitas jalan.

Koordinator lapangan aksi, Lensa Sakban, mengatakan persoalan truk bertonase besar telah berlangsung berulang kali. Kerusakan jalan, kata dia, menjadi salah satu dampak yang dirasakan warga.

“Kamis ini kami akan turun ke jalan. Kami akan melakukan aksi demonstrasi sekaligus mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dishub dan Polantas. Kami menilai pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar selama ini tidak berjalan,” kata Lensa dalam pernyataan resminya.

Warga berencana menyetop dan memeriksa kendaraan angkutan barang dengan bobot lebih dari 8 ton yang melintas di Jalan Nibung. Langkah itu disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan aturan yang dinilai belum efektif.

Baca Juga :  Disporabudpar Kab. Tangerang Gelar Sarasehan Pemuda Wujudkan Pemberdayaan Pemuda

Menurut warga, lalu lintas truk ODOL tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Mereka mempertanyakan pengawasan terhadap kepatuhan kendaraan angkutan barang terhadap ketentuan kelas jalan dan batas tonase.

Lensa mengatakan warga telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut. Namun, mereka menilai belum ada langkah tegas untuk menghentikan kendaraan yang melanggar.

Konsolidasi warga di sejumlah desa di Kecamatan Nibung kini terus berlangsung menjelang aksi. Mereka mendesak pemerintah daerah memasang rambu pembatasan tonase dan meminta aparat melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar.

“Warga tidak akan mundur sebelum ada rambu pembatasan tonase yang jelas dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha angkutan yang melanggar,” ujar Lensa.

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bank Muamalat dan BMM Salurkan Beasiswa Rp66 Juta untuk Bantuan Pendidikan
PIM Tagih Keseriusan Polri Usut Tuntas Penyadapan Presiden
Relokasi PKL Pasar Anyar, Satpol PP Kota Tangerang Utamakan Dialog dan Solusi
Desakan Pemakzulan, Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY
KMHDI Apresiasi Ketegasan Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden: Desak Tiga Tersangka Segera Ditahan
Tiga Jenderal di Tetapkan Jadi Tersangka Dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Dugaan Presiden Disadap Secara Ilegal, Eks Kapolri Masuk Daftar
Apel Pagi Kemenag Kota Tangerang, Kepala Kantor Tekankan Tiga Aspek Kedisiplinan Pegawai
Berita ini 123 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 19:04 WIB

Bank Muamalat dan BMM Salurkan Beasiswa Rp66 Juta untuk Bantuan Pendidikan

Jumat, 6 November 2026 - 18:48 WIB

PIM Tagih Keseriusan Polri Usut Tuntas Penyadapan Presiden

Kamis, 5 November 2026 - 12:03 WIB

Relokasi PKL Pasar Anyar, Satpol PP Kota Tangerang Utamakan Dialog dan Solusi

Rabu, 4 November 2026 - 12:59 WIB

Desakan Pemakzulan, Foto Gibran Diturunkan di DPRD DIY

Rabu, 4 November 2026 - 00:25 WIB

KMHDI Apresiasi Ketegasan Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Presiden: Desak Tiga Tersangka Segera Ditahan

Berita Terbaru

Daniel H Nainggolan, Ketua Umum Poros Intelektual Muda (Foto/ist)

Jakarta

PIM Tagih Keseriusan Polri Usut Tuntas Penyadapan Presiden

Jumat, 6 Nov 2026 - 18:48 WIB

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (foto/istimewa)

Pilihan Redaksi

Mantan Presiden Bisa Diperiksa dalam Kasus Penyadapan

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:10 WIB