PB SEMMI Desak KPK Audit dan Periksa Polemik Mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur

- Penulis

Jumat, 27 Februari 2026 - 23:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa (Foto: Istimewa)

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa (Foto: Istimewa)

JAKARTA, PUSATBERITAWakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh serta pemeriksaan terhadap polemik penggunaan mobil dinas Gubernur di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini menjadi sorotan publik. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan maupun potensi kerugian negara.

Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran negara merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Setiap pengadaan kendaraan dinas harus melalui mekanisme yang sesuai regulasi, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

“Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tanpa kompromi,” ujar Ali Mansur.

Ia menegaskan bahwa polemik mobil dinas tersebut telah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait urgensi pengadaan, nilai anggaran, serta mekanisme penggunaannya.

Baca Juga :  GEMMA Jakarta Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Anggaran Preservasi Jalan di BPJN Maluku

“Oleh karena itu, audit independen oleh KPK menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik,” tegasnya.

Atas nama Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa juga meminta agar KPK tidak hanya melakukan klarifikasi administratif, tetapi memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan maupun penggunaan kendaraan dinas tersebut.

“Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik terhadap penggunaan uang rakyat,” tambahnya dengan tegas.

PB SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Jika ditemukan pelanggaran hukum atau potensi korupsi, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LBH GP Ansor Pusat Desak Penahanan Tersangka Kasus Penganiayaan Banser Rida
‎BEM UIC Soroti Prabowo Pertahankan Listyo Sigit di Tengah Kritik Publik
Pesan Gus Dur Menggema di Refleksi Waisak Nasional PKB di Tangerang
Diduga Mark Up, BGN Ungkap Harga Printer Rp 11 Juta Per Unit Telah Divalidasi LKPP
Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Gelar Uji Keterbacaan Modul
Penerapan Sistem One Way Arus Balik Nasional Mulai Hari ini
10 Jenderal Naik Pangkat, Ada Kepala Setpres hingga Dir BAIS TNI
Momentum Idul Fitri 1447 H, Ketum PB PII Ajak Kader Perkuat Persatuan
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 20:51 WIB

LBH GP Ansor Pusat Desak Penahanan Tersangka Kasus Penganiayaan Banser Rida

Kamis, 21 Mei 2026 - 19:46 WIB

‎BEM UIC Soroti Prabowo Pertahankan Listyo Sigit di Tengah Kritik Publik

Minggu, 17 Mei 2026 - 17:42 WIB

Pesan Gus Dur Menggema di Refleksi Waisak Nasional PKB di Tangerang

Rabu, 29 April 2026 - 08:19 WIB

Diduga Mark Up, BGN Ungkap Harga Printer Rp 11 Juta Per Unit Telah Divalidasi LKPP

Kamis, 16 April 2026 - 13:44 WIB

Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Gelar Uji Keterbacaan Modul

Berita Terbaru

Abdul Hakim, Direktur Center for Resistance and Liberation Studies, STISNU Kota Tangerang (Foto: Istimewa)

Opini

Pesta Babi dan Upaya Sistematis Membungkam Papua

Rabu, 27 Mei 2026 - 09:33 WIB