PB SEMMI Desak KPK Audit dan Periksa Polemik Mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur

- Penulis

Jumat, 27 Februari 2026 - 23:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa (Foto: Istimewa)

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa (Foto: Istimewa)

JAKARTA, PUSATBERITAWakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh serta pemeriksaan terhadap polemik penggunaan mobil dinas Gubernur di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini menjadi sorotan publik. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan maupun potensi kerugian negara.

Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran negara merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Setiap pengadaan kendaraan dinas harus melalui mekanisme yang sesuai regulasi, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

“Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tanpa kompromi,” ujar Ali Mansur.

Ia menegaskan bahwa polemik mobil dinas tersebut telah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait urgensi pengadaan, nilai anggaran, serta mekanisme penggunaannya.

Baca Juga :  SEMMI Jakarta Raya Siap Jadi Katalisator Jakarta Kota Global

“Oleh karena itu, audit independen oleh KPK menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik,” tegasnya.

Atas nama Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Ali Mansur Monesa juga meminta agar KPK tidak hanya melakukan klarifikasi administratif, tetapi memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan maupun penggunaan kendaraan dinas tersebut.

“Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik terhadap penggunaan uang rakyat,” tambahnya dengan tegas.

PB SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Jika ditemukan pelanggaran hukum atau potensi korupsi, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel pusat-berita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penerapan Sistem One Way Arus Balik Nasional Mulai Hari ini
10 Jenderal Naik Pangkat, Ada Kepala Setpres hingga Dir BAIS TNI
Momentum Idul Fitri 1447 H, Ketum PB PII Ajak Kader Perkuat Persatuan
PB SEMMI Bagikan Takjil dan Hampers, Serta Apresiasi Polisi Amankan Arus Mudik
SEMMI: Remiliterisasi, Dua Aktivis HAM Dibungkam Negara
SEMMI Jakarta Raya Dukung Operasi Ketupat 2026: Apresiasi Ketegasan BNN dan Polri dalam Memberantas Narkotika Demi Mudik Aman
SEMMI Jakarta Raya Dukung Operasi Ketupat 2026: Mudik Aman, Prioritaskan Keselamatan
PB SEMMI Gelar Konsolidasi Nasional dan Buka Puasa Bersama
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 24 Maret 2026 - 11:55 WIB

Penerapan Sistem One Way Arus Balik Nasional Mulai Hari ini

Senin, 23 Maret 2026 - 09:22 WIB

10 Jenderal Naik Pangkat, Ada Kepala Setpres hingga Dir BAIS TNI

Minggu, 22 Maret 2026 - 00:04 WIB

Momentum Idul Fitri 1447 H, Ketum PB PII Ajak Kader Perkuat Persatuan

Minggu, 15 Maret 2026 - 23:19 WIB

PB SEMMI Bagikan Takjil dan Hampers, Serta Apresiasi Polisi Amankan Arus Mudik

Minggu, 15 Maret 2026 - 18:05 WIB

SEMMI: Remiliterisasi, Dua Aktivis HAM Dibungkam Negara

Berita Terbaru

BMM Sulawesi Selatan Laksanakan Capacity Building untuk para UMKM di Makassar (Foto: Istimewa)

Sulawesi Selatan

BMM Sulawesi Selatan Gelar Pelatihan Ekonomi Mandiri

Rabu, 15 Apr 2026 - 07:25 WIB