PB SEMMI Desak KPK Audit dan Periksa Polemik Mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur

- Penulis

Jumat, 27 Februari 2026 - 23:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa (Foto: Istimewa)

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa (Foto: Istimewa)

JAKARTA, PUSATBERITAWakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh serta pemeriksaan terhadap polemik penggunaan mobil dinas Gubernur di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini menjadi sorotan publik. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan maupun potensi kerugian negara.

Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran negara merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Setiap pengadaan kendaraan dinas harus melalui mekanisme yang sesuai regulasi, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

“Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tanpa kompromi,” ujar Ali Mansur.

Ia menegaskan bahwa polemik mobil dinas tersebut telah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait urgensi pengadaan, nilai anggaran, serta mekanisme penggunaannya.

Baca Juga :  Kemhan Siapkan 4000 ASN Jadi Komcad Mulai April 2026

“Oleh karena itu, audit independen oleh KPK menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik,” tegasnya.

Atas nama Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa juga meminta agar KPK tidak hanya melakukan klarifikasi administratif, tetapi memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan maupun penggunaan kendaraan dinas tersebut.

“Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik terhadap penggunaan uang rakyat,” tambahnya dengan tegas.

PB SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Jika ditemukan pelanggaran hukum atau potensi korupsi, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejagung Tersangkakan Brigjen Polri Diduga Korupsi Ompreng MBG
Efek Program MBG Guru Hilang Kontrak Hingga Digaji Rp50 Ribu
BIN Waspadai Reformasi Jilid II, Mahasiswa Tetap Turun ke Jalan
Pengamat: Tekanan Ekonomi Semakin Besar di Tengah Naiknya Harga BBM
Beroepaya Hadirkan Urban Bolang Vol. 6, Tebar Manfaat di Kasepuhan Cibedug
SEMMI Tangerang: Pergantian Kepala BGN Lebih Tepat Disebut Politik Promosi
‎Harga BBM Juni 2026: Pertamax Turbo Tembus Rp20.750 per Liter
LBH GP Ansor Pusat Desak Penahanan Tersangka Kasus Penganiayaan Banser Rida
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 16:16 WIB

Kejagung Tersangkakan Brigjen Polri Diduga Korupsi Ompreng MBG

Senin, 15 Juni 2026 - 19:27 WIB

Efek Program MBG Guru Hilang Kontrak Hingga Digaji Rp50 Ribu

Jumat, 12 Juni 2026 - 11:18 WIB

BIN Waspadai Reformasi Jilid II, Mahasiswa Tetap Turun ke Jalan

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:15 WIB

Pengamat: Tekanan Ekonomi Semakin Besar di Tengah Naiknya Harga BBM

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:30 WIB

Beroepaya Hadirkan Urban Bolang Vol. 6, Tebar Manfaat di Kasepuhan Cibedug

Berita Terbaru